Asep Rizal
Asep Rizal profesional

baik-baik sehat selalu dan banyak rezeky,tidak punya utang lahir maupun bathin,kaya raya ,,amiin yaa robb,,!!

Selanjutnya

Tutup

Sosbud

Apabila Prabowo Menang Pilpres Apa Nama Program untuk Pemdes di Nusantara?

14 September 2018   11:58 Diperbarui: 14 September 2018   13:11 193 0 0
Apabila Prabowo Menang Pilpres Apa Nama Program untuk Pemdes di Nusantara?
*ilustrasi Orang Desa (dokpri)

Tasikmalaya,14/09/2018:

Lima Tahun berjalan ,Pemerintahan Presiden Jokowi terus menancapkan kuku "System"dengan Cara Regimnya, salahsatunya adalah Program Dana Desa yang terus digulirkan hingga Mencapai Angka Rupiah  1,5 Milyard Perdesanya untuk seluruh Pemdes di Indonesia hingga Tahun 2018 Kali ini.

Plus-minus Kabarpun terdengar ,ada yang Pro namun Juga Ada Yang Kontra tentang Perguliran  Dana Desa tersebut yang digulirkan ke Desa-desa Setelah mengetahui Bahwa Pembangunan Indonesia dimulai dari pinggiran tersebut  ternyata Pada Penerapannya di Pemdes-pemdes  itupun banyak menuai Masalah.

Masalah itu khusus Pada "Masalah Kebersihan Mekanisme Penerapan Anggaran Dana Desa dari Praktek-Praktek Korupsi,Kolusi dan Nepotisme  yang belum 100%-nya Bersih dari Paraktek-praktek Penyalahgunaan Anggaran Dana Desa itu sendiri  dan Hingga saat ini Kabarnya hal ini  Terus disikapi dengan baik dan Hembusannya terus di Dengungkan oleh Lembaga-lembaga Anti Rasuah di Negri ini".

Plus-Minus Program Dana Desa |Program Presiden Jokowi|  tersebut telah terasa Imbas manfaatnya  , hingga Saat ini Pemdes diseluruh Indonesia masih Membutuhkan Dana Desa itu terus digulirkan hingga Pada Saatnya Nanti Manfaat Dana Desa tersebut Dapat dirasakan menyeluruh Bagi Segenap Warga Desa yang mendiami hampir 85%-nya Negri ini tersebut.

Menurut penulis sendiri , Kekurangan Penerapan Dana Desa yang Baru digulirkan Pada Tahun 2014 yang lalu tersebut terletak pada System Politik di Pemdes yang Bersangkutan,  yang Hingga Saat ini Masih belum Terpecahkan.

Karena kitapun Mengetahui Bahwa Pemerintahan Desa itu Adalah Miniatur Pemerintahan Demokrasi Ala Indonesia dan Pemdes itu Salahsatu Pemerintahan yang Berdiri Atas Kepentingan Politik juga pada Intinya ,alasannya Karena Kepala Desa diseluruh Nusantara tersebut dipilih Langsung Oleh Rakyatnya dan Pola Regim -regim-anpun Hampir semuanya terbentuk disana  bukan?.

Namun kiprah Politik Gaya Pemdes itu ternyata Rentan juga kredibilitasnya ,karena Merekapun tak bisa Lepas dari Bahasa Dagang yang tidak akan jauh dari Hitungan Untung dan Rugi.

Salah Sebuah Contoh Nyata Bahwa Regim Kepala Desa di Pemdes yang Bersangkutan Masih Mendominasi System Lama Yakni "Melihat Keuntungan Yang Luar Biasa pada Sisi Keuangan Dana Desa yang digulirkan pertiap Tahunnya disebuah Pemdes terebut  misalnya".

Ada Oknum?.

Jilat Sana Jilat Sini para "Oknum Pemain" Dana Desa di Sebuah Pemdes tersebut Menimbulkan Pencintraan yang Buruk bagi Sebuah Pemdes bersangkutan  misalnya,begitulah Rekam Jejak Penggunaan Dana Desa yang diketahui Berbagai Pihak.

Kita ketahui pula Untuk Terlibat Langsung Pada Penerapanya maka Para Pemain Anggaran Dana Desapun "Main" di Desanya Masing-masing Bersamaan Dengan Lobying Tingkat Tinggi Mereka bersama dengan  Para Kepala Desanya masing-masing.

Jilat sana -jilat Sini Para Pemain DD itupun  Merupakan Permainan Mereka yang Tetap Membidik Keuntungan Dari Penjualan Bahan Material Untuk Pembangunan  Infrastrukture misalnya.

Lalu Ada pula yang Membidik Keuntungan Dari Bergulirnya Dana Desa Untuk BUMDes ,BUMAdes ataupun BUMKam diwilayah Masing-masing Daerah yang Bisa Pula disinyalir Akan Menjilati System Penerapan Dana Desa itu sendiri di Pemdes masing-masing.

Pola Penerapan Sytem Control Atas Pembangunan Yang dibiayai Dari Dana Desapun Hingga Saat ini belum Menemui Kesepakatan sepenuhnya karena Legalitas Mereka yang ternyata dititipkan Oleh Partai Politik Hasil Regimnya Jokowi terkadang disoroti Tajam oleh Berbagai Pihak.

Salahsatunya Adalah Legalitas Para Pendamping Desa yang Ujug-ujug Mengclaim "Bisa Menyelesaikan Administrasi Dana Desa untuk Pelaporan Ke Pihak dinas Yang ditunjuk Oleh Pemerintah sebagai Bagian Dari Tata Kelola Keungan Pemdes disebuah Wilayah Daerah misalnya" padahal Mereka Nyaris Tidak Bekerja pada System tersebut hanya saja mereka hanya menginginkan  "Gaji" Yang disinyalir Hanya Berupa Gaji Buta saja yang harus dibayarkan dari Dana Desa itu sendiri.

Untuk Hal Tersebutpun tercium gelagat Kurang Harmonis Antara Para Operator Desa yang Memegang Kendali System Administrasi Desa dengan Para Pendamping Desa yang Kabarnya telah ditunjuk oleh Pemerintah Kabupatennya Masing-masing tersebut.

Disinipun disinyalir ada Kebohongan Data Penerapan  Dana Desa atas Keabsahan Pelaporan ke Dinas-dinas Terkait di Pemkab Masing-masing Daerah hingga Beberapa Kali Pihak Pemdes dimasing-masing Pemerintahan Kabupaten seluruh Indonesia  harus Berurusan dengan Pihak Inspektorat ,BPK ,Bappeda bahkan Merekapun Ada yang langsung Berurusan dengan Pihak Kepolisian hingga Berakhir di Meja Pengadilan.

Bahkan Kabar Burukpun Kadang-kadang Terdengar dari Berbagai Media  bahwa Kades,LPM,dan Orang-orang Terkait di Sytem Penerapan Dana Desa tersebut Di Penjarakan.

Hingga Sakwasangka-pun Bergulir di Luaran sana , Bahwa Sebetulnya Dana Desa itu Rentan Kebocoran dan Belum 100%-nya System Keuangan Pemdes tersebut itu Bersih dari 3 Unsure Buruk Tersebut |100% Bebas dari Korupsi,Kolusi dan Nepotisme|.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2