Kenapa Quick Count Berbeda dengan Hasil Survei?

Tulisan ini dirangkai dengan memperhatikan beberapa hal, pertama, memperhatikan apa yang disampaikan dari acara diskusi di salah satu TV Nasional yaitu Talkshow Rosi Kompas TV, episode 'Posisi Jokowi pasca-kejutan di Pilkada', Kamis 28 Juni 2018 Pukul 19.30-21.00. Kedua, bahwa apa yang disampaikan data, dugaan ataupun pendapat diterima secara hukum positip ( bahwa itu adalah data yang benar ).

Acara Talkshow Rosi ini adalah adalah acara terbaik yang mendiskusikan materi tentang Quick Count. Talkshow Rosi episode 28 Juni 2018 dihadiri oleh orang-orang (termasuk Rosi sebagai host) yang berkompeten dan profesional di bidangnya.  Ini acara terbaik tentang Quick Count sejauh yang saya sempat ikuti di TV Nasional. 

Materi diskusi ini juga sisi lain dari tulisan saya sebelumnya, Quick Count Tidak Sempat Dibahas di TV Nasional (Bagian 1), sama-sama berkisah tentang Quick Count namun punya citra-rasa berbeda. Sebelum saya melanjutkan seri tulisan tentang  Quick Count (yang) Tidak Sempat Dibahas di TV Nasional, saya merasa perlu menampilkan bagaimana TV Nasional berbincang tentang Quick Count.

Talkshow Rosi  ditulis dengan narasi: Pilkada serentak 2018 memunculkan sejumlah kejutan. Hal itu terlihat  dari hasil hitung cepat sejumlah lembaga yang memperlihatkan perolehan  suara sejumlah calon di luar prediksi survei-survei sebelumnya. Host dalam pembukaan acara menyampaikan bahwa ada  kegagalan Lembaga Survey dalam memotret realitas politik di masyarakat (hasil Quick Count). Video dapat dilihat di sini.

Apakah fair, bila membandingkan hasil Survey (sebelum penyelenggaraan) dengan Quick Count (setelah penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018)? Membandingankan antara Survey dan Quick Count dengan alat ukur: waktu  pelaksanaan, unit sampling, dan alat ukur. Dengan memakai ketiga alat ukur ini diharapkan kita bisa membndingkan keduanya secara fair, apple to apple, serta bisa menjawab pertanyaan di atas.  

Waktu Pelaksanaan

Survey dilaksanakan sebelum pelaksanaan Pilkada Serentak 2018, sangat jelas berbeda, dengan Quick Count. Perbedaan waktu keduanya sekitar satu hingga dua minggu (tergantung dari Lembaga Survey).  Perbedaan waktu ini secara alami akan memberikan hasil berbeda. 

Oleh sebab itu Peraturan atau Undang-Undang Pemilu diseluruh dunia memberikan kesempatan kepada Peserta Pemilu untuk ber-kampanye sebelum hari-H. Karena menurut pembuat peraturan tsb (yang juga para ahli dibidangnya) kegiatan kampanye tersebut secara significant akan mempengaruhi hasil Pemilu.

Unit Sampling

Survey mempunyai unit sampling per-orang-an. Sementara Quick Count berdasarkan TPS sebagai unit sampling. Perbedaan yang paling mendasar dari keduanya adalah bahwa unit sampling dari TPS didukung oleh dokumen tertulis yang resmi, kegiatan Survey tidak punya dokumen tertulis seperti ini. 

Dengan lain kata, data Quick Count adalah menggambarkan sejumlah orang yang ikut Pilkada. Sementara Data Survey berisikan orang yang hadir dan absent saat pencoblosan.

Alat Ukur

Quick Count mengukur pilihan yang telah dilakukan sesuai dokumen TPS. Survey hanya men-dokumentasi-kan pendapat seseorang apa yang akan menjadi pilihannya tanpa dokumen yang mendukung.

Membandingkan Hasil Survey (oleh Lembaga Survey) dengan Hasil Quick Count (oleh Lembaga Survey) tidak bisa dikatakan suatu cara membandingkan apple to apple. Hasil perbandingannya tidak fair. Jikalau bisa ikut dalam acara Talkshow Rosi tersebut, saya ingin mengajukan dua hal, yaitu :

1. Saat masa sekolah dulu dikenal istilah SKS. Saat menghadapi Ujian Semester selalu memakai Sistim Kebut Semalam (SKS). Besok Ujian, malamnya kebut habis-habisan belajar, jungkir balik hingga cari foto-copian catatan buat besok. Apa jurus ini yang dipakai para Paslon?
2. Dalam kasus bahwa Lembaga Survey yang sama melakukan Survey dan juga Quick Count itu sadar betul bahwa Survey di Injured Time (1-2 minggu sebelum hari-H) adalah uncontrolable situation. Semua hal bisa terjadi, hal gila sekalipun (seperti di zaman kuliah dahulu). Akibatnya, kita kehilangan data penting di rentan waktu satu-dua minggu sebelum hari-H. Yang tersisa hanya komentar dan pendapat tanpa didukung data primer.