Saudara-saudara kita di bumi Cendrawasi adalah saudara kita yang kita butuhkan sebagai sebuah entitas Indonesia yang utuh. Bagi kami makin Papua makin Indonesia. Justru dengan adanya Papua dalam ranah nusantara maka makin Indonesia. Karena itu, mari melihat Papua dari kacamata yang berbeda. Yakni dari perspektif kultural bahwa Papua adalah entitas sosial yang genuine yang perlu kita ajak berdialog secara sejajar terhadap bagaimana semestinya menyelesaikan persoalan-persoalan terkait Papua.
Dan benar, dalam sejarahnya di Pemerintahan Republik ini, baru Jokowi lah, yang pertama kali memberi tempat yang khusus dalam admistrasinya, di mana ada staf khusus bidang Papua, dalam hal ini dijabat oleh Lenis Kogoya, STh, Mhum. Dengan gebrakan pertama dan spektakuler telah mengusahakan pembebasan Tapol oleh Bapak Presiden Republik Indonesia sebanyak lima orang Tapol. Ini menandakan pemerintahan Jokowi sudah membuka ranah baru terhadap penyelesaian Papua.
Ada niat tulus dari Jokowi untuk menyelesaikan masalah Papua dengan dampak yang cukup beresiko ketimbang membiarkan kondisi ini berlarut-larut yang malah nanti menimbulkan akumulasi sosial yang bisa berujung pada hal yang merugikan kedua pihak. Niat Presiden Jokowi ini patut kita apresiasi sebagai langkah awal, untuk membenahi Papua secara komprehensif. Tidak saja dari sisi politik anggaran seperti yang biasanya, tetapi sudah masuk ke ranah sosiokultural yang mana merupakan aspek paling mendasar dan hakiki dari kondisi Papua yang sebenarnya.
Sayangnya, niat tulus dari Presiden ini tidak sepenuhnya disambut positif oleh banyak pihak. Anggota DPR RI dari Komisi I, secara terang-terangan menyatakan dihadapan media massa bahwa tindakan Presiden Jokowi adalah keliru. Ini menandakan bahwa sebenarnya masih banyak masyarakat Indonesia yang belum paham secara utuh masalah Papua. Karena itulah maka seminar, Pembebasan Tapol-Napol ini menjadi sangat penting dilakukan guna membuka mata masyarakat dan para politisi untuk akhirnya memahami dan mendukung langkah Presiden Jokowi dalam menangani masalah Papua secara komprehensif. Â
Ketua Umum
Veldy Reynold
