Mohon tunggu...
Abahna Gibran
Abahna Gibran Mohon Tunggu... Freelancer - Penulis dan Pembaca

Ingin terus menulis sampai tak mampu lagi menulis (Mahbub Djunaedi Quotes)

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Pilihan

Soal Calon Menteri Dipungut Mahar Rp 500 Miliar, Humprey Djemat Hanya Lempar Bola Liar

26 November 2019   18:59 Diperbarui: 26 November 2019   19:43 157
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Ketua Umum PPP versi muktamar Jakarta, Humprey Djemat (Sumber: Tribunnews.com)

Ketua umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) versi muktamar Jakarta, Humprey Djemat mengungkap, ada salah seorang calon menteri pilihan Presiden Jokowi yang diminta mahar oleh salah satu partai politik. Parpol yang tergabung dalam koalisi pendukung Jokowi-Ma'ruf Amin, tentu saja.

Namun, lanjut Humprey, calon menteri yang digadang-gadang untuk mengisi salah satu pos di Kabinet indonesia Maju, dan dari kalangan profesional itu tidak menyanggupinya. Karena tidak memiliki uang sebesar itu.

Pernyataan politisi PPP tersebut, tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan kegemparan di kalangan parpol koalisi. Termasuk juga pihak Istana. Karena tudingan Humprey seolah telah mengusik, dan menambah beban permasalahan.

Akan tetapi.saat didesak Aiman Wicaksono di Kompas TV untuk menyebutkan secara lugas dan gamblang partai politik yang mana yang meminta mahar tersebut, Humprey Djemat yang juga mengaku sebagai lawyer itu mengelak.

Dia berkilah, kalau apa yang diungkapkannya tersebut semata-mata bertujuan untuk mereformasi partai politik. Karena sinyalemen Humprey, selama ini seringkali terjadi praktik transaksional. Terutama jelang pemilukada.

Terlepas dari alasan yang dikemukakannya di atas, sebagai salah seorang elit parpol yang konon ingin mereformasi keadaan peta politik di negeri ini yang dinilainya lebih mengedepankan jual-beli jabatan, daripada memperbaiki citra sebagai parpol yang jujur dan bersih, maka publik pun akan angkat jempol kepada Humprey apabila berani dengan gamblang menyebutkan nama parpol yang memungut mahar tersebut.

Bukankah salah satu tuntutan reformasi adalah good and clean governance. Sementara untuk mencapainya adalah adanya transparansi dan akuntabilitas. Tokh kalau memang ingin mereformasi, kenapa tidak berterus terang saja.

Terlebih lagi pihak Istana sendiri langsung bereaksi atas tudingan Humprey Djemat itu. Melalui Sekretaris Kabinet, Pramono Anung, Istana membatah isu tersebut.

"Enggak mungkin. Untuk apa kasih uang Rp 500 miliar hanya sekadar jadi menteri. Kan ini secara logika juga tidak masuk akal. Menteri gajinya enggak sampai Rp 100 juta. Bagaimana bisa uang dengan sejumlah itu dikeluarkan?" kata Pramono di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (25/11/2019).

Oleh karena itu tak pelak lagi jika publik menuding seorang Humprey Djemat hanya sekedar sedang mencari panggung belaka. Bagaimanapun di tengah kisruh internal dualisme kepengurusan parpol berlambang Ka'bah itu, sebagai orang baru -- seperti disebut Arsul Sani, politisi PPP juga yang berseberangn dengan yang bersangkutan, Humprey Djemat butuh perhatian publik. Paling tidak eksistensi kubunya masih berharap  diperhitungkan oleh rivalnya.

Hanya saja itu tadi, Humprey tidak memiliki nyali mumpuni memang. Dia hanya berkoar-koar sahaja. Publik pun tidak akan pernah serius menanggapinya. Karena ungkapan semacam itu, bukanlah sesuatu yang baru. Meminjam istilah Fadli Zon, sekedar lipstick belaka. Iya, hanya untuk cari perhatian.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun