Mohon tunggu...
Arshy Yusuf
Arshy Yusuf Mohon Tunggu... Penulis - Mahasiswa

Enlightenment

Selanjutnya

Tutup

Money

Program "Pancingan"

15 Oktober 2020   23:23 Diperbarui: 15 Oktober 2020   23:37 147
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Ekonomi. Sumber ilustrasi: PEXELS/Caruizp

Peran negara dikurangi dalam pengelolaan sumber dayanya, membuka usaha usaha milik negara untuk dimiliki pihak swasta, privatisasi, merevisi undang-undang yang dianggap penghambat korporasi, deregulasi dll.

Presiden Soeharto dalam masa kepemimpinannya dikenal sebagai presiden pembangunan. Artinya pembangunan besar-besaran dilakukan olehnya agar Indonesia dapat berkembang, karena pada saat itu Indonesia sedang mengalami inflasi yang mencapai 600-700 persen yang mengakibatkan harga barang naik. 

Presiden Soeharto melihat bahwa Indonesia tidak bisa 'bertahan hidup' sendiri, oleh karena itu dia membutuhkan kerja sama dengan negara asing untuk membantunya membangun Indonesia dari keterpurukan. 

Salah satunya adalah memberkan izin kepada Freeport Sulphur of Delware untuk menambang di Papua sehingga terjalin kerjasama antar negara dimana negara Indonesia memberikan sumber daya alamnya dan Amerika memberikan bantuan dana kepada Indonesia untuk melakukan pembangunan.

Dalam hal tertentu telah membawa dampak negatif pada Indonesia, salah satunya di bidang lingkungan hidup yang akhirnya membahayakan keamanan manusia. Contoh kasus di sektor penambangan di kawasan Asia Pasifik mengindikasikan hal tersebut. Di Cina, Indonesia, dan Papua Nugini, aktivitas penambangan telah merusak kondisi tanah, ekosistem, mencemari air, udara, danau, pantai, dan hutan. 

Salah satu dampak serius yang ditimbulkan adalah penyakit pernapasan, jantung dan kanker paru-paru. Keberadaan sumber daya penghidupan akibat aktivitas perusahaan juga terancam. 

Walaupun berbagai aturan sudah dikenakan kepada pihak perusahaan, tetap saja tidak mampu membendung langkah-langkah perusahaan untuk mewujudkan kepentingannya karena kita sudah terjalin kontrak dengan Program Penyesuaian Struktural ( Structural Adjustment Program ).

Contoh lain dari Program Penyesuaian Struktural ini terjadi di Kenya. Sejak tahun 1980, SAP memberikan beberapa implikasi yang berpengaruh di bidang ekonomi dan sosial. Dibidang ekonomi SAP malah membuat utang luar negeri Kenya makin meningkat hingga 362 persen. Keuangan pemerintah untuk membayar gaji pegawai negeri, upah pekerja, pelayanan sosial dan ekonomi berkurang. 

Lalu produk lokal semakin bersaing untuk laku dipasar, terutama dengan produk impor. Masyarakat miskin menjadi memiliki resiko mengalami pengangguran. Akibatnya penduduk miskin di Kenya menjadi meningkat dan akhirnya kriminalitas juga semakin menjadi tinggi.

Kalau bisa dibilang, SAP (Structural Adjustment Program) ini adalah bentuk 'pancingan' dari negara maju kepada negara berkembang, agar negara berkembang mau diajak bekerja sama, tetapi yang terjadi setelahnya adalah mengeksploitasi negara yang lemah. Kebahagiaan yang di tawarkan SAP ini terjadi hanya sekejap mata saja. 

Dari yang mulanya pertumbuhan ekonomi sangat rendah lalu ditawarkan Program SAP lalu menjadi meroket tinggi, akan tetapi akhirnya negara penghutng dihempaskan ke jurang. Lalu sekarang yang menjadi pertanyaan adalah apakah saat ini Indonesia terjalin kontrak SAP ? 

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Money Selengkapnya
Lihat Money Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun