Desakan agar Presiden Jokowi membuktikan ancamannya untuk me-reshuffle kabinetnya terus disuarakan.
Bahkan berdasarkan hasil survei yang dilakukan Indonesia Political Opinion, 72,9 persen responden yang melibatkan 1.350 responden di 30 provinsi dengan metode penelitian wellbeing purposive sampling, yakni wawancara online atau melalui sambung telepon, menganggap perlu dilakukan reshuffle.
Sementara itu, konon dari 34 menteri Kabinet Indonesia Maju, hanya tersisa lima orang menteri saja yang memiliki raport yang baik dalam kinerjanya, dan patut dipertahankan.
Mereka adalah Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, Menteri BUMN, Erick Thohir, Menteri PUPR, Basuki Hadimulyono, dan Menteri Luar Negeri, Retno LP Marsudi, serta Menteri Riset dan Teknologi, Bambang Brodjonegoro.
Sehingga 29 menteri sisanya, harus di-reshuffle, atau paling tidak mendapat peringatan agar memiliki sense of crisis, dan meningkatkan kinerja secara serius, serta mampu mengimplementasikan visi dan misi Presiden Jokowi sebagimana yang telah ditetapkan.
Hanya saja barangkali bagi Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto, Menteri Agama, Fachrul Razi, Menkumham, Yasonna Laoly, dan Mendikbud, Nadiem Makarim, sepertinya di mata masyarakat sudah seharusnya mendapatkan kartu merah. Mau tidak mau harus segera diganti.
Bisa jadi kesalahan Terawan yang meremehkan virus Corona sehingga berakibat fatal, dengan begitu masifnya penyebaran pandemi Covid-19 di Indonesia sekarang ini, merupakan dosa besar Terawan yang tidak bisa dimaafkan.
Demikian juga dengan Fachrul Razi, Yasonna Laoly, dan Edhy Prabowo dianggap biangnya kontroversial baik kebijakan maupun sikapnya yang seringkali hanya menimbulkan kehebohan.
Sementara dosa Mendikbud, Nadiem Makarim, adalah kebijakannya di dalam proses pembelajaran jarak jauh, dianggap suatu kebijakan tidak profesional, dan melihat wilayah Indonesia ini sama dengan keadaan Jakarta. Sama sekali tidak mempertimbangkan dengan keadaan di pelosok desa, apalagi dengan yang ada di Papua.
Sedangkan lima orang menteri yang masih harus dipertahankan, seperti Prabowo Subianto, lantaran di samping ada pertimbangan politis, juga selama menduduki jabatan Menhan, ketua umum partai Gerindra ini banyak melakukan terobosan dan perbaikan yang baik di kementerian itu.
Demikian juga halnya dengan empat orang menteri lainnya tadi. Selain kinerjanya yang sudah tidak diragukan lagi, dan mampu mengimplementasikan visi dan misi Presiden Jokowi, mereka pun dianggap memiliki loyalitas yang cukup tinggi.
Lalu bagaimana dengan menteri-menteri yang tidak disebutkan namanya, di luar empat nama yang dianggap sudah mendapatkan kartu merah itu?
Jika menelaah prediksi yang diungkapkan pendiri Lembaga Survei Kedai Kopi, Hendri Satrio di atas, sesungguhnyalah kita pun tidak harus menelannya mentah-mentah. Bahkan boleh jadi patut dicurigai, kenapa cuma empat orang menteri saja yang dianggap layak diganti. Kenapa Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo tidak masuk radar sang pengamat politik yang satu ini.
Sebab kalau boleh jujur, nama Edhy Prabowo yang diketahui menggantikan posisi Susi Pudjiastuti, di mata masyarakat tidak jauh berbeda dengan nama-nama yang tadi disebutkan sebagai menteri yang layak diganti.
Betapa tidak, banyak kebijakan politikus partai Gerindra ini yang tidak populer di masyarakat. Bahkan dengan kebijakannya membuka kran ekspor bibit lobster, dan mencabut larangan alat tangkap ikan cantrang misalnya, selain mendapat protes keras dari masyarakat, tuntutan untuk di-reshuffle pun terhadap wakil ketua umum DPP partai Gerindra ini sempat mencuat.
Demikian juga halnya dengan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, yang baru-baru ini membuat kehebohan dengan klaimnya akan memproduksi kalung penangkal virus Corona, tak lebih dan tidak kurang dianggap hanya membuat kehebohan dengan rencananya yang dianggap terburu-buru itu. Bahkan terkesan begitu kental dengan nuansa menyelamatkan diri dari ancaman reshuffle belaka.
Akan tetapi terlepas dari prediksi di atas, bisa jadi hak prerogatif ada di tangan Presiden Jokowi. Bola yang menggelinding liar saat ini, pada akhirnya akan dieksekusi di garis penalti oleh kaki mantan Gubernur DKI Jakarta ini.
Bisa jadi hal itu pun apabila Jokowi benar-benar membuktikan ancamannya, dan tidak sekedar berwacana, hanya sekedar memancing reaksi masyarakat saja. ***
