Begitu banyak kejutan yang muncul di dalam tahun politik sekarang ini. Hingga selalu saja menjadi berita populer di media arus utama. Belakangan ini ramai digunjingkan ihwal permintaan mahar ketua umum partai Gerindra kepada ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Jawa Timur, La Nyallla Mahmud Mattaliti.
Hal itu diungkapkan langsung oleh yang bersangkutan. Mantan ketua umum PSSI ini secara terus terang menyebutkan, dirinya gagal ikut mencalonkan diri dalam Pilgub Jawa Timur gegara tidak bersedia memberikan uang mahar sebesar Rp 40 milyar. Kepada Prabowo Subianto tentu saja.
Karena penolakan La Nyalla itu Prabowo Subianto menjadi marah besar kepada dirinya. Sampai dimaki-maki pula. Bahkan dengan gamblangnya menyebut Prabowo, saat memarahinya, seperti orang kesurupan saja laiknya.
Atas insiden tersebut, La Nyalla mengaku sangat kecewa dan geram karena gagal menjadi kandidat Guberbnur dalam Pilkada Jawa Timur. Karena itu pula dirinya berniat untuk melaporkan Prabowo Subianto ke KPK dan Bareskrim Polri.
Selain itu, La Nyalla pun mengadukan kekecewaannya kepada alumni aksi 212. Karena  ia direkomendasikan oleh para ulama dan alumni 212 atau aksi bela Islam 2 Desember 2016 kepada Prabowo untuk menjadi kandidat Gubernur Jawa timur yang diusung partai Gerindra.
Kegeraman La Nyalla pun tidak sebatas itu saja. Melainkan sampai menyebutkan, "Cuma saya ingatkan kepada ulama dan umat, jangan mau lagi ditumpangi sama partai-partai yang tidak jelas. Ini ulama dan aksi bela Islam ini cuma ditumpangi, kemudian dia yang menikmati ternyata dia mencopeti orang-orang," ujarnya.
Selain itu, La Nyalla menyatakan tidak sudi lagi mendukung partai Gerindra dan Prabowo Subianto dalam Pemilu dan Pilpres 2019.
Pernyataan La Nyalla itu pun mendapat bantahan dari beberapa kader partai Gerindra. Seperti misalnya Fadli Zon, mengatakan telah terjadi miskomunikasi. Demikian juga Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menyangkal tidak ada uang mahar saat dirinya dicalonkan partai Grindra dan PKS dalam Pilkada DKI Jakarta beberapa waktu lalu. Yang ada hanya sebatas iuran saja, katanya.
Sementara Arif Poyuono terkesan membenarkan adanya permintaan mahar itu. Hanya saja bukan untuk kepentingan pribadi Prabowo, melainkan untuk membayar saksi di tempat pemungutan suara. Hal senada diungkap Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga S. Uno. Bahwa Pilkada memang membutuhkan biaya yang sangat besar. Hanya saja tidak dijelaskan peruntukannya biaya yang disebutnya bisa mencapai Rp 500 milyar itu.
Sedangkan Prabowo sendiri, hingga saat ini belum terdengar buka suara terkait segala hal yang diungkapkan La Nyalla. Paling tidak menyampaikan klarifikasi kepada publik. Jangan sampai publik bertanya-tanya, dan membuat asumsi yang semakin melebar-liar saja. sebab kalau Prabowo tetap melakukan gerakan tutup mulut, tidak menutup kmungkinan publik pun akan menganggap benar dengan apa yang diungkap La Nyalla tersebut.
Maka dengan demikian, bisa jadi akan menjadi preseden buruk bagi elektabilitas Prabowo sendiri sebagai capres partai Gerindra pada Pilpres 2019. Sehingga pada ahirnya Prabowo akan kembali menelan kekalahan untuk ketiga kalinya.
