MENTERI Hukum dan HAM Amir Syamsuddien, di dalam kasus ‘PENAMPARAN’ sipir Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Pekanbaru Riau beberapa waktu lalu, terkesan ikut menyudutkan Denny Indrayana, yang notabene wakilnya di kementerian Hukum dan HAM. Sama seperti anggota DPR dari Komisi Hukum, yang begitu mudahnya menerima laporan dari Kepala Lapas Pekanbaru terkait insiden “PENAMPARAN’ itu. Sehingga menimbulkan kesan yang semakin dalam, jangan-jangan Amir dan anggota Dewan itu pun termasuk jaringan sindikat narkoba…
Apalagi  baru-baru ini muncul pemberitaan dukungan Amir terhadap pemotongan hukuman terhadap terpidana kasus kepemilikan barang terlarang asal Australia, Schapelle Corby. Meskipun Amir mengatakan pengurangan itu diusulkan Patrialis Akbar, yang kursinya kemudian digantikan yang bersangkutan, dan dikuatkan Amir dengan pengurangan selama lima tahun, dugaan Amir begitu toleran, atau lunak  terhadap masalah narkoba semakin kuat.
Apabila upaya menyudutkan Denny Inrayana itu munculnya hanya dari para anggota Dewan saja, mungkin masih dipandang sesuatu hal yang wajar. Apalagi keluarnya dari mulut anggota Dewan yang berasal dari PKS dan Golkar. Karena kedua parpol itu, walaupun tergabung dalam setgab koalisi, tapi semua orang pun tahu, keduanya pun merupakan ‘musuh dalam selimut’-nya Partai Demokrat. Pura-pura mendukung pemerintahan SBY, kenyataannya toh menggerogoti kekuasaan pemerintah dari dalam. Sebagaimana yang diungkapkan Nasir Djamil, anggota Dewan dari PKS dan Agun Gunanjar dari partai Golkar, begitu emosional dan terkesan asal-asalan – menyudutkan posisi WamenkumHAM.
Lain halnya dengan PDIP, Gerindra dan Hanura. Meskipun ketiganya dengan tegas berada di luar pemerintahan – alias oposan, tapi di dalam kasus yang terkait narkoba, tampaknya mereka bersikap tegas juga. Mendukung tindakan Denny Indrayana. Sebagaimana yang diungkapkan anggota Dewan dari Komisi Hukum yang berasal dari Partai Gerindra, Martin Hutabarat. Dia sangat menyesalkan tindakan Amir yang langsung menghentikan MoU dengan BNN dalam pemberantasan narkoba di Lembaga Pemasyarakatan.
Kalau sekarang muncul sinyalemen, bahwa seorang Amir syamsuddien termasuk jaringan sindikat mafia narkoba dalam pemerintahan, mungkin dapat dikatakan sesuatu yang wajar. Tuduhan atas tindakannya yang terkesan menyudutkan wakilnya sendiri, dan mengusulkan pengurangan hukuman terhadap terpidana kasus kepemilikan barang haram, merupakan sinyal penguatan tudingan itu.
Begitu juga kalau pada akhirnya Amir mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang kontraproduktif, bahkan terkesan penuh kemunafikan, tampaknya di mata rakyat merupakan sesuatu hal yang tidak pantas diungkapkan oleh seorang menteri di bidang hukum dan HAM.
Oleh karena itu cukup beralasan kalau SBY sebaiknya segera turun tangan untuk mengatasi kemelut di KemenkumHAM ini. Karena kalau dibiarkan terus berlarut, bisa-bisa akan jadi bumerang  bagi citra SBY sendiri. Bukankah beliau pun begitu tegasnya untuk memerangi natkoba di negeri ini?
Cigupit, 2012/04/06