Permasalahan Internal dalam Manajemen Parpol: Studi Kasus Partai PKB

Di banyak negara termasuk di Indonesia, partai politik diorganisir dengan cara yang sama. Mereka umumnya terdiri dari komunitas anggota partai, tim eksekutif partai, dan satu pemimpin partai. Berbeda dengan partai-partai di otokrasi, yang di mana pilihan ketua partai baru kemungkinan akan diatur secara ketat, partai-partai di negara demokrasi seringkali memilih kepemimpinan partainya dengan cara yang lebih terbuka dan kompetitif. 

Partai politik merupakan sebuah kelompok yang mengorganisir kandidat untuk mencalonkan diri di suatu negara tertentu, termasuk di Indonesia. Partai dapat mendukung ideologi atau tujuan politik tertentu, dan anggota partai politik biasanya memiliki pandangan politik yang sama. Seorang pemimpin partai politik biasanya bertindak sebagai perwakilan utama organisasi dan sering ditugaskan untuk mengawasi rencana dan program-program partai tersebut. 

Kepala pemerintahan, seperti presiden atau perdana menteri, seringkali menjadi pemimpin partai politik yang mengendalikan pemerintahan, dan para pemimpin partai lain secara terbuka memperjuangkan posisi itu. Anggota partai biasanya memiliki suara yang signifikan dalam pemilihan pemimpin partai, baik di demokrasi presidensial maupun demokrasi parlementer, misalnya dengan memberikan suara pada kepemimpinan partai di konferensi partai politik itu sendiri. Banyak pemimpin partai adalah politisi profesional yang terkenal karena ketua partai besar adalah sosok yang kuat dan terkemuka. Pemimpin partai dapat cukup terkenal untuk memiliki dampak pada bagaimana orang melihat keseluruhan partai, dan beberapa pemilih mengandalkan beberapa keputusan pemungutan suara mereka dalam pemilihan pada seberapa disukai berbagai pemimpin partai (Ibad & Musdalifah, 2020).

Dalam demokrasi, orang sering bersekutu dengan satu atau lebih partai politik seperti membayar iuran, berjanji untuk tidak bergabung dengan lebih dari satu partai secara bersamaan, dan kadang-kadang menyatakan dukungan untuk agenda partai yang dapat menjadi persyaratan untuk keanggotaan partai. Anggota partai politik sering diizinkan untuk memilih dalam pemilihan untuk memilih kepemimpinan partai dalam demokrasi. Anggota partai dapat menjadi landasan bagi para aktivis sukarelawan dan pendukung keuangan yang diandalkan oleh partai politik selama pemilihan. 

Institusi politik suatu negara dapat mempengaruhi seberapa banyak orang berpartisipasi dalam organisasi partai, dengan beberapa pemilihan umum dan struktur partai mendukung lebih banyak keterlibatan partai (Damayadi, 2020). 

Pada intinya politik secara umum adalah sistem untuk pemecahan masalah sosial. Kekuasaan dijatuhkan, dan keputusan dibuat atas nama penduduk. Politik kemudian juga akan menjadi sumber konflik di mana tidak dapat dihindari bahwa publik jarang duduk dalam kesepakatan yang utuh. Politik menghasilkan pemenang dan pecundang, dan kemenangan berhubungan dengan perolehan kekuasaan dan pemenuhan kepentingan dan nilai. Ini, pada gilirannya, dapat disajikan sebagai jumlah nol, atau pemenang mengambil semua. Politik tidak selalu disajikan sebagai tawar-menawar posisional (Romli, 2018). Hal ini tentu dapat dianalogikan secara substansial dalam permasalahan internal yang muncul dalam sebuah partai politik.

Permasalahan internal dalam partai politik dapat dilihat sebagai kepanjangan tangan yang natural terjadi dalam suatu sistem politik yang seperti dibahas diatas merupakan sistem pemecahan permasalahan sosial diantara masyarakat. Partai politik terdiri dari pengurus dan anggota yang notabene yang juga merupakan bagian dari masyarakat tentu memiliki aspirasi dan tujuan sosial politik mereka sendiri, sehingga dalam sebuah partai politik yang diurus dan diikuti oleh banyak pengurus dan anggota itu sendiri bertemu dalam suatu forum diskusi maka gesekan antara kepentingan dan aspirasi sosial politik yang dimiliki oleh para anggota dan pengurus tentu akan menghasilkan konflik itu sendiri (Budiatri, dkk. 2018). 

Konflik yang terjadi dalam forum internal partai politik kemudian dapat didefinisikan sebagai permasalahan internal partai politik. Secara konstruktif permasalahan internal dalam sebuah partai politik dibangun dalam konflik antar kepentingan politik atau konflik politik yang secara alami terjadi dalam forum internal terkait hal-hal fundamental dalam tujuan operasional partai politik itu sendiri. Konflik politik bersifat konstruktif ketika tantangan di antara pihak-pihak bertemu dengan resolusi yang melebihi status quo. Kepentingan, nilai, dan kebutuhan para pihak dapat dinilai dari tiga kepuasan yaitu, proses, emosi, dan substansi. 

Dimensi proses mencakup fitur pengakuan dan inklusi. Pihak-pihak yang berkonflik kecewa ketika mereka ditolak aksesnya atau merasa dibungkam, dan puas ketika mereka memiliki kesempatan untuk mengajukan keluhan. Permasalahan internal dalam sebuah partai politik akan menjadi permasalahan yang serius dan dapat mengancam persatuan organisasi partai jika terjadi dalam skala besar. Skala besar disini diartikan sebagai situasi internal partai politik, yang di mana terdapat dua atau lebih kubu yang memiliki perbedaan pendapat dan aspirasi politik terkait visi serta tujuan dari partai politik tersebut. Kubu-kubu ini kemudian akan mencoba untuk menggalang dukungan dari anggota-anggota yang memiliki aspirasi politik yang sama atau mirip dengan kubu mereka dan jika tidak ada resolusi konflik yang dapat menyatukan kubu-kubu tersebut dalam sebuah konsolidasi politik partai maka permasalahan internal partai skala besar akan terjadi (Gennaioli & Tabellini, 2019).

Dalam sejarah di Indonesia sendiri, telah banyak peristiwa permasalahan internal dalam tubuh partai politik yang telah berkembang menjadi permasalahan internal yang cukup besar hingga menjadi urgensi nasional bagi partai politik terkait. Aspirasi politik yang tidak jarang menjadi substansi utama dibalik terjadinya sebuah permasalahan internal dalam partai politik adalah dualisme kepemimpinan dalam sistem kepengurusan partai politik. 

Jenis permasalahan internal partai politik ini biasanya muncul dalam tubuh partai politik jika kepemimpinan atau kepengurusan partai politik yang sedang menjabat dianggap tidak memiliki legitimasi atau visi yang sesuai dengan ideologi partai. Anggapan ini tentu saja berasal dari kubu yang memiliki asumsi bahwa aspirasi dan visi politik mereka sendiri akan dapat memiliki pengaruh yang lebih baik jika kubu mereka menjadi pengurus atau berada dalam kepemimpinan partai politik itu sendiri. Indonesia sebagai contoh merupakan negara demokrasi dengan sistem kepartaian multipartai yang tentu saja memberikan jalan untuk sebuah partai politik agar dapat beroperasional dalam cara yang juga mencerminkan asas dan prinsip demokrasi itu sendiri. Dalam proses demokrasi internal partai politik ini kemudian secara alami dapat menghasilkan sebuah konflik internal dalam tubuh partai politik, misalnya di Indonesia seperti yang terjadi pada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang di mana terjadi permasalahan internal terkait kepengurusan partai politik dalam skala konflik yang cukup besar sehingga menghambat aktivitas dan kegiatan politik dari partai-partai itu sendiri.