Hingga penetapan calon penerima dana alokasi khusus (Dak) Pendidikan TA 2012 di Kabupaten Kepulauan Selayar telah ditanda tangani oleh Bupati Selayar, namun belum menjamin bahwa apa yang telah menjadi penetapan Bupati ini bersumber dari perencanaan yang dilaksanakan sesuai mekanisme atau petunjuk tehnis yang telah digariskan pemerintah. Misalnya dalam penentuan perencanaan sekolah calon penerima yang seyogyanya diusulkan dari pihak Dinas Pendidikan ke Bupati melalui persetujuan Dewan, namun yang terjadi di Selayar adalah hasil perencanaan Tim Tehnis bentukan Bupati yang dianulir dewan selanjutnya disampaikan kepada Bupati untuk mendapat perubahan namun tetap diteken Bupati dengan alasan bahwa salah seorang tim tehnis telah menggunakan dana daerah ini senilai ratusan juta rupiah, hal ini dibenarkan oleh salah seorang pejabat Diknas kepada Kompasianer.
Dari sejumlah sumber disebutkan bahwa penetapan nama-nama dalam tim tehnis Dak Pendidikan Selayar TA 2012 oleh Pemerintah Kabupaten disinyalir sangat sarat kkn dan yang menjadi salah satu sorot adalah adanya nama seorang partikulir yang selama ini dikenal sebagai seorang broker jasa konsultan" malah menjadi koordinator tim tehnis. Hal ini menurut sebagian besar pengamat dunia pendidikan di Selayar semakin membuka lebar peluang dijadikannya miliaran rupiah angaran Apbn ini sebagai lahan bisnis tingkat tinggi.
Terbukti dari sejumlah sekolah penerima Dak tahun 2012 yang telah ditetapkan oleh Bupati Selayar, sebagian malah telah mendapatkan dana Dak pada tahun lalu dan belum selesai, misalnya sejumlah sekolah calon penerima di wilayah kecamatan Pasimasunggu. Sementara ada sejumlah sekolah yang sangat parah pada bangunan dan atapnya malah tidak mendapat bagian anggaran. Selain itu ada sekolah yang malah mendapat anggaran setengah miliar rupiah seperti pada salah satu sekolah di Kota Benteng Selayar. Ini kan tidak bisa diteruskan dan perlu serta harus diulangi perencanaan dari awal, ujar Patta Rapanna, Ketua Komisi B Dprd Selayar yang membidangi dunia pendidikan. Kami telah menyampaikan hal ini kepada Bupati namun sepertinya tetap saja ngotot untuk tetap menetapkan daftar sekolah calon penerima TA 2012 walaupun menuai protes sejumlah elemen masyarakat Selayar, termasuk adanya LSM yang kemudian mendatangi Dewan untuk meninjau ulang penetapan karena berpeluan merugikan negara ditinjau dari administrasi sesuai Juknis Dak 2012 .
Patta Rapanna juga menyebutkan bahwa penyelenggaraan Dak Pendidikan TA 2102 Selayar Sul-sel perlu mendapat peringatan Keras dari Pemerintah Pusat yang Terkait.
