Birokrasi Digital Pasca Pandemi Covid-19, Ikut Berubah atau Tertinggal?

Pandemi COVID-19 hingga kini belum berakhir dan masih menebar kecemasan dan ketakutan.  Namun di sisi lain, Pandemi juga menjadi momentum perubahan.  Banyak pelajaran berharga yang bisa dipetik, terutama bagi Pemerintah (Birokasi). Salah satu perubahan yang terjadi dalam tubuh birokrasi adalah Flexi Working System hingga pemanfaatan teknologi IT yang kian masif dalam pekerjaan (work digitalisation).  

Digitalisasi pemerintahan atau e-government bukan hal baru. Banyak negara yang sudah berhasil mengambil manfaat dalam cara kerja birokrasi pasca era New Public Management ini. Salah satunya adalah KOREA Selatan dan Taiwan. Kedua negara ini menjadi perhatian dunia karena berhasil menerapkan kebijakan yang cepat dan tepat dalam penanganan kasus Covid-19 dengan optimalisasi peran serta birokrasi.

Dengan bantuan teknologi digital, perizinan di Korea Selatan makin mudah. Walhasil, negara ini menjadi salah satu negara yang berhasil membuat kebijakan cepat dalam penanganan Covid-19, misalnya rapid test dan diagnostic test kepada masyarakat. Ini adalah ilustrasi keberhasilan pemerintahan yang mampu menghindarkan pemborosan (high cost economy), inefficiency, dan bahkan pelencengan tujuan (displacement of goals). 

Menjawab kepercayaan public dengan inovasi

Pandemi COVID-19 banyak menghadirkan ketidakpastian. Namun ketidakpastian ini justeru mengasah kemampuan adaptif melahirkan inovasi.  Benar kata Jonathan Fields dalam bukunya Uncertainty, Turning Fear and Doubt into Fuel for Brilliance (2011). Ketidakpastian sering menuntun langkah kita berujung pada novelty dan inovasi. Digitalisasi pemerintah adalah jalan perubahan menjawab ketidakpastian tersebut.

Pemerintah Digital (e-government) adalah keniscayaan sekaligus menjadi jawaban terhadap era New Public Services (NPS) sebagai pengganti paradigm pemerintahan sebelumnya. Struktur dan manajemen model birokrasi pemerintahan tradisional dan formalistic ala Weber sudah usang dan ditinggalkan. Birokrasi yang mengutamakan formalitas hanya akan menjadikan aparatnya bersikap pasif dan robotic.  Mereka akan cenderung menjadi risk-avers daripada risk-taking, dan tidak akan menjadi seorang inovator yang kreatif

Sebaliknya, Pemerintah dituntut menghadirkan response cepat dalam hal kebijakan dan pelayanan public ditengah persoalan di tengah masyarakat kian kompleks. Publik juga semakin paham IT. Respons dan pelayanan public kebijakan yang lambat akan sangat mudah disampaikan dalam berbagai platform digital dan bisa menuai ketidakpercayaan.

Padahal, kepercayaan ini sangatlah penting. Seperti kata Francis Fukuyama, jika ingin menguji ketahanan sebuah bangsa dan kemampuan bersaing di dunia, lihatlah pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemimpinnya. Kepercayan masyarakat hanya lahir jika birokrasi mampu menghadirkan  ketenangan melalui kebijakan inovatif dan responsive dan pelayanan yang cepat.

Birokrasi Digital adalah keniscayaan 

Konsep Birokrasi Digital (e-Govt) adalah suatu bentuk e-bisnis di sektor pemerintah. Birokrasi digital adalah transformasi kegiatan pemerintah dengan menggunakan teknologi digital untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi dalam tatakelola pemerintahan maupun penyampaian layanan publik.

Pemerintah terus mendorong proses transformasi dengan fokus perhatian pada percepatan penyelesaian regulasi, pedoman dan standar teknis e-govt. Pemerintah juga sedang menyelesaikan pembangunan dan pengembangan infrastruktur digital dan percepatan integrasi e-govt yang terintegrasi secara nasional.