Seperti diberitakan, pihak Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan melalui Juru Bicara Luhut, Jodi Mahardi akan menuntut Said Didu untuk minta maaf kepadanya. Sangat serius, karena jika permintaan itu tidak dipenhi Luhut berencana akan mempidanakan Said Didu.
"Bila dalam 2x24 jam tidak minta maaf maka kami akan menempuh jalur hukum sesuai perundang-undangan yang berlaku," ujar Jodi Mahardi, lewat keterangan pers tertulis kepada wartawan, Jumat (3/4/2020).
Politisi yang Mantan Sekretaris Kementerian BUMN tersebut dianggap merugikan pihak Luhut karena mengatakan Luhut ngotot agar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tidak 'mengganggu' dana untuk pembangunan IKN baru, dan hal tersebut dapat menambah beban utang negara.
Hal yang langsung dibantah oleh Jodi Mahardi. "Saya ingin tegaskan bahwa tudingan yang disampaikan oleh Saudara Said Didu mengenai dana pembangunan IKN tersebut tidak berdasar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Tidak pernah terjadi Menko Luhut menekan Bu Sri Mulyani terkait dana pembangunan IKN dan kami mempersilahkan siapa saja untuk membuktikannya," kata Jodi Mahardi hendak menepis pernyataan seorang Said Didu.
Atas apa yang dikatakannya, jika akhirnya dipidana, Said Didu terancam dikenai pasal hate speech, Pasal 317 KUHP dan 318 KUHP dan dapat dikenai Pasal 45A ayat 2 UU Nomor 19 Tahun 2016 terkait ITE jika menyebarkan ujaran kebencian, yaitu bisa memprovokasi, menghasut, serta penyebaran kabar/berita bohong melalui media sosial.
Kembali ke pertanyaan tulisan ini, apakah Said Didu akan minta maaf Kepada Luhut Pandjaitan? Saya menduga tidak. Jika kita lihat geliat Said Didu di twitternya saja, Said Didu bahkan lebih asyik memandikan sapinya serta terakhir membahas tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2020.
Dengan waktu ultimatum pihak Luhut yang sudah kurang dari 1x24 Jam, saya berpikir Said Didu, tidak akan meminta maaf.
Lalu pertanyaannya mengapa Said Didu tidak meminta maaf? Apakah Said Didu merasa berada dalam pihak yang benar? Bisa ya, bisa tidak.
Maksud saya seperti ini. Jika Said merasa bahwa dirinya di pihak yang salah sekalipun, namun dukungan terhadapnya di media sosial yang kebanyakan berisi kelompok oposisi dianggapnya cukup masif, maka Said Didu akan tetap tidak bergeming akan ultimatum pihak Luhut.
Sampai akhirnya jika putusan pengadilan memutuskan dirinya bersalah, baru Said Didu akan terlihat posisinya seperti apa.
Di dalam pertarungan politik, sering bukan tentang siapa yang benar dan salah, namun soal bagaimana sang politikus mengambil posisi dan terlihat konsisten di posisi tersebut.
