Mohon tunggu...
Arolina Sidauruk
Arolina Sidauruk Mohon Tunggu... Pengacara - Waktu itu sangat berharga

Bagai menegakkan benang basah

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Pilihan

Marahnya Jokowi ke Siapa?

4 Juli 2020   20:00 Diperbarui: 4 Juli 2020   20:03 76
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Pemerintahan. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

apabila anggaran mengalami perubahan, kita perlu berdiskusi ke Bappenas, Kementrian Keuangan plus Legislatif, supaya diantara mereka ini nantinya tidak saling tuding dan melepaskan tanggung jawab masing-masing.  segala sesuatu keputusan harus dibarengi dengan adanya dokumen berupa   surat Keputusan yang memayungi setiap kegiatan yang memerlukan pembiayaan. Pihak Kementrian Keuangan pun tidak akan sembarangan memberikan anggaran tanpa dilengkapi dokumen, 

apalagi dalam hal pengadaan barang dan jasa, Lembaga KPK dan BPK wajib menjalankan kewenangan mereka sebagai Pengawas Keuangan Negara. maka kita harus mempergunakan sistem yang Top down dan Bottom Up dan peraturan lain  sebagai pendukung.  Kementrian Sosial yang menyalurkan bantuan juga harus tetap dengan kelengkapan administrasinya ,sumber data yang valid tetap dipedomani agar tidak tumpang tindih dengan pemberian bantuan-bantuan lainnya.  

supaya semuanya transparan dan tidak menimbulkan kegaduhan. Presiden Jokowi menghimbau agar dalam situasi seperti ini jangan menganggap biasa-biasa saja, jangan saling menonjolkan keegoan masing-masing.bahkan beliau sampai memberikan ancaman akan membubarkan Lembaga yang tidak mendukung situasi darurat ini. bahkan beliau juga mengatakan akan mengadakan Resuffle. sebuah ancaman yang sangat mengkhawatirkan. 

Saya tidak ingin mengulas masalah politik, yang tentu didalam situasi seperti ini pasti memanas, sebab kemungkinan Para Menteri - mentri tersebut ada yang dari kalangan Partai. Kalaupun hal tersebut terpaksa terjadi, beliau pasti merasa tidak terbebani . Uji coba  waktu yang sudah diberikan pastilah akan menjadi bagian pertimbangan bagi Presiden, ada juga nadanya apa jangan-jangan  beliau sengaja melontarkan kegalauan itu, untuk membuka mata publik atas apa yang tengah terjadi, masyarakat bisa menilai, menteri  mana yang sudah bekerja, dan menteri mana yang belum bekerja sama sekali. 

Badewei.....saya belum melihat gerakan dari Kementrian Pemberdayaan Perempuan,  lembaga ini harusnya sangat penting untuk memberikan pencerahan bagi kaum perempuan yang  suaminya terkena dampak covid, melakukan sosialisasi kepada kaum perempuan supaya dapat membantu perekonomian di Rumah tangga, bagaimana para siswa tidak galau,tidak melahirkan  kenakalan baru ketika belajar dirumah. 

bagaimana supaya kaum perempuan tidak mengabaikan falsafah  Keluarga Berencana. yang tetap melahirkan anak ditengah situasi yang tidak sehat ini. bisa saja kan karena Jaga Jarak,semua harus dirumah, maka tingkat kehamilan pun bertambah terus. Kalau lembaga ini mungkin bisa dimerger ke kementrian Dalam Negeri di sebuah Direktorat  yang dipimpin seorang Direktur atau Badan Pemberdayaan Perempuan Ibu dan anak. 

Saya pribadi sangat setuju adanya resuffle, tapi untuk pembubaran lembaga sebaiknya diabaikan saja, sebab dampaknya sangat luas, sangat masuk diakal apabila, seorang  Mentri berganti, kelembagaan akan tetap berjalan sebagaimana lazimnya. kita ketahui bahwa  Jabatan Mentri itu adalah amanah, bukan sejenis kerajaan yang bisa diturunkan ke penerusnya. Itu aja sih kalau dari saya yang menyukai perubahan.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun