Ada dua pertanyaan yang dapat diberikan dari judul di tulisan ini. Pertama, mengapa Menteri PUPR Basuki Hadimulljono  tertawa dan mengapa Anies tak hadir dalam  rapat dengar pendapat (RDP) tentang penanganan banjir di Komisi V DPR RI, apakah Anies takut sehingga tidak datang ?
Untuk menjawabnya, mari kita terlebih dahulu melihat konteksnya satu persatu. Pertama, soal Basuki yang tertawa. Kejadian ini terjadi ketika wartawan mewawancarai Lasarus, Ketua Komisi V tentang ketidakhadiran Anies Baswedan dalam rapat yang akan membahas soal banjir tersebut.
Wartawan mencoba menanyakan apa yang akan dibahas dengan Anies jikalau hadir dalam rapat tersebut. Lasarus yang didampingi oleh Basuki, lalu mengatakan bahwa salah satu hal yang akan dimintai penjelasan adalah soal normalisasi dan naturalisasi versi Anies, dan apa yang telah dilakukan.
Saat mengatakan  ini, nampak Basuki yang tepat berada disamping Lasarus lantas tersenyum. Apa maksud senyuman dari Basuki tersebut? Publik sudah pasti mengerti, bahwa soal naturalisasi dan normalisasi ini kerap menjadi bahan diskusi atau debat panas antara Anies dan pemerintah pusat dalam hal ini, Basuki.
Anies menanggap normalisasi itu berbeda dengan konsep naturalisasi yang didengungkannya, sedangkan Basuki menanggap sama saja dan menilai bahwa penamaan berbeda tersebut  hanyalah karena permainan akrobat kata yang dimainkan oleh Anies.
Jika dilihat secara sekilas, Anies memang menganggap konsep naturalisasi dengan memelihara ekosistim di sekitar sungai, tidak melakukan pembetonan seperti yang dipahami Anies dari konsep normalisasi.
Basuki mencoba memahami Anies dengan mempertanyakan strategi Anies memperlebar aliran sungai dalam konsep naturalisasi ini.Â
Basuki menilai apapun namanya dan bahasanya, tetap akan ada relokasi warga untuk memperlebar sungai, namun Anies nampak tetap menolak Dan tidak melakukan relokasi warga. Akibatnya, naturalisasi tidak berjalan kemana-mana.
Soal ini, tadi malam dalam sebuah diskusi di sebuah stasiun televisi  swasta, mantan Gubernur DKI Sutiyoso atau akrab disapa Bang Yos secara eksplisit menyinggung kedua hal ini.
Bagi Bang Yos, tidak ada lagi yang dapat dinaturalisasi, karena proses yang terjadi di sungai di Jakarta sudah tidak natural lagi, apalagi yang mau dinaturalisasi? Mungkin maksud Bang Yos adalah bergerak melakukan tindakan nyata, jangan terus terjebak dalam debat kusir tentang konsep naturalisasi atau normalisasi.
Kita perlu menunggu bagaimana nanti diskusi tentang ini terjadi jika Anies hadir di rapat yang telah diagendakan kembali oleh Komisi V DPR.
Lalu apakah Anis takut datang ke rapat tersebut karena mengetahui akan gelagapan menjawab saat dipertanyakan tentang naturalisasi dan normalisasi ini?
Pihak Pemprov DKI telah membantah hal ini melalui Deputi Tata Ruang Vera Refina Sari. Vera menjelaskan bahwa ketidakhadiran Anies disebabkan karena Anies sedang mengunjungi daerah-daerah yang dilanda banjir.
Alasan masih sibuk ini sebenarnya dapat diterima, apalagi banjir memang belum selesai surut sempurna di wilayah Jakarta.
Oleh karena itu, waktu rapat dengar pendapat ini dianggap belum tepat karena Anies dan jajarannya masih sibuk untuk membantu agar pemulangan para pengungsi banjir dapat berjalab lebih cepat. Jumlahnya cukup banyak, mencapai puluhan ribu orang.
Jika alasan ini terkesan disengajakan oleh Anies juga cerdas, minimal dari sudut pandang efektifitas rapat dan tidak babak belur sendirian.
Alasannya, karena dua gubernur lainnya yang diundang juga absen yakni Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil dan Gubernur Banten, Wahidin Halim.
Sebenarnya ketiganya telah mengirimkan wakil mereka dalam rapat tersebut. Anies diwakili Deputi Tata Ruang DKI Jakarta Fera Revinasari, Ridwal Kamil diwakili Sekda Jabar Setiawan Wangsaatmaja, dan Wahidin diwakili Sekda Banten Al Muktabar.
Akan tetapi rapat diputuskan ditunda karena anggota Komisi V menyampaikan interupsi. Anggota komisi menyatakan keberatan jika rapat dilanjutkan tanpa kehadiran para gubernur terkait, karena membahas koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam penanganan banjir. Padahal dalam rapat tersebut, telah hadir Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, dan Kepala Basarnas Marsdya Bagus Puruhito.
Jika Anies sendirian hadir, bisa saja Anies babak belur. Apalagi jika harus head to head dengan Basuki membahas lagi dan lagi tentang normalisasi dan naturalisasi. Ketidakhadiran Ridwan dan juga Wahidin akan mempersulit Anies jikalau harus menjelaskan tentang membagi tanggungjawab dalam permasalahan banjir dari konsep hulu dan hilir nantinya.
Kita perlu menunggu kehadiran ketiga gubernur ini nantinya dalam rapat lengkap  Komisi V DPR. Akan menarik, bagaimana hasil dari rapat ini, mengingat sudah banyak perang opini yang terjadi di publik, soal banjir di Ibu kota ini.
