Mohon tunggu...
Kaka Arnold
Kaka Arnold Mohon Tunggu... Tukang Kayu Setengah Hati

Penulis Recehan yang Suka Ngelantur Soal Bola, Politik dan Sesekali Wisata

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Demokrat Gigit Jari, Sentil Jokowi Sorong Gibran Ganjal Anies di DKI 2024

11 Februari 2021   13:36 Diperbarui: 11 Februari 2021   14:03 940 18 1 Mohon Tunggu...
Lihat foto
Demokrat Gigit Jari, Sentil Jokowi Sorong Gibran Ganjal Anies di DKI 2024
Gambar: Kolase Tribunnews

Komisi II DPR RI  memutuskan untuk tidak melanjutkan revisi UU Pemilu. Artinya Pilkada tetap akan dilaksanakan pada 2024 secara serentak. Keputusan ini lalu memancing reaksi dari partai politik dan politisi, salah satu yang paling reaktif adalah Partai Demokrat.

Demokrat melalui Wasekjennya Irwan, malah menyentil bahwa adanya kemungkinan kepentingan Jokowi untuk mempersiapkan Gibran Rakabuming Raka maju ke DKI Jakarta dibalik penolakan revisi UU Pemilu tersebut.

"Apakah ada faktor baru yang membuat pemerintah merubah kebijakan politik pilkada dengan menundanya ke tahun 2024? Mungkinkah keputusan ini dilatari oleh kemungkinan Presiden Jokowi mempersiapkan keberangkatan Gibran dari Solo ke Jakarta? Karena dirasa terlalu cepat jika Gibran berangkat ke Jakarta tahun 2022. Pertanyaan ini muncul di masyarakat banyak karena terus terang saja saya sendiri pun sulit untuk menemukan penjelasan lain yang lebih masuk akal," kata Irwan, Rabu (10/2/2021) seperti dikutip dari Detik.com.

Sebelumnya memang ada dua partai yang sedari awal mendukung revisi UU Pemilu ini yakni PKS dan Demokrat.

Dalam perjalanannya ketika ini masih dalam proses penggodokan oleh fraksi di DPR, Jokowi lalu mengadakan pertemuan dengan mantan anggota tim  kampanye nasional (TKN).

Salah satu agendanya adalah membahas  berbagai isu yang sedang hangat dan dalam pertemuan tersebut Jokowi lalu mengisyaratkan untuk menolak revisi UU Pemilu, khususnya aturan yang menyangkut gelaran pilkada digelar pada 2022 dan 2023.

Salah satu alasan yang dikemukakan Jokowi adalah revisi UU Pemilu tidaklah mendesak karena masih dalam situasi pandemi. Fraksi dari partai koalisi pemerintah lalu bulat suara  menolak rencana revisi UU tersebut.

Lalu kembali ke sentilan Demokrat.  Apakah benar ini memang ada disain untuk mengusung Gibran pada 2024 nanti?

Jika menggunakan perspektif politik, apa saja bisa terjadi. Politik itu seni dari kemungkinan dan kemungkinan Gibran akan diusung pada 2024 nanti bisa saja terjadi.

Namun pertanyaannya adalah apakah Demokrat juga tidak memiliki kepentingan politik dibalik alasan untuk getol mendukung revisi UU Pemilu?

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
VIDEO PILIHAN