Sesat Paham eGovernment
Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama (Ahok) sangat antusias mendorong implementasi eBudgeting pada tahun anggaran 2015 dan seterusnya dalam lingkungan pemerintah daerah DKI Jakarta. Dengan implementasinya eBudgeting, proses perencanaan, penyusunan, pengorganisasian, pelaksanaan, pemantauan, serta pengendalian anggaran berlangsung tertib, disiplin, dan transparan.. Sementara pemerintah pusat di bawah kendali Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla masih dalam tahapan untuk menerapkan dan mengimplementasikan administrasi pemerintahan berbasis internet yang konon dikenal sebagai eGovernment, seperti ungkapan Menteri BUMN. Kabar lainnya, BUMN Telkom dengan Singapore Telecommunication (SungTel) Pte.Ltd. merajut kerjasama dalam upaya menggeber eGovernment.
Apa yang salah dalam upaya implementasi dan kerja sama menggeber eGovernment. Jawabannya : SESAT PAHAM. eGovernment dengan infrastruktur perangkatnya, dianggap sebagai solusi permasalahan administrasi pemerintahan yang memanfaatkan internet. Tidak digali esensi dan makna dari eGovernment dengan tujuan serta manfaatnya. Bukan hanya bagi penyelenggara pemerintahan tetapi utamanya agar publik mendapatkan pelayanan dari pemerintah sebagai pelayan (Public Servant).
Utamakan Publik
Pemerintah (Government) adalah pembawa amanat publik menyelenggarakan pemerintahan (Governance) yang melibatkan berbagai satuan kerja; sehingga sebagai pembawa amanah, pemerintah harus mengutamakan pelayanan publik. Sementara pemerintah sendiri merupakan konsolidasi dan kolaborasi satuan kerja yang berada dalam tatanan yang terbingkai dalam rangkaian alur proses (goverrning process).
Dalam penyelenggaraan pemerintahan (Good Governance), selain mengutamakan layanan, perlu juga mengundang partisipasi dan keterlibatan publik. Rangkain alur proses yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan, perlu ringkas dan tuntas. Hal tersebut hanya dapat berlangsung pada satuan kerja yang ramping dan diberdayakan dengan aturan yang pasti dan jelas; tanpa keraguan dalam pengambilan keputusan.
Upaya pewujudan administrasi pemerintahan, merupakan upaya berkelanjutan menuju penyelenggaraan pemerintahan yang mengutamakan efisiensi, transparansi, dan memberikan kepastian layanan bagi publik; dengan dukungan tenologi informasi dan komunikasi (TIK) sehingga alur proses berjalan konsisten. Harus selalu diingat bahwa eGovernment bukan semata internet dan dalam eGovernment publik sebagai penerima layanan juga berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Integrasi dan Sinkronisasi
Pemahaman umum dan sederhana, eGovernment adalah suatu sistem informasi. Penggunaan “e” pada bagian awal bermula pengunaan “browser” internet (Ingat lambang Internet Browser dari Microsoft) sebagai “interface” dalam interaksinya dengan pemakainya. Sebagai suatu sistem, eGovernment akan mencakup unsur masukan (input), alur proses dan pengolahan (process), keluaran (output).
Sejalan dengan waktu, satuan kerja dalam pemerintahan telah memulai dan mengimplementasikan sistem informasi sesuai dengan tugas dan layanan yang menjadi tanggung jawab satuan tersebut. Beberapa contoh yang ada misalnya sistem layanan kependudukan atau sering disebut eKTP, sistem layanan perpajakan misalnya eSPT, sistem layanan Surat Ijin Mengemudi (SIM), sistem pelayanan paspor terpadu dan juga eProc yang digunakan untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Dalam eKTP, kesahihan data penduduk merupakan “jangkar” sehingga harus diwujudkan karena sistem informasi lainnya akan memanfaatkan informasi penduduk misalnya dalam sistem perpajakan, SIM, sistem pelayanan paspor. Sangat disayangkan dalam perwujudan eKTP terlalu banyak hambatan dan rintangan yang terus menerus mendera.
Dengan memperhatikan keberadaan sistem informasi yang telah hadir dan berlangsung dalam ranah pelayanan publik, maka eGovernment merupakan integrasi dan sinkronisasi sistem yang telah ada. Sementara sistem layanan baru diekmbangkan misalnya untuk layanan pendidikan, penyelenggaraan kesehatan publik.
Wujudkan Hasrat
Sistem Informasi dan eGovernment bukanlah tujuan tetapi memfasilitasi perwujudan hasrat dan tujuan melalui tahapan transformasi yang berkelanjutan. Jangan berpikir perwujudan eGovernment melalui pendekatan penyelesaian proyek TIK dan bumbu “geber” agar segera tuntas. eGovernement adalah suatu transformasi atau hijrah yang berlangsung dalam kurun waktu. Selaras dengan perjalanan pemerintahan, perubahan, perbaikan serta perluasan layanan bagi publik akan selalu terjadi. Semuanya tantangan yang selayaknya tidak mengurangi hasrat untuk selalu konsisten dan fokus pada tujuan; dan tentu butuh dukungan seluruh pihak demi mewujudkan pemerintah dan pemerintahan yang mengutamakan layanan publik.
Pekan kedua Juni 2015 - Arnold
