Pembiayaan pembangunan merupakan salah satu ilmu ekonomi pembangunan yang membahas tentang pembiayaan dari salah satu pembangunan di indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwasanya perekonomian di indonesia sangatlah terorganisir dan memiliki manajemenya tersendiri dalam pengelolaan keuangan itu sendiri. Namun setiap pengelolaan pasti memiliki kelemahan dan pasti dipengearuhi oleh sesuatu, baik yang terlihat maupun tidak terlihat.
Pembangunan menuju Indnoesia yang lebih baik masih tersus diusahakan oleh pemerintah pusat Indonesia ditambah dengan masuknya era kepemimpinan Jokowi pada  periode kedua. Di periode kedua ini diharapkan dengan kepemimpinan yang lebih baik dan bisa membawa indonesia menjadi lebih baik lagi daripada tahun tahun sebelumnya.
Presiden Jokowi sendiri sudah menetapkan prioritas prioritas utama yang harus segera dan secepatnya dilaksanakan oleh pemerintah indonesia untuk menjadikan indonesia lebih baik. Dari pendapat menteri keuangan Yaitu Ibu Sri Mulyani pada salah satu seminarnya  yang menegasakan untuk meningkatkan kualitas dari sumber daya manusianya terlebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan pembangunan infrastruktur setelah itu dilanjutkan dengan transformasi ekonomi kemudian penyederhanaan regulasi dan reformasi.
Dari beberapa program prioritas diatas tersebut dapat disimpulkan bahwa jika impian negara indonesia menjadi negara yang lebih baik itu terwujud maka semua program prioritas diatas harus dilaksanakan dan dipadukan satu sama lain. Dengan terlaksananya program prioritas indonesia maka keberlanjutan pembangunan infrastruktur harus menjadi acuan dan penopang dimana terdapat fasilitas pembiayaan pembangunan, khusunya pembangunan di lingkup daerah.
Tindakan ini sangatlah mendukung pemerintah daerah khusunya untuk menambah kapasitas fiscal daerah sehingga alokasi dana untuk pembangunan infrastruktur itu sendiri jelas terencana.
Maka dari itu Pemerintah daerah harus mencari solusi ampuh atas permasalahan pendanaan yang terjadi saat ini dengan mengaitkan stakeholder baik swasta maupun setempat. Dalam pembangunan infrastruktur pemerintahan itu sendiri pemeerintah harus menggunakan beberaoa metode dan konsep dalam mendanai pembangunan infrastruktur tersebut. Salah satu metode dan konsep yang digunakan adalah sekema Public  Private partnership atau PPP. Hal ini masih sedikit diketahui oleh mayarakat dan hanya kalangan ilmu tertentu saja yang paham akan hal ini. PPP atau Public Private Partnership atau bahasa yang mudah dipahami adalah kerjasama antara pemerintah dan pihak swasta atau investor dengan tujuan dari sekema penyediaan infrastruktur publik yang berkaitan langsung dengan pihak swasta atau investor dan tertera dalam undang-undang  tentang kerjasama pemerintah swasta.
Bank dunia sendiri sedang melakukan studi mengenai Private Participance of Infrastrcture atau PPI yang telah dilakukan sejak tahun 1990 hingga 2008. World bank sendiri telah menganalisis kurang lebih 22 negara yang ada di dunia yaitu Argentina, Banglades, Brasil, Cili, Cina, Kolombia, Mesir, India, Malaysia, Mkesiko, Pakistan, Peru, Pilipina, Polandia, Rusia, Afrika Selatan, Sri Langka, Thailan, Turki, Venseuala, viaetnam dan salah satunya adalah negara kita yaitu Indonesia.
Negara negara yang dianlisis oleh bank dunia sebagian besar merupakan negara berkembang dimana sebagian besar juga sudah menerapkan PPP dalam proyek infrastruktur negara tersebut. PPP adalah kontrak atau perjanjian yang terjadi akibat dari  beberapa sektor ketentuan antara lain; sektor privat yang menjalankan fungsi tersebut baik secara langsung maupun tak langsung diman sektor privat sendiri bertanggung jawab langsung atas resiko akibat dari penyelenggaraan proyek tersebut.
Dalam proyek skema  ini pihak pemerintah dan swasta bertanggung jawab langsung atas proyek ini serta siap mereima resiko dari proyek ini. Pihak pemerintah akan merencanakan secara langsung  pembangunan infrastrur publik, sedangkan pihak swasta atau investor menyediakan dan mengelola infrastruktur publik ini selama jangka waktu yang telah disepakati kedua belah pihak.
Kerja sama dengan pihak swasta seperti ini akan sangat membantu pemerintah terutrama dalam menekan pengeluaran anggaran negara dan daerah dalam lingkup pembiayaan pembangunan infrastruktur itu sendiri sehingga APBN dan APBD dapat diselanggarakan untuk kebutuhan yang lain yang diamana akan mendorong sektor pembangunan indonesia maju.
PPP sendiri memiliki keunggulan dan kelebihan tersendiri sehingga ini bisa menyimpan dan menghemat anggaran khususnya bagi negara berkembang sehingga sangat membantu pembangunan negara. Prtama, PPP sendiri menambah pendapatan negara. Kedua, PPP ini dapat menambah investasi daripada  pemerintah terhadap suatu proyek menjadi sedikit lebih rendah. Ketiga, PPP sendiri dapat menhemat aset dan mengoptimalkan semaksimal munkin aset tersebut. Keempat PPP sendiri dapat menciptakan pelayanan publik yang sebelum sebelumnya belum pernah dilakukan pemerintah.
