Pilpes telah usai. Bappenas kini tengah menyiapkan RPJM 2020-2024 sebagai landasan arah Indonesia 5 tahun kedepan. Isu yang mengemuka adalah mendorong transformasi structural ekonomi. Proses ini mencakup perubahan produksi maupun ketenagakerjaan, bekurangnya peran sektor primer dan meningkatnya peran sektor industri dalam ekonomi.
Agenda transformasi ekonomi penting karena ditengah konsistensi pertumbuhan ekonomi dalam 20 tahun terakhir, transisi ekonomi pertanian ke ekonomi berbasis sektor manufaktur dan jasa berjalan masih berjalan lambat. Data menunjukkan sejak 2000 Indeks manufaktur Indonesia terhadap PDB terus menurun sampai 19,8 persen. Hal ini menyebabkan perpindahan pekerja di sektor pertanian yang lebih banyak bermigrasi kesektor jasa berkualitas rendah. Sebaliknya jumlah lapangan kerja di sektor manufaktur hanya meningkat menjadi 14% di 2017.
Capaian ini masih dibawah Malaysia, Korea, yang sudah mencapai 20 %. China, India, dan Arab Saudi bahkan mencanangkan program khusus re-industrialisasi modern sehingga mampu menyerap kelebihan tenaga kerja sektor pertanian. RPJMN) 2020-2024 sebagai tahapan terakhir dari RPJPN 2005-2025 menjadi landasan penting penting mewujudkan transformasi structural untuk menjadikan pendapatan perkapita Indonesia setara dengan upper-middle income country. Negara dengan kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik. Bagaimana Gorontalo menyikapi ini?
Dalam mendorong tranformasi structural ekonomi, Gorontalo memiliki peluang dan tantangan yang perlu disikapi serius Pertumbuhan ekonomi, 6,51% masih berada di atas angka nasional, 5,17%, dan sedikit dibawah rerata Sulawesi sebesar 6,9%. Kontribusi sector terhadap PDRB masih didominasi sektor pertanian (37,13%). Bandingkan dengan Sulut dan Sulsel masing-masing 19,89% dan 21,28%.
Catatan inflasi juga baik yakni 2,15% lebih rendah dari capaian nasional, 3,13%; mengantarkan Gorontalo terbaik nasional dalam pengendalian inflasi di 2019. Â Meskipun demikian, tantangan yang dihadapi juga tidak mudah. Terhadap pangsa pasar PDRB di Pulau Sulawesi, Gorontalo hanya menyumbang 4,09 %, sedikit dibawah Sulawesi Barat (4,59%) dan jauh dibawah Sulawesi Selatan (49,58%). Wajah pertanian diwarnai dengan struktur petani yang sebagian besar (63%) adalah buruh tani. Tingkat kemiskinan, 15,52% (Maret 2019) berada di atas rata-rata nasional, 9,41% 14%. Indeks Gini Rasio, 0,407 juga masih berada di atas nasional yang sebesar 0,382. Kondisi ini menjadi tantangan serius dalam mendorong transformasi ekonomi kedepan.
Upaya serius Pemerintah Provinsi Gorontalo di tahun ketiga pelaksanaan RPJMD 2017-2022 dilakukan dengan mendorong pembangunan sosial ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan yang didukung pemerataan infrastruktur dan peningkatan SDM sebagai tema pembangunan 2020. Hal ini akan dilakukan dengan mendorong pengembangan produk, sarana dan prasarana industri, akses perdagangan serta penguatan kelembagaan dan kapasitas SDM pertanian, kelautan dan perikanan. Kebijakannya antara lain peningkatan nilai tambah hasil pertanian, pengembangan Industri Kecil Menengah dan pengembangan KEK Gopandang. Didukung dengan berbagai kajian, focus pembangunan perlu diarahkan pada agroindustri berorientasi ekspor dan pengembangan industri parwisata. Ini akan menjadi pondasi transformasi ekonomi kedepan.
Arah ini perlu ditopang dengan orientasi keruangan yang mendukung. Arah tata ruang setidaknya mengakomodir pengembangan wilayah barat (Pohuwato, Boalemo dan Kabupaten Gorontalo) menjadi sentra produksi terutama pertanian jagung sebagai komoditas primadona. Kawasan utara yang meliputi Kabupaten Gorontalo Utara didorong menjadi sentra industri dan penciptaan nilai tambah. Hal ini didukung oleh rencana pengembangan KEK Gopandang. Kawasan ini memiliki pelabuhan container internasional yang dapat dijadikan outlet ekspor produk manufaktur. Pengalaman dari Batam dan Kerawang, pengelolaan KEK yang baik dapat mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 7-8%.
Dalam jangka panjang, kawasan utara ini bisa diproyeksikan menjadi wajah masa depannya Provinsi Gorontalo. Di wilayah timur, Kota Gorontalo dan Kabupaten Bone Bolango, fungsi ruang diarahkan menjadi hub perekonomian, pendidikan dan parwisata. Kecuali hub perekonomian, semua daerah seyogyanya tetap mendukung pengembangan tema pariwisata sebagai basis transformasi ekonomi Gorontalo. Strategi yang perlu ditempuh mencakup pengembangan melalui peningkatan daya saing pariwisata melalui perbaikan akses konektivitas dan integrasi antar destinasi, perbaikan daya saing atraksi dengan amenitas yang berkualitas. Selain itu promosi dan pengembangan pelaku usaha terus dilakukan, terutama dengan menggandeng minat swasta. Industri pariwisata Gorontalo ini harus melompat ketahap digital platform based tourism agar membuka lapangan kerja yang luas.
Kebijakan transformasi struktural ekonomi Gorontalo harus didukung kebijakan afirmatif Pemerintah melalui APBN, kerjasama daerah melalui optimaliasi APBD dan partisipasi swasta/masyarakat melalui investasi. RPJMN 2020-2024 perlu memperhatikan Indeks Daya Saing Infrastruktur PUPR Provinsi Gorontalo yang masih berada di bawah rata-rata Kementerian PUPR.
Keberpihakan ini dapat diwujudkan melalui dukungan usulan kegiatan strategis yang mencakup pembangunan GORR Segmen III, pembangunan jalan lintas penghubung Tolinggula-Marisa, pembangunan jaringan Kereta Api Palu-Gorontalo-Manado, pembangunan Jalan Taluditi, peningkatan ruas Jalan Agus Salim, pengembangan Bandara Djalaluddin (Bandara Internasional, EHA), pembangunan Bandara Pohuwato, pembangunan SPAM Regional Gorontalo Raya, pengembangan Pelabuhan Anggrek, Pelabuhan Tilamuta dan Pelabuhan Gorontalo dan penanganan dan pengentasan Kawasan Kumuh. Peran Kabupaten/Kota sangat penting dalam sinergi kebijakan dan program/kegiatan pembangunan. Pengembangan ruang dilakukan untuk menunjang peningkatan sektor-sektor di atas. APBD juga dapat dimaksimalkam untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja yang berdaya saing untuk mengantisipasi peluang pekerjaan masa depan (future jobs). Investasi swasta dan masyarakat menjadi backbone sekaligus penggerak utama proses transformasi.
Minat swasta perlu dirangsang dengan berbagai insentif yang memberi kemudahan. Perda Kemudahan Investasi dan sistim perijinan OSS diharapkan dapat mempermudah proses ini. Sebaliknya, perubahan pola konsumtif masyarakat kepada proses produksi perlu terus didorong. Kredit perbankan sebaiknya diarahkan pada peningkatan produktivitas agar dapat menghasilkan barang dan jasa untuk keperluan industry. Komitmen dan konsitensi semua pihak, pada gilirannya akan menjadi pondasi utama mendorong transformasi sruktural ekonomi Gorontalo di masa datang.
