Menteri Perhubungan Ad Interim, Luhut B. Panjaitan, Â Kamis (9/4/2020)telah menetapkan Peraturan Menteri nomor 18 tahun 2020 mengenai pengendalian transportasi dalam rangka pencegahan wabah virus Corona,atawa Covid-19.
Akan tetapi dalam  peraturan tersebut, ditemukan pasal yang sepertinya bertolak belakang antara satu poin dengan poin lainnya. Bahkan boleh jadi juga dipandang bertentangan dengan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 9tahun 2020 tentang pedoman PSBB dalam rangka percepatan penanganan Covid-19.
Dalam Permenhub nomor 18 tahun 2020 pasal 11 ayat 1 butir (c),tegas mengatakan sepeda motor berbasis aplikasi dibatasi penggunaannyahanya untuk pengangkutan barang.
Demikian juga halnya dengan Permenkes nomor 9 tahun2020dalam pasal 15 dikatakan bahwa ojek daring hanya boleh beroperasi mengangkut barang, bukan orang.
Namun di dalam butir (d) disebutkan bahwa dalam hal tertentu untuk tujuan melayani kepentingan masyarakat,dan untuk kepentingan pribadi sepeda motor dapat mengangkut penumpang dengan ketentuan harus memenuhi protokol kesehatan.
Adapun perihal ojek online di dalam aturan Menteri Perhubungan tersebut kemudian dijelaskan mengenai ketentuan harus memenuhi protokol kesehatan adalah  sebagai berikut:
Pertama, adanya aktivitas lain yang diperbolehkan selama PSBB.
Kedua, pengendara sepeda motor yang akan mengangkut penumpang wajib melakukan desinfeksi kendaraan dan perlengkapannya sebelum dan setelah selesai digunakan.
Ketiga menggunakan masker dan sarung tangan.Â
Keempat tidak berkendara jika mengalami suhu badan di atas normal atau sakit.
Penjelasan tersebut di satu sisi bisa dipahami, bahwa pengemudi ojek online harus mematuhi ketentuan sebagaimana empat poin yang tercantum di atas.
Akan tetapi di sisi yang lain, muncul pertanyaan yang tidak menutup kemungkinan akan sulit untuk menemukan jawabanmya. Misalnya saja apakah sudah disiapkan petugas yang akan mengontrol dan membuktikan bahwa sepeda motor yang digunakan ojek online itu sudah mengikuti protokol kesehatan yang telah ditentukan sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam Permenhub itu?
Itulah masalahnya.
Bisa jadi Menteri Perhubungan,dalam hal ini Pak Luhut B. Panjaitan tidak menelaah peraturan yang kadung ditandatanganinya secara mendetail. Sehingga membuatnya tidak lagi mengetahui kalau bertentangan dengan Permenkes yang telah diberlakukan sebelumnya.
Atawa mungkin juga karena cenderung pada pertimbangan takut digeruduk para pengemudi ojek online yang belakangan ini merasa kehilangan mata pencaharian akibat pemberlakuan PSBB yang memang mengacu pada Permenkes tersebut.Â
Mungkinkah pula karena Pak Luhut masih pusing memikirkan 'ocehan' Said Didu tempo hari yang dianggapnya sebagai pencemaran nama baik Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi?
Namun terlepas dari itu, publik menilai jika dalam Kabinet Indonesia Maju di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, antara menteri yang satu dengan yang lainnya sudah tidak ada kekompakan lagi sekalipun dalam menghadapi  permasalahan yang seharusnya dihadapi bersama,dan tanpa menimbulkan permasalahan baru lagi seperti sekarang ini.
Selain itu, publik pun menilai apabila pemerintah tidak tegas dan  serius dalam penanganan virus Corona yang dari hari ke hari penyebarannya semakin masif juga.
Sehingga  jika Pak Luhut khususnya, maupun pemerintahan Presiden Jokowi menampik tudingan tersebut, sebelum terlambat tak ada salahnya  apabila peraturan Menteri itu direvisi kembali. Paling tidak poin-poin yang bertolak belakang dihapus, dan disesuaikan dengan Permenkes yang sudah diberlakukan sebelumnya.
Tak ada gading yang tak retak, dan manusia bukan malaikat. Mungkin saja publik pun bisa memaklumi. Seorang Luhut B. Panjaitan juga manusia. Apalagi saat ini begitu banyak permasalahan yang dihadapi. Sehingga wajar Pak Luhut melakukan blunder, yang jelas sebuah ambiguitas kali ini. Dalam membuat Peraturan yang satu ini.***
