Faktor kedekatan antar sesama rekan kerja, dan seringnya mendapat tugas dinas ke luar kota menjadi salah satu pemicu perceraian.
Demikian juga dengan semakin baiknya tingkat kesejahteraan pegawai negeri sipil, acapkali membuat seorang PNS wanita merasa tak membutuhkan lagi pasangan hidupnya yang memiliki penghasilan di bawah dirinya.
Belum lagi dengan maraknya kegiataan reuni antar mantan teman semasa sekolah. Sehingga fenomena CLBK (cinta lama bersemi kembali) pun memiliki andil hancurnya bahtera rumah tangga.
Hal itu diungkapkan isteri Bupati Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Ny. Kurnia Dadang Naser atas meningkatnya perceraian pegawai negeri sipil di daerah yang dipimpin suaminya itu.
Tercatat 28 orang PNS di lingkungan Dinas Pendidikan, dan delapan orang dari Dinas Kesehatan telah mengajukan permohonan izin perceraian di tahun 2019 ini.
Oleh karena itu, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bandung itu mewajibkan setiap pejabat dan PNS di lingkungan Pemkab Bandung, supaya memajang foto keluarga di tempat kerjanya.
Maksudnya paling tidak agar menjadi alarm untuk meminimalisir perceraian.
Akan ampuhkah kiat yang hendak diterapkan isteri Bupati Bandung tersebut?
Di satu sisi saya angkat topi dengan kepedulian salah seorang  first lady (pinjam istilah Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan) Bupati dari Jawa Barat itu. Paling tidak memang hal itu sebagai 'lampu kuning'. Manakala seorang PNS memiliki niat untuk mendua hati, foto bersama suami dan anak-anaknya akan mengingatkan yang bersangkutan untuk tidak melangkah lebih jauh. Agar jangan sampai terperosok ke dalam jurang kehancuran rumah tangganya.
Akan tetapi di sisi lain, saya merasa pesimistis. Betapa tidak, selain terbukanya ruang dan waktu, atawa dengan kata lain kesempatan yang menganga lebar, perselingkuhan yang menjadi pemicu perceraian itu pun akan tetap terjadi.
Terlebih lagi di era digital dewasa ini. Dengan gawai yang tak pernah lepas di tangan, melalui media sosial berupa Facebook, grup Whatsapp, instagram, dan sebagainya, maka komunikasi yang menggoda untuk melakukan perselingkuhan pun kian memudahkannya.
Bahkan sikap seorang kepala dinas yang tidak ambil pusing, alias cuek terhadap dugaan perselingkuhan yang terjadi di bawah kendalinya, masih ditemukan. Seperti yang terungkap di Kabupaten Tasikmalaya. Â
Selain itu, PNS yang bersangkutan pun (tercatat sudah berkeluarga) dengan lantang berdalih, bahwa hubungannya dengan sesama rekan kerjanya yang berstatus janda itu merupakan masalah pribadi. Dan siap untuk dipertanggungjawabkan.
Bisa jadi seorang PNS pelaku perselingkuhan di Kabupaten Bandung pun akan berkelit seperti itu. Malahan selain berdalih merupakan masalah pribadi, tidak menutup kemungkinan yang bersangkutan pun akan bicara masalah HAM (hak asasi manusia).
Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya perkimpolan yang membahayakan keutuhan rumah tangga, khususnya di kalangan PNS, maupun keluarga pada umumnya, tak lain dan tak bukan adalah dengan kekuatan moral yang dimiliki pada masing-masing individu.
Apabila individu yang bersangkutan bermoral tangguh, godaan apa pun yang datang menerpanya tak akan sampai tergoyahkan. Ia akan tetap memiliki rasa tanggung jawab, baik terhadap dirinya, maupun terhadap keluarganya. ***
