Para anggota DPR, seperti yang kita ketahui memiliki suatu hak imunitas. Akan tetapi, sesuai dengan yang tertulis dalam pasal 224 UU Negara nomor 17 tahun 2014, tentang MD3 tidak berlaku jika menyangkut kasus korupsi maupun kasus yang disidik oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Keberlakuan hak imunitas DPR yang dimiliki Setya Novanto selama ini telah membuat ia terus mangkir akan segala panggilan yang telah dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Sudah lewat tiga kali KPK memanggil Setya Novanto untuk menjalani prosedur pemeriksaan tetapi ia tidak pernah mendatanginya.
Dalam hal ini, sebenarnya KPK bisa melakukan pemanggilan secara paksa kepada Setya Novanto berhubungan dengan hak imunitas nya yang sudah tiada. KPK juga bisa menahan Novanto dengan alasan ia terus menghindari panggilan pemeriksaan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Sehingga ada kondisi objektif yang mengharuskan tersangka ditahan karena tidak kooperatif.
Setya Novanto, sebagai seorang Ketua DPR memberi contoh yang baik bagi masyarakat khusunya dalam penyelesaian proses hukum yang seharusnya ia jalani ini. Dalam hal ini, Setya Novanto menghindari pemeriksaannya dengan alasan menunggu izin presiden dan juga adanya imunitas presiden.
Seperti diketahui, Ketua DPR Setya Novanto kembali mangkir untuk ketiga kalinya dalam pemeriksaan sebagai saksi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin lalu. Novanto sedianya dipanggil untuk pemeriksaan saksi untuk tersangka kasus korupsi proyek pengadaan KTP-elektronik.
Ketidakhadiran Novanto tersebut, lagi-lagi juga KPK menerima surat alasan mangkir Ketua Umum Partai Golkar tersebut dari Kesetjenan DPR sesuai dengan sumber yang telah saya baca. Namun jika sebelumnya permintaan perlunya izin presiden untuk memanggil Novanto, kini juga disampaikan alasan ketidakhadiran karena hak imunitas anggota DPR.
