[caption id="attachment_298596" align="alignnone" width="702" caption="Perdana Menteri Vanuatu-Moana Karkas Kalosil-UNHRC 2014 (webtv.un.org)"][/caption]
MOANA KARKAS KALOSIL, Perdana Menteri Negara Vanuatu, mendesak Dewan HAM PBB yang tergabung dalam UNHRC untuk mengeluarkan resolusi terkait pelanggaran HAM di Bumi Papua Barat. Pada pertemuan pemimpin tinggi dewan HAM di Jenewa, Swiss 4 Maret 2014, Kalosil mengatakan, dunia telah menyaksikan apa yang terjadi di Papua Barat. Penyiksaan, pembunuhan, eksploitasi, pemerkosaan, serangan militer, penangkapan sewenang-wenang dan pengelompokan masyarakat sipil melalui operasi intelijen. Moanas juga mengutip laporan ham Papua versi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia, menyimpulkan bahwa tindakan ini merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan di bawah UU No.26/2000 Indonesia, kata perdana menteri Vanuatu.
Lanjut Karkas, ketidakadilan di Papua Barat adalah ancaman bagi prinsip keadilan di dunia. Dalam dunia sekarang terhubung begitu erat dengan teknologi inovatif, seharusnya tidak ada alasan tentang kurangnya informasi tentang pelanggaran HAM yang dialami masyarakat Papua selama lebih dari 45 tahun. Ini (persoalan Papua-pen)cukup menggembirakan bahwa masalah ini sekarang telah mencapai Komite Uni Eropa tentang Hak Asasi Manusia.
Perdana Menteri mendesak Dewan Hak Asasi Manusia untuk mengeluarkan resolusi untuk membentuk misi dari negara-negara tentang situasi hak asasi manusia di Papua Barat. Tampil sebagai urutan pertama dari 20 petinggi negara lainnya, dikutip dari situs, http://www.ohchr.org/, Moana Karkas Kalosil mengawali dialog interaktif tingkat tinggi dengan mengatakan bahwa, Vanuatu telah berjuang untuk kemerdekaan politik karena itu yang benar yang diberikan Allah untuk bebas. Kebebasan adalah hak mutlak, hak asasi manusia, tegasnya.
[caption id="attachment_298592" align="alignnone" width="702" caption="diolah dari screenshot (NewsEvents-Human Rights Council hears from 20 Dignitaries as it continues its High-Level Segment)"]
Konsistensi yang sama dia tunjukan pada pertemuan resmi negara-negara sebelumnya. Sidang Umum PBB 2013 silam, Kumpulan negara persemakmuran Inggris Raya (CHOGM) 2013, menjadi pagar betis bagi aplikasi penentuan nasib sendiri Papua Barat dalam forum melanesia (MSG). Moana Karkas Kalosil membuktikan komitmenya, bahwa dirinya bersama rakyat Vanuatu terus berjuang sampai Papua Merdeka. Apa yang dilakukannya pada UNHRC kali ini, mendapat sambutan dari rakyat Papua Barat, ada yang menggelar aksi di Jakarta, Jayapura dan luar negeri.