Mohon tunggu...
Arnold Mamesah
Arnold Mamesah Mohon Tunggu... Konsultan - Infrastructure and Economic Intelligent - Urbanomics - Intelconomix

Infrastructure and Economic Intelligent - Urbanomic - Intelconomix

Selanjutnya

Tutup

Money Artikel Utama

Capaian Infrastruktur dalam Kemelut Defisit dan Subsidi

28 Juli 2018   13:46 Diperbarui: 31 Juli 2018   06:54 2097
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
forbesmidleeast.com/shutterstock

Kinerja Infrastruktur

World Bank baru saja menerbitkan Logistic Performance Index (LPI) Report 2018 yang menggambarkan indikator logistik dan pencapaian sektor infrastruktur pada tiap negara termasuk Indonesia.

Kinerja logistik Indonesia, yang merupakan gabungan dari infrastruktur, custom (kepabeanan), time & tracking (waktu penanganan dan penelusuran), international shipment (pengapalan internasional) diberikan pada Peraga-1.

Sumber informasi : World Bank - LPI
Sumber informasi : World Bank - LPI
Sumber informasi : World Bank - LPI

Skor LPI Indonesia meningkat dan mencapai angka 3.15, berada pada peringkat 46. 

Untuk infrastruktur pencapaiannya diberikan pada Peraga-2 beserta pembandingnya.

Capaian Infrastruktur Indonesia dan Pembanding - by Arnold M.
Capaian Infrastruktur Indonesia dan Pembanding - by Arnold M.
Sumber informasi : World Bank - LPI (dengan pengolahan)

Skor infrastruktur Indonesia meningkat hingga 0.25 atau 25 basis point. Jika dicermati skornya, hanya Vietnam dan Indonesia yang meningkat cukup besar, Thailand mengalami peningkatan kecil; sedangkan Brazil, India, Malaysia, dan Turki skornya turun. 

Gambaran ini menunjukkan pencapaian pembangunan infrastruktur yang telah berlangsung sejak 2015. Salah satu indikasi yang menunjukkan manfaat dari peningkatan infrastruktur adalah penurunan tingkat inflasi seperti pada Peraga-3.

Tingkat Inflasi Tahunan 2013 - 2018 by Arnold M.
Tingkat Inflasi Tahunan 2013 - 2018 by Arnold M.
Sumber informasi : BPS (Angka inflasi 2018 merupakan estimasi).

Secara rerata, pada masa 2015 - 2017 tingkat inflasi pada kisaran 3.5%.

Tetapi apakah peningkatan kualitas infrastruktur tersebut akan konsisten pada pengukuran dua tahun mendatang tentunya akan menjadi tantangan tersendiri dalam menghadirkan "Comperative Advatage" terhadap masuknya investasi.

Stimulus, Defisit, dan Utang

Pembangunan infrastruktur merupakan pilihan utama untuk menggerakkan perekonomian; selaras dengan pilihan kebijakan stimulus yang sudah ditetapkan sejak 2015. Defisit anggaran merupakan buah dari pilihan tersebut. 

Peraga-4 memberikan gambaran besaran defisit dan beban utang.

PDB Defisit Beban Utang - by Arnold M.
PDB Defisit Beban Utang - by Arnold M.
Sumber informasi : IMF

Defisit anggaran memberikan peningkatan kualitas infrastruktur dan penurunan inflasi, sementara perekonomian tumbuh secara rerata pada tingkatan 5% dan penambahan rasio utang terhadap PDB kurang dari 1.5%. 

Godaan Subsidi dan Masa Depan

Banyak negara masih memberikan subsidi energi seperti diberikan pada Peraga-5.

Energy Subsidy by Country
Energy Subsidy by Country
Sumber informasi : IEA

Dari daftar negara yang masih memberikan subsidi pada peraga di atas, beberapa negara yang kaya dengan sumber daya alam seperti Venezuela, Nigeria, Irak justru mengalami tekanan perekonomian. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa subsidi bukan faktor untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran.

Sementara sejak penghujung 2014, kebijakan subsidi energi di Indonesia yang mencakup listrik, gas, dan BBM (Bahan Bakar Minyak) mulai dieliminasi dan dikurangi secara bertahap. Peraga-6 memberikan gambarannya.

Subsidi Energi - by Arnold M.
Subsidi Energi - by Arnold M.
Sumber informasi : LKPP - Kemenkeu (dengan pengolahan)

Berdasarkan tarif listrik bersubsidi yang berlaku untuk golongan 450 VA dan 900 VA, jumlah pelanggannya diberikan pada Peraga-7.

Jumlah Pelanggan listrik PLN dengan tarif subsidi
Jumlah Pelanggan listrik PLN dengan tarif subsidi
Sumber informasi : Katadata

Dari grafik di atas, jumlah pengguna listrik dengan tarif subsidi sebesar 27.3 juta; seakan menunjukkan jumlah keluarga tidak mampu yang layak menerima bantuan.

Sementara dari Program Keluarga Harapan (PKH), Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan langsung jumlahnya sekitar 10 juta. Dengan sinkronisasi dan kolaborasi program, subsidi energi yang berkaitan dengan tarif listrik serta gas dimasukkan dalam PKH dan hanya diberikan kepada KPM; model yang serupa juga diberlakukan pada BBM untuk menghilangkan subsidi.

Subsidi energi yang mencakup listrik dan bahan bakar sudah berlangsung lama dan memanjakan masyarakat. Sudah selayaknya subsidi diakhiri tanpa menghilangkan diskreasi negara memberikan bantuan. Dengan eliminasi, dana subsidi dapat dialihkan untuk peningkatan dan penguatan infrastruktur. 

Dalam wawasan Tatapan Masa Depan (Foresight), layak untuk mengingat kembali akan peribahasa : "Berakit ke hulu berenang ke tepian; Bersakit dahulu bersenang dalam kemakmuran dan kesejahteraan kemudian".

Arnold Mamesah - 28 Juli 2018

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Money Selengkapnya
Lihat Money Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun