Sindiran anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Gerindra Andre Rosiade kepada Ahok dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi VI dengan PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero) dan PT PGN Tbk di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (3/2/2020) Â berbuntut panjang dengan saling sindir di medsos.
Sebelumnya, Andre mengatakan bahwa peran Ahok sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) sudah berlebihan karena terlalu sering tampil. Andre bahkan, mengingatkan jangan sampai ada istilah komisaris rasa direktur utama.
Andre lalu memberi saran kepada Wamen Budi Gunadi agar direktur utama berperan sebagai juru bicara. Ia pun berpesan kepada Budi Gunadi agar Ahok tak terlalu tampil.
"Bahwa dirut perannya tetap tampil sebagai juru bicara pimpinan Pertamina. Berharap ke depan itu disampaikan Pak Wamen, jangan terlalu majulah jangan sampai orang bicara ada komisaris rasa dirut," jelasnya.
Sindiran Andre menuai kritikan netizen. Salah satunya dari pengamat politik, Yunarto Wijaya. Dalam cuitannya di lini masa Twitter, Yunarto mengatakan bawah Andre Rosiade lebih keren dari Ahok, Andre itu "DPR rasa Satpol PP".
Jika Ahok dianggap seperti jubir karena sering tampil, maka alasan Andre disebut "DPR rasa Satpol PP" karena pernah memimpin razia kelab malam dan Pekerja Seks Komersial (PSK) di Padang.
Gelinya, Andre yang menjadi Jubir Prabowo- Sandi pada kampanye Pilpres 2019 lalu itu sekarang malah dikritik tajam karena disangka telah menjebak PSK dalam penggeberekan yang menurut kabar diinisiasi juga olehnya.
***
Ah, lupakan sejenak Andre dengan masalah prostitusi ini, karena disisi lain ada hal menarik dapat disimak dari sindiran Andre kepada Ahok ini.
Poin yang ingin disampaikan Andre dalam frasa "Komisaris Rasa Dirut" ini tentu tidak serta merta mengatakan bahwa Ahok tidak usah ikut campur, namun ada batasan yang harus terlihat antara Komisaris dan Direksi.
Jika merujuk, Undang-Undang no 19 tahun 2003 mengenai BUMN, direksi adalah pihak yang mengurus perusahaan sesuai dengan kepentingan dan tujuan dari perusahaan, sedangkan komisaris merupakan pihak yang mengawasi kinerja perusahaan agar arah kebijakannya bisa sesuai dengan kepentingan dan tujuan perusahaan.
