Menuju 1 Dekade Jokowi dengan Pengembangan Ekonomi Biru

Infrastruktur Interkoneksi
Pasca penetapan Presiden dan Wakil Presiden pada Oktober 2014, dari beberapa artikel yang dipublikasikan penulis, ada dua artikel yang ingin dirujuk yaitu Pilihan Pengembangan Infrastruktur Interkoneksi dan Robohkah Surau Kami Karena Harga BBM Naik?

Pelantikan pasangan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Maruf Amin dalam Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat 20 Oktober 2019 menjadi awal dari 5 (lima) tahun kedua Dekade Jokowi sebagai presiden.

Dekade Jokowi - Layar Terkembang Pinisi Terus Berlayar

Pembangunan infrastruktur, seperti yang dinarasikan pada artikel di atas, menjadi pilihan utama masa 5 (lima) tahun pertama dengan merujuk pada pengalaman pemulihan perekonomian USA dan Jerman pasca Great Despression 1929, pemulihan negara-negara Eropa Barat dan Jepang pasca Perang Dunia-II, Tiongkok pasca Great Recession 2008; serta pengalaman dalam negeri Indonesia pada tahapan awal Pelita (Pembangunan Lima Tahun) yang dimulai pada 1969.

Pilihan infrastruktur juga sejalan dengan artikel Now Is a Good Time to Invest in Infrastructure dan The Time Is Right for an Infrastructure Push yang terbit hampir bersamaan dengan IMF World Economic Outlook October 2014. Penghapusan subsidi BBM menjadi kebijakan pemerintah yang dianggap pahit bagi masyarakat dan serta tidak populer; tetapi pilihan tersebut tetapi diambil demi mendukung penguatan infrastruktur.

Kebijakan investasi pembangunan infrastruktur yang dikaitkan dengan strategi stimulus perekonomian, dalam perjalanannya menimbulkan berbagai kontroversi karena kondisi perekonomian yang berada dalam tekanan; juga pandangan yang masih terbelenggu dengan pola pemikiran masa lalu.

Dampak serta manfaat investasi infrastruktur tidak langsung dapat dirasakan terhadap perekonomian karena pembangunannya membutuhkan waktu yang panjang; sementara kondisi defisit anggaran selalu menimbulkan kecemasan terhadap peningkatan beban utang. Walaupun faktanya berdasarkan rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada akhir 2018 berada pada besaran 29.8%.

Dengan memperhatikan berbagai kondisi yang timbul dari investasi pembangunan infrastruktur, salah satu hal yang menarik dapat dilihat pada peningkatan penerimaan pajak khususnya Pajak Penghasilan (PPH) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diberikan pada Peraga-1.

Kenaikan Pajak dan Investasi Infrastruktur (dokpri)

Dari Peraga-1, peningkatan investasi infrastruktur ternyata berdampak positif pada penerimaan PPH dan PPN; sementara dalam jangka panjang memberikan manfaat pada kualitas layanan pada masyarakat serta penurunan biaya. Dengan demikian pengarusutamaan pembangunan infrastruktur pada 5 (lima) tahun pertama dekade pemerintahan Jokowi merupakan pilihan yang tepat.

Sesuai dengan pidato pertama pascapelantikan Presiden, telah dipilih pengarusutamaan pada pengembangan dan peningkatan sumberdaya manusia dalam masa 5 (lima) tahun kedua dengan terus melanjutkan pembangunan infrastruktur; tetapi hal tersebut tidak cukup untuk dapat mendukung tekad agar Indonesia bebas dari Perangkap Pendapatan Menengah (Midlle Income Trap) saat mencapai Indonesia Emas 2045.

Ekonomi Biru
Pengertian umum Ekonomi Biru (Blue Economy -dapat klik di sini); dapat dipahami sebagai pemanfaatan lautan sebagai "Ruang Pengembangan" yang erat dengan transportasi laut, pariwisata khususnya penguatan dan integrasi destinasi wisata, peningkatan hasil laut terutama perikanan, kepedulian terhadap ekosistem dan lingkungan termasuk pengelolaan sampah dan limbah, serta pengembangan energi bersih, terjangkau dan terbarukan (clean, affordable, renewable energy).

Indonesia sebagai negara kepulauan dengan 70% wilayah berupa lautan, sangat layak mengembangkan potensi berbasis ekonomi biru. Salah satu potensi yang sangat besar adalah sektor perikanan seperti yang diberikan pada Peraga-2.

dokpri

Berdasarkan tren dan data ekspor 2015 - 2018, diproyeksikan pada 2030 nilai ekspor dapat mencapai USD 6.1 Milyar (hampir dua kali nilai ekspor 2018) atau sekitar 4% ekspor global. Nilai ekspor tersebut dapat berkembang pesat sejalan dengan pengelolaan produksi pada 11 (sebelas) Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia seperti diberikan pada Peraga-3.

Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia (dokpri)

Potensi lain yang juga sangat menjanjikan adalah Pariwisata terutama dengan pengembangan 10 (sepuluh) Destinasi Wisata prioritas selain Bali yang sudah sangat dikenal. Dengan memperhatikan tren pertumbuhan kedatangan wisatawan manca negara (wisman) masa 2017 - 2018, diproyeksikan pada 2030 kedatangan wisman akan mencapai sekitar 22.8 juta; seperti yang diberikan pada Peraga-4.

(dokpri)

Peningkatan kedatangan wisman memerlukan integrasi pada destinasi wisata Nusantara yang selayaknya dikembangkan tematik tertentu sehingga memberikan warna yang khas dan unik serta menjadi daya tarik bagi wisatawan. Gambaran destinasi wisata prioritas dan contoh integrasi diberikan pada Peraga-5; dengan contoh integrasi pada destinasi wisata Kepulauan Seribu (Teluk Jakarta), Tanjung Lesung (Banten), dan Tanjung Kelayang (Bangka-Belitung) yang membentuk Segitiga Sunda (Sunda Triangle).

(dokpri)

Aspek lain yang juga mendukung ekonomi biru adalah pengembangan transportasi laut yang sudah menjadi perhatian sejak awal masa pemerintahan Presiden Jokowi, selain juga peduli terhadap daya tampung dan daya dukung ekosistem pada Ruang Pengembangan. Sementara pengembangan energi bersih yang terjangkau serta terbarukan selayaknya tidak terbatas pada pengembangan tenaga surya dan bayu; pengembangan energi nuklir sudah sepantasnya menjadi pilihan untuk diwujudkan.

Urbanomika
Sejalan dengan fenomena urbanisasi global, perkotaan di Indonesia juga mengalami pertumbuhan pesat. Pada beberapa kota khususnya di Jawa, Bali, Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan telah terbentuk metropolitan dengan jumlah penduduk di atas satu juta. Gambaran metropolitan di pulau Jawa dan proyeksi penduduknya pada 2030 diberikan pada Peraga-6.

Kawasan Metropolitan Jawa (dokpri)

Penjelasan Peraga-6 diberikan sebagai berikut ini.

1. Kawasan Jabodetabekpunjur mencakup Jakarta - Bogor - Depok - Tangerang - Bekasi - Puncak - Cianjur; kawasan ini merupakan nomor dua terbesar di dunia setelah Tokyo-Yokohama dan pada 2025 diproyeksi akan menjadi yang terbesar. Berdasarkan prakiraan Bappenas dalam dokumen Visi Indonesia 2045, pada 2035 kawasan Jabodetabekpunjur akan menyatu (connurbation effect atau efek konurbasi) dengan kawasan Metropolitan Bandung Raya dan estimasi penduduk sekitar 75 juta (atau 81 juta pada 2045) yang mewujud sebagai Megapolitan.

2. Kawasan Gerbangkertosusila mencakup Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan

3. Kawasan Kedungsepur meliputi Kendal - Demak - Ungaran - Salatiga - Semarang - Purwodadi

4. Kawasan Metro Bandung Raya atau Cekungan Bandung Raya meliputi Kota Bandung - Kabupaten Bandung - Kabupaten Bandung Barat - Kota Cimahi - Kabupaten Sumedang

5. Kawasan Kartamantul meliputi area Yogyakarta - Kabupaten Sleman - Kabupaten Bantul

6. Selain kawasan di atas, kawasan metropolitan di luar Jawa antara lain di Bali (Denpasar - Sarbagita), Sumatera (Medan - Mebidangro dan Palembang - Patungraya Agung), Sulawesi (Makassar - Mamminasata, Manado - Bimindo), Kalimantan (Banjarmasin - Banjarbakula, dan kelak Balikpapan - Samarinda - Ibukota Baru).

Gambaran pertumbuhan ekonomi triwulanan berdasarkan Produk Regional Domestik Bruto (PDRB) provinsi di pulau Jawa pada lokasi kawasan metropolitan berada diberikan pada Peraga-7.

 

Pertumbuhan PDRB Triwulanan Provinsi di Jawa (dokpri)

Berdasarkan PDRB, provinsi dengan metropolitan pertumbuhannya di atas rerata; sehingga secara sederhana dapat disimpulkan bahwa kawasan metropolitan menjadi pengungkit utama pertumbuhan provinsi.

Dengan demikian, perekonomian kawasan metropolitan atau area urban perlu mendapatkan perhatian khusus dengan wawasan Urbanomika yang menempatkan area urban sebagai Ruang Inovasi dan Pertumbuhan. Bank Dunia (World Bank) pada awal Oktober 2019 menerbitkan hasil kajian dengan judul: Augment, Connect, Target (ACT) : Realizing Indonesia's Urban Potential yang memberikan narasi potensi urban di Indonesia.

Memanfaatkan kawasan urban dengan populasi yang besar merupakan peluang dan berpotensi mempercepat pertumbuhan perekonomian terutama dari sektor industri dan sektor jasa & layanan termasuk pariwisata sehingga akan menjadi daya tarik untuk investasi.

Tetapi pada sisi lain perlu diperhatikan daya tampung dan daya tahan urban antara lain pada penyedian hunian atau rumah dengan dukungan infrastruktur terutama transportasi dan utilitas, juga lingkungan agar masyarakat terutama keluarga dapat mencapai kualitas hidup yang sehat.

Agar bebas dari Perangkap Pendapatan Menengah pada Indonesia Emas 2045 dalam kondisi perekonomian global yang saat ini sarat gejolak dan ketidakpastian, perlu tingkat pertumbuhan yang tidak medioker atau hanya pada kisaran 5% seperti yang diberikan dalam artikel Pilihan Pengembangan Infrastruktur Interkoneksi.

Wawasan Ekonomi Biru dan Urbanomika dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian Indonesia merupakan pilihan yang menjanjikan dalam masa 5 (lima) tahun kedua Dekade Jokowi.

Arnold Mamesah - 21 Oktober 2019 

Artikel ini didekasikan bagi DMS yang berulang tahun.