Muhammad Armand
Muhammad Armand Staf Pengajar

PNS-Akademisi UNHAS-Penyuka Puisi

Selanjutnya

Tutup

Sosial Budaya Artikel Utama

Duh, Harga Ijazah Palsu Capai 45 Juta!

27 Mei 2015   10:02 Diperbarui: 17 Juni 2015   06:33 72 1 0
Duh, Harga Ijazah Palsu Capai 45 Juta!
14327034811231604029




[caption id="attachment_420644" align="aligncenter" width="600" caption="Ilustrasi - Sejumlah mahasiswa dan alumni yang tergabung dalam Solidaritas Tolak Ijazah Bodong Universitas Nasional menunjukan ijazah palsu yang dikeluarkan Universitas Nasional saat berunjuk rasa di depan Balaikota Jakarta, Kamis (4/4/2013). Dalam aksinya mereka menuntut agar pemerintah segera mendesak rektor Universitas Nasional mengeluarkan ijazah baru dengan akreditas terbaru dan menindak pelaku pemalsu ijazah. (TRIBUNNEWS/HERUDIN)"][/caption]

Penulis bergidik! Harga ijazah palsu mencapai 45 juta rupiah. Edan! Ya memang edan! Lalu apalah artinya uang 45 juta demi sebuah pemakaian ijazah palsu untuk tujuan pengembangan karier, mengubah nasib, tuntutan pekerjaan, dan evaluasi SDM naker, dan seterusnya. Itu teramat ringan harganya bagi pejabat, orang berduit, penjunjung nilai-nilai sosial di masyarakat yang memiliki orientasi 'masa depan'. Dan bukan fiksi lagi bila pihak kampus menjadi kunci utama dalam permainan jual-beli ijazah haram ini.

Ijazah palsu marak saat dibuka loker (lowongan kerja), di sini calon pelamar kesulitan karena tak memiliki ijazah sesuai yang dipersyaratkan oleh instansi, perusahaan atau lembaga-lembaga penerima tenaga kerja. Cara terlunak dan terhalus dalam praktik penerbitan ijazah palsu adalah seseorang ikut kuliah yang telah diatur 'baik-baik'. Hadir hanya dua kali, UTS dan UAS. Ini pun dapat diwakili oleh orang lain. Direnung-renungkan, ijazah yang terbit dengan teknik ini tidaklah palsu, proses perkuliahannyalah yang 'palsu'.

Mahasiswa ini sah secara administratif! Dan mahasiswa siluman serupa ini amat menghindari hari pelaksanaan wisuda atau judicium. Pelaku/pembeli ijazah palsu ini, memiliki motif beragam: untuk kenaikan pangkat, pengakuan sosial, untuk melamar di perusahaan keren, untuk sertifikasi bahkan demi untuk terterima oleh calon istri/suami yang mengisyaratakan pendamping hidup berijazah perguruan tinggi (S1/S2).

Modus Operandi

Adakah ijazah palsu yang memiliki nomor ijazah yang sama? Teramat sulit ditemukan itu! Kenapa? Karena penerbitan ijazah palsu (yang sebetulnya asli secara administratif akademik) itu amatlah profesional, rapi dan cermat. Sulit menemukan ijazah yang tak terdaftar di evidence based Dikti. Pangkalan data itu jelas tercantum nomor ijazah dan nama pemilik berbayar itu.

Segmen ijazah palsu itu menyasar mahasiswa yang pernah teregister di perguruan tinggi. Tiga potensi penyebab terbitnya ijazah palsu: 1. Mahasiswa meniggal dunia, 2. Mahasiswa tidak aktif kuliah (DO), 3. Mahasiswa pindah ke perguruan tinggi lain. Jangan sangka mafia ijazah palsu bekerja sendirian, tak selancar itu perbuatannya bila tak bekerja sama dengan pihak kampus. Kampus-kampus yang melacurkan diri semacam itu adalah kampus yang telah redup, hampir mati dan dijadikanlah kampusnya sebagai 'prostitusi ijazah'. Modal mereka karena mendapat izin operasional dari Dikti dan belum sempat Dikti melakukan visitasi.

Bila kia bertukar posisi, semisal kita di kedudukan mereka, maka langkah umum yang dicari (karena desakan) adalah jalan pintas, yakni membeli ijazah. Itu cara pandang pribadiku, entah pembaca. Perkara-perkara seperti ini telah sangat sering penulis jumpai. Maksud penulis, puluhan orang (terutama keluarga) menelepon dan mencari jalan untuk membeli ijazah. Bahkan adik sepupuku yang gagal kuliah, dan ibunya meneleponku bagaimana dan di mana bisa membeli ijazah untuk adikmu itu? Penulis hanya sempat menjawab: "Itu berbahaya, Tante!"

Was-was!

Sebuah fakta terlentang yang penulis alami, saksikan sendiri dan berkomunikasi sendiri dengan pelaku sekaligus 'korban' jual-beli ijazah. Awalnya ia menulis pesan, lalu menelpon, kemudian bertamu ke rumah. Singkat cerita, ijazah dan transkrip diperlihatkan kepadaku. Ia akui bahwa ijazah itu ia beli dengan harga 9 juta di sebuah perguruan tinggi di Makassar, Sulawesi Selatan.

Penulis tercengang memegang dan membolak-balik ijazah/transkrip itu, semuanya tiada keganjalan, stempel asli, tanda tangan rektor pun asli, bahkan tanda tangan pejabat kopertis, juga asli. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Apa ini kerjaan scan? Ataukah memang ada stok ijazah (blank) yang sisa dibubuhi nama, NIM, tanggal ujian, tanggal ijazah dikeluarkan, dan nomor registrasi ijazah.

Penulis amat penasaran hingga tanpa sepengetahuan dengan yang empunya ijazah, penulis menghubungi kopertis. Penulis berbicara singkat saja dan memohon agar nomor ijazah itu dicek kebenarannya. Syahdan! Jawaban yang kudengar bahwa nomor ijazah itu benar, valid beserta nama pemiliknya.

Selanjutnya, informasi dari kopertis itu, penulis sampaikan 'berita baik' kepada orang yang pernah bertamu di rumahku bahwa ijazah Anda adalah asli. Ia membalsaku dengan ucapan: "Alhamdulillahirabbil alamien". Lalu, orang tersebut pernah memasang di pintu rumahnya (nama dan gelar akademik) yang membuat tetangganya takjub bahwa orang itu ternyata pernah kuliah.

Tetapi papan nama di pintu pemilik ijazah pintas itu, akhirnya ia lepas karena takut ketahuan orang bahwa sebetulnya ia tak pernah kuliah. Pengakuannya (sambil terkekeh), ia mau jawab apa kalau seseorang bertanya siapa dosenmu saat kuliah? Penelitian di mana? Kenal gak dengan Si Doddy yang satu angkatan dengan Anda?

So, pemilik ijazah palsu itu, sekarang tambah was-was setelah terbongkar mafia ijazah oleh kepolisian. Dan, penulis hanya sarankan bahwa bila besok-besok ada penelusuran ijazah, data dan universitas penyelenggara pembuatan ijazah tak asli katakan saja bahwa Anda tidak tahu menahu atau akui saja bahwa Anda memang membeli ijazah itu. Sebuah saran yang sebetulnya tetap tidak nyaman untuk pemilik ijazah yang bersentuhan dengan masalah hukum dan kriminal itu.

Dikti Pun 'Terlibat'

Penulis bertemu dengan Prof. Does Sampoerno, MPH di sebuah hotel di Jakarta, tahun 2001. Beliau gelisah akan kelewat mudahnya membuka prodi-prodi di perguruan tinggi, kala itu. Penulis ngobrol berdua dari hati ke hati bahwa problematika perguruan tinggi kita, memang di ambang kehancuran. Bahkan ada perguruan tinggi berani bin nekad menerima mahasiswa baru tanpa izin operasional dari Dikti. Sungguh ekstrem alasan perguruan tinggi itu bahwa jika mahasiswa sudah kuliah beberapa semester, Dikti akan berhadapan dengan konsumen/user/mahasiswa. Itu hak publik untuk menerima pendidikan sesuai UUD'1945 tentang Pendidikan.

Amazing! Perguruan tinggi itu tidak ditutup oleh Dikti, malah 'dibaik-baiki' agar membina mahasiswa itu dengan baik sambil mengurus izin operasional. Inilah yang penulis sebut Dikti Pun Terlibat! Analisis penulis bahwa Dikti memang mengalami masa-masa dilematis; mengizinkan secara lisan akibat keterlanjuran adalah salah, menutup perguruan tinggi juga salah! Lalu yang benar yang mana? Yang benar adalah yah yang sekarang yang sedang berjalan, seolah perguruan tinggi sedang berada di antara hidup dan mati! Tak mati, tak hidup. La Ya Muutu Wa La Yahya!

Salam Kompasiana Siang