Pertama, pengalihan isu itu adalah agenda yang ditentukan oleh pengambil keputusan seperti pemerintah untuk memunculkan kompetisi informasi mengenai isu-isu yang menjadi perhatian masyarakat. Di dalam pengertian ini, konsumsi informasi diatur sedemikian rupa sesuai keinganan pengambil keputusan.
Kedua, sebuah cara yang digunakan oleh penguasa, dalam menghindari sorotan kasus, realitas politik dan fenomena hukum yang sedang ditujukan pada sang penguasa.
Tentu saja kita mungkin akan terjebak dengan cara pikir Fadli jika membaca ini, tetapi seharusnya daya kritis juga harus paham bahwa dua pengertian ini muncul dan mudah dilakukan ketika pengambil keputusan (dibaca : pemerintah) menguasai penuh akses informasi. Â Misalkan dilakukan saat masa orde baru yang jelas membelenggu kebebasan pers , maka hal seperti ini lebih leluasa dapat dilakukan.
Apakah sekarang pengalihan isu bisa sama dengan masa orde baru?
Jawabannya tentu saja berbeda. Paling tidak ada beberapa hal yang dapat menguatkan hal tersebut.
Pertama, harus dipahami bahwa pengalihan isu saat sekarang tentu lebih sulit dilakukan. Jika dahulu, sumber informasi hanya berasal dari media milik pemerintah karena diatur demikian, maka sekarang bisa dari mana saja.Â
Publik yang kritis akan mempunyai pilihan sumber informasi yang dapat digunakan untuk melihat kebenaran sesungguhnya atau ada pemutarbalikan fakta informasi demi kepentingan sesaat.
Lebih lanjut, oleh karena itu cross check terhadap kebenaran substansi sebuah isu itu lebih mudah dilakukan saat ini, minimal membuat masyarakat teredukasi bahwa isu yang dihembuskan itu memang hal yang penting atau sebenarnya hanyalah isu yang dibuat-buat untuk menutupi sebuah kasus.
Terakhir, di era kebebasan informasi ini, harus disadari bahwa pengalihan isu tidak selamanya bisa dibuat oleh pemerintah. Siapa saja bisa melakukannya, asal mempunyai akses terhadap media.
Saya akan memberikan contoh. Apakah isu kecurangan pemilu yang terstruktur, masif, sistimatis dan brutal (TSMB) bisa dikatakan pengalihan isu? Tentu saja bisa.
Jika kita memutar cara berpikir kita, maka TSMB bisa dipakai oleh BPN untuk mengalihkan isu bahwa pemilu 2019 ini sudah berlangsung jujur dan adil meski harus dievaluasi. Selain itu, pernyataan-pernyataan itu  dibuat untuk mengalihkan dari fakta bahwa dari hasil lembaga survei yang  kompeten melalui hasil quick count, Jokowi sudah menjadi pemenang ini.
