Ternyata Program Merdeka Belajar Mas Nadiem adalah Merek Dagang

Program Merdeka Belajar yang dicanangkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Kabinet Indonesia Maju, Nadiem Makarim, kembali jadi polemik di tengah masyarakat. Terutama di kalangan praktisi pendidikan.

Hal itu setelah diketahui bahwa ternyata Merdeka Belajar itu sudah terdaftar sebagai merk dagang milik PT Sekolah Cikal di Kementerian Hukum dan HAM.

Sehingga membuat praktisi pendidikan pun risau karenanya. Betapa tidak, karena dengan begitu dianggap justru akan merugikan negara. Sebab harus bayar royalti. 

Wakil Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Satriwan Salim menyampaikan, ada kegelisahan yang terjadi pada kalangan guru ketika mengetahui informasi tersebut.

Oleh karena itu Satriawan Salim mengusulkan agar nama program tersebut diganti. Karena istilah Merdeka Belajar sudah didaftarkan menjadi merek dagang oleh perusahaan swasta.

Sehingga dikhawatirkan negara harus membayar royalti kepada Sekolah Cikal. Meski, mereka sendiri mengatakan bahwa tidak akan meminta kompensasi kepada penggunaan istilah tersebut.

Adapun PT Sekolah Cikal tersebut, sebagaimana diketahui dikelola oleh Najeela Shihab, kakak dari pembawa acara televisi kondang Najwa Shihab.

Najeela Shihab sendiri menjelaskan bahwa pendaftaran merek tersebut sudah dilakukan jauh-jauh hari. Tepatnya pada 2018 lalu. Namun karena proses yang cukup lama, persetujuannya baru terjadi pada 2020.

Sebagaimana diketahui program Merdeka Belajar yang digaungkan Nadiem Makarim pada intinya merupakan permulaan dari gagasan untuk memperbaiki sistem pendidikan nasional yang terkesan monoton. Merdeka Belajar menjadi salah satu program untuk menciptakan suasana belajar di sekolah yang bahagia suasana yang happy, bahagia, bagi peserta didik maupun para guru. 

Mencermati polemik yang berkembang saat ini, masyarakat pun menjadi terbuka matanya. Ternyata program unggulan, dan yang menjadi kebanggaan Mas Nadiem, selain bukan gagasan orisinal menteri termuda di dalam Kabinet Indonesia Maju ini, juga dianggap suatu kekalahan bagi negara hanya oleh satu perusahaan swasta saja.

Selain itu, program tersebut pun dianggap tergesa-gesa dalam pelaksanaannya. Terbukti masih begitu banyak tenaga pendidik yang masih belum siap mempraktikkannya.