Program Bagus Tercedrai ,Pengadaan Meubeler Dan Laptop di Kab Tasikmalaya Tidak Mewakili Skala Prioritas

Beberapa sekolah Formal Dasar di Wilayah Kabupaten Tasikmalaya Mendapat "kadeudeuh" Laptop dan Meubeler dari Aspirasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten setempat untuk Anggaran 2025 yang akan dicairkan bulan Juni 2025 mendatang.

Hanya sayang ,skala prioritas titik Proyeksi (CPCL) dinilai kurang memenuhi standard skala prioritas ,hal itu dikatakan oleh Iwan S dan AM Rizal sebagai Pemantau Anggaran   Pemkab Tasikmalaya , menurutnya bahwa "Skala Prioritas itu perlu disikapi dengan benar agar Program baik ini tidak menjadi Preseden Buruk bagi Output dan Input Program yang nantinya Kadeudeuh ini dinilai sangat bermanfaat dan layak bagi Sekolah yang mendapatkan kadeudeuh bersifat Anggaran DPRD Kabupaten Tasikmalaya ini,,!" Ungkap mereka berdua.

Pantauan Media meyakinkan bahwa Skala Prioritas itu nyaris di terabaikan ,karena setelah pihak Media Crosscek ke lapangan ternyata ada SD yang Pada tahun yang lalu dapat Program yang sama , sementara sekolah SD yang lainnya tidak sama sekali mendapat bantuan apapun dari Negara " kami  mendapatkan program pengadaan/bantuan untuk yang kedua kali ini  ,terima kasih lah ,,bagi Anggota DPRD yang masih peduli terhadap keberadaan kami,,!" Ucap seorang Kepala Sekolah SDN di Jatiwaras yang nama dan identitasnya tidak ingin disebutkan penulis melalui HP androidnya.

Dilain tempat (di Wilayah Cigalontang)   penulis pun sempat mendapat kabar bahwa Sebuah Sekolah Dasar di Kecamatan tersebut Keberadaan Meubeler ( Bangku Duduk)  Murid  dan Alat Elektronik nyaris tidak ada yang bagus (Layak) "Meubeler di SD kami sudah pada keropos , Laptop yang kami pakai buat keperluan Laporan Sekolah ke Dinas Pendidikan Kabupaten (Pusat) sudah mode jadul ,kami juga sangat memerlukan bantuan pihak-pihak terkait hanya saja mungkin belum di dengar nih,,,!" Seloroh seorang kepala Sekolah SD di Cigalontang.

Kita ketahui bersama bahwa Skala Prioritas Program telah diatur dalam Undang-undang , beberapa pasal Undang-undang Republik Indonesia dibuat berdasar kepada seutuhnya "Keinginan Rakyat" yakni Mendahulukan yang sangat Urgent dan sangat memerlukan.