Pelanggan Vanessa Angel yang berinisial R dilepas bebas oleh Kepolisian, sesudah dirasa cukup hanya sebagai saksi. Enak benar nasib R, pengusaha tambang yang kabarnya dari Lumajang tersebut. Â Bandingkan dengan Vanessa Angel dan juga para muncikari .
Jika ini terjadi di Swedia, maka R sudah pasti jadi pesakitan. Swedia menjadi negara pertama di dunia yang melarang sekaligus menghukum pembeli layanan seksual.
Pada tahun 1999, Pemerintah Swedia memperkenalkan kebijakan nol toleransi untuk pembeli seks. Prostitusi boleh beraktivitas, namun jika para pria hidung belang diketahui bertransaksi maka pasti akan dihukum.
Swedia bisa dikatakan bertindak berani karena selain menghadapi pro dan kontra di dalam negeri, mereka juga harus berlawanan arus dengan negara tetangga Eropa yang melegalkan prostitusi, baik untuk penyedia jasa atau pembeli.
Pemerintah yang dipimpin feminis (bersama yang pro) saat itu memandang prostitusi sebagai kekerasan terhadap perempuan dan tanda yang jelas mengenai ketidaksetaraan laki-laki dan perempuan.
Tujuh partai politik lainnya menentangnya. Hampir 70 persen orang Swedia juga menentangnya. Mereka yang berani menolaknya karena yakin bahwa mayoritas pelacur tidak memilih prostitusi - tetapi ada di dalamnya karena kemiskinan, kecanduan, pelecehan, eksploitasi atau paksaan.
Pihak yang kontra bahkan memprediksi bahwa hal yang buruk akan terjadi ketika membeli layanan seksual menjadi illegal maka dapat diganti dengan menawarkan bantuan kepada pelacur; apakah menyediakan transportasi, menyewa kamar, atau membeli makanan, pakaian, atau bahkan kondom untuk pelacur.
Namun 17 tahun kemudian (2016), penolakan itu dapat dikatakan berubah atau berangsur berkurang karena kekuatiran-kekuatiran itu terbukti tidak terjadi. Pemerintah melalui kepolisian secara tegas dan terus menerus menindak para pria yang terlibat transaksi seksual.
Data di lapangan juga tidak menunjukkan ada "kekacauan" di tengah masyarakat karena larangan bagi pelanggan ini. Perkosaan dan kekerasan dalam rumah tangga tidak terlihat meningkat di Swedia. Kekhawatirannya sebelumnya adalah bahwa pria tidak lagi bisa menghilangkan rasa frustrasi seksual mereka pada pelacur sehingga marah-marah di dalam keluarga.
Kekerasan terhadap pelacur juga tidak serta merta meningkat. Tidak ada pelacur yang terbunuh di Swedia tahun lalu (2015). Sebagai perbandingan, Â di Jerman di tempat dimana prostitusi menjadi legal, 70 orang terbunuh oleh muncikari atau pembeli.
Prostitusi memang belum dihilangkan, tetapi survei menunjukkan bahwa persentase pria Swedia yang membeli seks turun menjadi 7,4 persen pada 2014 dari 13,6 persen pada 1996; hanya 0,8 persen mengatakan bahwa mereka telah membeli layanan seksual dalam setahun terakhir. Bertransaksi seks dianggap memalukan bagi pria Swedia.
Salah satu hal  menarik dari undang-undang ini adalah denda untuk para pria hidung belang didasarkan pada pendapatan. Jika pembeli menganggur, denda minimum setara dengan sekitar $ 400. Bagi yang bekerja, dendanya adalah penghasilan maksimum yang diterima selama 50 hari.
Tentu saja jika data-data penghasilan ini diungkapkan, maka si pria hidung belang identitasnya juga akan diketahui dengan mudah. Sebuah hukuman "sosial" yang pantas diterima. "Izinkan penjualan, Larang Pembelian". Itulah kalimat yang tepat untuk menggambarkan yang dilakukan oleh pemerintah Swedia sampai saat ini.
Program Konseling Bagi Para Pria Hidung Belang
Ada hal penting  yang perlu ditinjau Dari konsekuensi penerapan kebijakan ini. Pada 2015, terdapat data yang menunjukan terjadinya peningkatan  dukungan untuk mengkriminalisasi pelacur. Dalam kata lain, si Pria kerap menuding bahwa yang salah adalah si gadis panggilan, bukan dirinya.
Sebuah Asosiasi di Swedia  menyorot tajam tentang hal ini. Mereka menyebutnya seabgai peningkatan stigma dan diskriminasi yang menempatkan pelacur dalam posisi yang lebih berbahaya. Namun, kelompok ini tetap  menentang legalisasi dan berharap ada sedikit perubahan.
Hal lain yang menarik adalah para pria Swedia sekarang lebih cenderung menjadi turis seks. Tidak seperti Kanada, Swedia tidak memiliki undang-undang ekstra teritorial yang memungkinkannya untuk menuntut para pelaku kejahatan Swedia yang melakukan kejahatan seks di luar negeri.
Oleh karena itu, pemerintah sedang menggodok undang-undang tentang hal itu sambil melakukan pembinaan atau program Konseling bagi pembeli layanan seks yang tergolong melakukannya secara berulang-ulang yang bertujuan membantu mereka keluar dari urusan perdagangan seks.
Setelah Swedia, negara-negara Nordic lainnya seperti Finlandia, Norwegia dan Islandia juga mengikuti. Sejak 1 Januari 2014 di Finlandia misalnya, pria hidung belang yang membayar untuk layanan seksual dengan seseorang yang bukan istri sahnya, dikenakan kurungan penjara maksimal enam bulan, atau membayar sejumlah denda.
Ini merupakan kemajuan, karena wacana tentang tentang  larangan serupa  Swedia Model sudah sejak  pada 2006. Finlandia dan negara-negara tersebut sudah siap untuk memberikan sanksi perdata maupun pidana yang dibebankan kepada pembeli jasa kepuasaan sesaat tanpa mengkriminalkan para pekerja seks komersil.
