Sri Mulyani Tegaskan Efisiensi Anggaran Tidak Berdampak pada Beasiswa KIP, LPDP, UKT Perguruan Tinggi

Pendidikan merupakan salah satu cara untuk mengatasi kebodohan dan kemiskinan yang terjadi di Indonesia. Pendidikan memiliki dampak besar terhadap perkembangan masa depan, tidak hanya bagi individu tetapi juga bagi bangsa dan negara.Pendidikan terbagi menjadi tiga jenis, yaitu formal, nonformal, dan informal. Contoh pendidikan formal meliputi Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), serta perguruan tinggi.

Munculnya strategi dalam pengelolaan keuangan negara atau daerah menyebabkan kehebohan bagi warga negara indonesia ditambah mempengaruhi persoalan pendidikan. Masyarakat mengira bahwa efisiensi anggara terhadap pendidikan tidak dijadikan prioritas dan anggaran akan di potong. Namun, Menteri Keuangan, Sri Mulyani, menegaskan bahwa anggaran untuk program beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) tidak akan mengalami pemotongan atau pengurangan. Menurutnya, jumlah penerima beasiswa KIP pada tahun anggaran 2025 mencapai 1.040.192 mahasiswa.

Selain itu, pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 14,69 triliun untuk program ini, dan dana tersebut tetap utuh tanpa pengurangan. Dengan demikian, seluruh mahasiswa yang sudah atau sedang menerima beasiswa KIP dapat melanjutkan studi mereka seperti biasa.

Selanjutnya, Sri Mulyani menjelaskan terkait beasiswa lain yang sedang berjalan, seperti beasiswa Lembaga Pengelolaan Dana Pendidikan (LDP) terhadap 40.030 penerima beasiswa, beasiswa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikti Saintek), dan Indonesia Bangkit di bawah Kementrian Agama tetap berjalan sesuai dengan kerjasama beasiswa yang sudah dilakukan sebelumnya.

Beasiswa lain yang sedang berjalan yaitu 40.030 beasiswa penerima LPDP, Kemendikti Saintek yaitu beasiswa pendidikan Indonesia dan beasiswa Indonesia Bangkit di bawah Kementerian Agama juga tetap berjalan sesuai dengan kontrak beasiswa yang sudah dilakukan

Di sisi lain, terkait bantuan operasional pendidikan perguruan tinggi, Menteri Keuangan menyatakan bahwa efisiensi anggaran pada kementerian/lembaga mencakup berbagai aktivitas, seperti perjalanan dinas, seminar, alat tulis kantor (ATK), peringatan, perayaan, serta kegiatan seremonial lainnya. Oleh karena itu, perguruan tinggi akan terdampak pada pengeluaran untuk item-item tersebut.

Namun, kebijakan ini tidak boleh, sekali lagi, tidak boleh memengaruhi keputusan perguruan tinggi terkait Uang Kuliah Tunggal (UKT). Penyesuaian UKT baru akan diberlakukan untuk tahun ajaran 2025-2026, yang dimulai pada Juni atau Juli mendatang. Pemerintah akan terus mengkaji anggaran operasional perguruan tinggi secara rinci agar tidak terdampak oleh efisiensi anggaran, sehingga institusi pendidikan tinggi tetap dapat menjalankan tugasnya dalam pendidikan dan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan amanat yang diembannya..