Akan tetapi dalam perjalanan selanjutnya, pemprov DKI Jakarta membatalkan kawasan Monumen Nasional lantaran selain mendapatkan protes dari kalangan pecinta lingkungan, dari pemerintah pusat pun mendapat penolakan.
Padahal ketika itu Gubernur Anies Baswedan sudah gembar-gembor, bahwa penyelenggaraan balap Formula E merupakan program prioritas, dan sebagai ajang kampanye untuk mengurangi penggunaan energi konvensional agar beralih ke energi ramah lingkungan.
Di samping ganjalan berupa lokasi sirkuit yang belum jelas di mana, kemudian muncul pula pandemi Covid-19. Walhasil penyelenggaraan ajang bergengsi balapan Formula E terpaksa harus ditunda.
Padahal sebagaimana sebelumnya, ajang balap Formula E tersebut di mata Anies Baswedan merupakan proyek prestisius, dan paling tidak akan mampu menutupi berbagai janjinya yang pernah disampaikan saat kampanye jelang Pemilukada DKI Jakarta 2017 lalu.
Dengan tertundanya kegiatan balapan Formula E itu, boleh jadi Anies pun dibuatnya pusing tujuh keliling. Terlebih lagi dengan munculnya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mencatat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan pembayaran kepada FEO Ltd selaku promotor dan pemegang lisensi Formula E atas penyelenggaraan acara olahraga tersebut senilai 53 juta poundsterling Inggris atau setara Rp983,31 miliar pada 2019-2020.
Anies pun semakin pusing lagi manakala Fraksi PDI-P dan PSI di Kebon Sirih mengajukan interpretasi, dan tak lama kemudian komisi antirasuah ikut-ikutan turun tangan.
Hadeuh. Belum lagi dengan banjir yang terjadi, dan nyatanya tak sesuai dengan teori yang pernah dilontarkannya.
Padahal maksud hati target 2024 adalah fokus utamanya. Siapa tahu elektabilitas produk beberapa lembaga survei bisa jadi kenyataan.
Apa boleh buat, balap Formula E disalip balapan MotoGP di sirkuit Mandalika. Apa boleh buat, banjir tak juga surut dalam tempo enam jam - sebagaimana dikalkulasikannya... ***
