SELAYAR. Pilkades Serentak di 54 Desa se-Kabupaten Kepulauan Selayar pada 5 Desember 2019, menurut sejumlah pengamat didaerah ini, adalah cerminan pelaksanaan Pilkada Selayar 2020, karena area pelaksanaannya telah mencakup 70 persen wilayah pelaksanaan Pilkada Selayar 2020 yang akan datang. Ditaksir 70 persen lebih karena areal pelaksanaan Pilkades Serentak dilaksanakan di 54 Desa dari 81 Desa dan 7 Kelurahan se-Kabupaten Kepulauan Selayar.
Artinya adalah tersisa sepertiga lebih kurang lagi jumlah wajib pilih di daerah ini yang tidak ikut mencoblos di Pilkades serentak.
Dalam artian lagi, 3per4 masyarakat Selayar yang ikut mencoblos di Pilkades serentak adalah mereka juga yang akan jadi wajib pilih pada pelaksanaan Pilkada Selayar 2020 yang akan datang.
Jika ditilik dari jumlah penduduk yang ikut memilih di Pilkades Serentak 2019 dan Pilkada Selayar 2020 yang akan datang maka tentu saja, Pelaksanaan Pilkades bisa saja dijadikan pembanding pelaksanaan Pilkada Selayar 2020, termasuk jumlah anggarannya.
Bila diketahui anggaran Pilkades Serentak 2019 hanya butuh biaya 2,2 Miliar kurang lebih, maka dapat dipastikan anggaran Pilkada 2020 tentu tidak akan cukup kalau hanya 2,2 M.
Tentu saja harus lebih banyak karena persentase daerah pemilihanya juga bertambah 27 desa dan 7 Kelurahan.
Jika Pilkades di 54 Desa bisa dilaksanakan dengan biaya 2,2 M maka coba kita perkirakan menambah 50 persen anggaran lagi untuk mencakup tambahan 27 Desa tambah 7 kelurahan. Sehingga perkiraan biaya pelaksanaan menjadi 2,2 M tambah 1,1 M sama dengan 3,3 Miliar.
Artinya dengan 3,3 M ini, Pilkades bisa dilaksanakan di seluruh Kabupaten Kepulauan Selayar secara bersamaan. Sama halnya tentu dengan pelaksanaan Pilkada Selayar kalau begini, kata seorang pengamat.
Hasil penaksiran pengamat ini tentu saja jauh lari dari hasil perhitungan pelaksana Pilkada 2020, karena diketahui anggaran Pilkada Selayar 2020, kurang lebih 30 Miliar, yang dialokasikan 22 M, ke KPU dan 7 M lebih ke Bawaslu Selayar.
Hampir 10 kali lipat dari perkiraan taksiran pengamat jika dasarnya berhitung dari anggaran Pilkades Serentak yang hanya menelan biaya 2,2 M.
Lalu sejumlah pengamat bertanya, apakah dengan anggaran Pilkades serentak itu cukup ? Kalau cukup kenapa perhitungannya tidak coba digunakan agar tidak terlalu boros penggunaan anggaran daerah yang nota bene uang rakyat.
