Permasalahan Internal dalam Manajemen Parpol: Studi Kasus Partai PKB

Dampak negatif dari sebuah konflik internal dalam tubuh partai politik ini kemudian memberikan perhatian lebih lanjut perihal bagaimana partai politik juga memiliki fungsi sebagai penanganan konflik sosial di masyarakat, termasuk dalam tubuh atau internal organisasi mereka sendiri. Fungsi partai politik sebagai penanganan atau pengatur konflik diartikan sebagai bagian dari proses demokrasi di suatu negara demokratis. Fungsi ini merupakan hal fundamental yang ditanamkan dalam pembuatan partai politik yang notabene merupakan wadah legal dari kegiatan politik masyarakat demokratis (Jondar, 2018). Jika konsep dan fungsi partai politik ini dimasukan ke dalam konteks permasalahan internal partai politik yang telah dibahas sebelumnya merupakan konflik sosial politik, maka dapat dilihat adanya hubungan antara fungsi partai politik sebagai penanganan atau pengatur konflik juga dapat diaplikasikan ke dalam permasalahan internal mereka.

Pada dasarnya terjadinya suatu konflik disebabkan karena adanya perbedaan. Konflik juga bisa terjadi kapan saja dan di mana saja baik itu antar individu, kelompok, maupun negara. Terdapat salah satu konflik yang terjadi pada sebuah organisasi. Permasalahan atau konflik internal dalam partai politik atau suatu organisasi memang sering terjadi, dan partai politik tentunya tidak bisa menghindari yang namanya konflik tersebut. Dalam partai politik terjadinya konflik internal disebabkan oleh beberapa hal, seperti tidak adanya kesamaan kehendak atau anggota partai politik yang tidak percaya terhadap pemimpinnya. Salah satu contoh partai politik yang mengalami konflik internal adalah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Konflik internal yang terjadi dalam PKB akhirnya melahirkan kepengurusan tandingan antara PKB Batutulis yang dipimpin oleh Matori Abdul Djalil dan PKB Kuningan yang di pimpin oleh Alwi Shihab. 

Kemudian dalam perkembangannya, PKB yang di pimpin oleh Matori Abdul Djalil mendirikan sebuah partai politik baru yang bernama Partai Kebangkitan Demokrasi (PEKADE). Sebenarnya konflik internal di PKB terjadi dalam tiga periode, yaitu pada tahun 2001-2002, kemudian pada tahun 2004-2007 yang terlibat dengan Ketua Dewan Syuro Abdurrahman Wahid, Ketua Dewan Tahfidz Muhaimin Iskandar dan Alwi Shihab, serta Saifullah Yusuf yang kemudian pada waktu itu membuat muktamar tandingan di Surabaya, selanjutnya periode ke tiga pada tahun 2008-2011 yang melahirkan Muktamar Luar Biasa kubu Abdurrahman Wahid dengan Muktamar Luar Biasa Ancol kubu Muhaimin Iskandar. Tetapi, pada pembahasan kali ini akan membahas konflik internal di PKB yang terjadi pada periode kedua dan bagaimana cara mengatasinya.

Terjadinya konflik internal PKB pada tahun 2001-2002 dapat dilihat dari beberapa faktor, yaitu adanya keterlibatan Kiai Khos yang bergabung dalam Forum Langitan dan tentunya mendukung Alwi Shihab dan Syaifullah Yusuf, faktor selanjutnya melibatkan Jawa Tengah dan Jawa Timur yang di mana PKB menyumbang 80% suara dari total suara nasional yang diperoleh pada pemilihan umum tahun 1999 dan 2004, serta faktor selanjutnya yaitu sikap NU yang dalam menghadapi masalah menunjukkan tidak dapat mengklaim bahwa PKB sebagai satu-satunya partai politik yang bisa memperjuangkan kepentingan-kepentingan dari kalangan Nahdliyin. Konflik yang terjadi pada tahun 2001-2002 ini dipicu oleh penonaktifan Alwi Shihab dan Saifullah Yusuf dari jabatannya sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Tahfidz DPP PKB pada periode 2002-2005. Diberhentikannya Alwi Shihab ini karena dianggap telah melanggar keputusan yang kuat secara organisasi dari partai politik, yang di mana alasan tersebut merupakan perangkapan jabatan yang menerima tawaran dari Presiden SBY untuk menduduki kursi Kabinet Indonesia Bersatu. 

Sebelum Syaifullah Yusuf ini diberhentikan dari PKB dengan alasan sama seperti Alwi Shihab, Syaifullah telah terlebih dahulu direposi dari jabatannya sebagai Sekretasi Jenderal Dewan Tahfidz DPP PKB dan sempat memiliki konflik dengan Abdurrahman Wahid. Dengan demikian, keputusan untuk memberhentikan Alwi Shihab dan Syaifullah Yusuf bisa dikatakan sebagai penyebab munculnya konflik internal di PKB, yang di mana konflik yang disebabkan dari adanya persaingan dan  perbedaan pendapat antar anggota. Adanya dukungan dari Kiai Khos kepada Alwi Shihab dan Syaifullah Yusuf ini dengan menunjukkan penolkannya para Kiai terhadap sebuah kebijakan penonaktifan keduanya, karena telah dianggap melanggar AD/ART dan beberapa peraturan partai politik dan memaksa untuk mengembalikan posisi keduanya sebagai syarat penyelesaian konflik PKB. Terdapat tiga penyelesaian konflik yang telah dilakukan oleh PKB yaitu dengan secara keorganisasian, hukum, dan politik. Tetapi, semua yang telah dilakukan mengalami kegagalan untuk bisa mempertahankan keutuhan PKB itu sendiri. Secara organisai, penyelesaian dilakukan dengan menggunakan instrumen yang telah diatur dalam ketentuan internal partai PKB, seperti dalam AD/ART serta peraturan partai PKB.

Keberadaan akan konflik di dalam tubuh partai sendiri termasuk dalam partai PKB bukanlah hal yang asing dimana pada hakikatnya partai politik bukanlah organisasi yang homogen melainkan organisasi yang heterogen. Lahirnya konflik internal partai politik tidak lepas dari kegagalan para elit partai untuk meredam kepentingan masing-masing dalam berbagai perbedaan baik cara pandang dan idelogi mengenai isu atau kebijakan tertentu. Menurut Nazaruddin Sjamsuddin, Zulkifli Hamid, dan Toto Pribadi, perpecahan dalam tubuh partai politik sendiri dapat disebabkan oleh tiga hal, yaitu adanya perbedaan ideologi dari pada anggotnya, perbedaan pelaksanaan kebijaksanaan, dan persaingan terkait kepemimpinan dalam partai. 

Dapat ditarik bahwa masalah pada kepemimpinan dalam memanajemen partai merupakan sumber dari segala konflik internal yang terjadi dalam partai politik. Kemunculan konflik dalam setiap organisasi merupakan hal yang tidak dapat dihindarkan sehingga dalam hal ini partai politik sangat memerlukan adanya menajemen konflik yang baik guna mengatasi ancaman konflik internal yang terjadi. Manajemen konflik sendiri merupakan cara yang dilakukan oleh pimpinan pada saat menanggapi konflik (Hardjaka, 1994). Tujuan dari adanya manajemen konflik sendiri guna mencapai kinerja yang optimal dengan cara memelihara konflik tetap fungsional dan meminimalkan akibat konflik yang merugikan (Walton, R.E. 1987:79; Owens, R.G. 1991).