Karena Pilkada akan Membuka Lapangan Kerja

Bisa jadi salah satu argumen Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menjawab pertanyaan publik, kenapa Pilkada serentak harus tetap dilaksanakan 9 Desember mendatang?

Ya, karena kalau ditunda, Komisi Pemilihan Umum (KPU), baik di pusat maupun di daerah, termasuk panitia pemilihan kecamatan (PPK), panitia pemungutan suara (PPS) di kelurahan/desa, hingga petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) di setiap tempat pemungutan suara (TPS) bakal kehilangan penghasilan dong.

Sama halnya dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu), panwaslu provinsi, kota/kabupaten hingga tingkat desa/kelurahan. 

Pun pihak keamanan. Dalam hal ini kepolisian hingga petugas Linmas, juga akan kehilangan penghasilan tambahan. Karena gegara Covid-19, hajatan yang biasanya diselenggarakan dengan mengadakan hiburan dangdutan, atawa setidaknya mengundang organ tunggal, sudah tidak diperbolehkan lagi. Alias dilarang, karena momok mengerikan yang bernama Corona itu.

Bahkan boleh jadi dengan diselenggarakannya pelaksanaan Pilkada serentak, dipandang akan dapat membantu menyelamatkan bangsa ini dari ancaman resesi.

Sebab, bukan cuma pihak-pihak yang disebutkan di atas saja yang bakal kecipratan rezeki. Melainkan semuanya. Terutama para pimpinan partai politik termasuk pihak yang paling berperan dalam pesta demokrasi tersebut. Lha, mahar yang diberikan para calon peserta yang ingin mendapatkan rekomendasi, biarpun bagaimana mereka membantah, tokh sudah menjadi rahasia umum.

Jadi, jangankan kita-kita ini yang cuma rakyat kecil. Organisasi massa yang sangat besar saja, yang meminta agar Pemilukada serentak ditunda, dengan alasan bakal menambah angka positif Covid-19, tidak didengar. 

Sebab, alasan mereka, meskipun vaksin Covid-19 baru tahap uji coba, untuk mengatasi penyebaran virus tersebut yang makin hari makin bertambah banyak saja, apabila dalam penyelenggaraan Pilkada serentak masih bisa diatasi koq. Dengan cara-cara versi yang berkuasa, tentu saja.

Sehingga dengan demikian, pertanggungjawaban terhadap segala sesuatu yang dikhawatirkan oleh masyarakat pun, sudah ada di dalam kepala penguasa. 

Kalaupun misalnya ketika dalam penyelenggaraan Pilkada serentak ditemukan banyak yang positif terpapar Covid-19, maka dengan mudahnya - seperti biasanya, penguasa pun akan mencari kambing hitam untuk dijadikan tumbal.

Percayalah. Urusan perut adalah nomor satu. Tak peduli yang masuk ke dalam perut itu sehat atawa tidak, bahkan halal maupun haram pun masa bodoh. Yang penting kenyang.