[caption id="attachment_269229" align="alignnone" width="675" caption="September Papua: Dari PBB hingga Genewa Swiss. Kiri: Pidato Perdana Mentri Vanuatu Moana Karkas Kalosil pada Sidang Umum PBB 28 September 2013. Kanan: Rev. Socratez Sofyan Yoman berpidato pada forum Dewan Gereja Dunia di Genewa Swiss 23-24 September 2013. (Sumber link dibawah)"][/caption] Sidang tahunan Perserikatan Bangsa Bangsa, 28 September 2013, ketika perdana menteri Vanuatu, Moana Karkas Kalosil, mengajak debat forum Majelis Tinggi PBB. Hari ini, Vanuatu meminta PBB untuk menunjuk seorang Wakil Khusus untuk menyelidiki dugaan pelanggaran hak asasi manusia di propinsi Papua Indonesia, dan status politik mereka. Pidato dari salah satu negara di Pasifik tersebut oleh Perdana Menteri telah menyatakan bahwa Papua Barat telah secara konsisten membantah pengakuan PBB (terkait hasil PEPERA).
Pidato Vanuatu di forum PBB 2013, salah satu dari 3 negara yang pernah saya muat pada artikel saya sebelumnya, bahwa Vanuatu, Salomon Island dan Fiji siap bicara masalah Papua pada Sidang Tahunan PBB September 2013. Dan kini, satu dari tiga negara dimaksud telah menyanggupi suara saya dari sini, heheh.
Munculnya Kalosil lebih berani ketimbang perdana menteri sebelumnya. Dengan demikian, sikap dukungan ini merupakan wujud nyata dari salah satu dari 165 negara anggota PBB. Masalah Papua Barat sudah menjadi agenda dunia. Sikap lebih khusus dari Vanuatu, ketimbang negara lainnya yang cenderung membahas isu isu formal dunia seperti gender, HAM, Perdamaian, kasus Suriah dan masalah kerjasama negara negara.
Pada bulan Mei Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Navi Pillay, menyuarakan keprihatinan atas tindakan kekerasan militer Indonesia terhadap para penduduk sipil Papua, yang melakukan demonstrasi damai dan menyerukan, kepada Pemerintah Indonesia untuk meminta pertanggungjawaban mereka yang bertanggung jawab atas kekerasan yang terjadi. Sampai saat ini (SU PBB) Belum ada transparansi yang memadai dari pemerintah Indonesia dalam menangani pelanggaran berat hak asasi manusia di Papua, katanya.
Tragedi Suriah dan Papua
Perdana menteri juga meyakinkan bahwa masalah Papua tak jauh beda dengan isu Suriah saat ini. Perdana Menteri Moana Karkas Kalosil kepada Debat Umum Tahunan Majelis Umum PBB, "Kita sekarang berunding tentang masalah Suriah, tapi ketika datang ke masalah hak-hak rakyat Papua Barat, suara kami patut didengar, bahkan dalam podium ini. Mengacu pada perang saudara yang telah menewaskan sekitar 120.000 penduduk Suriah.
"Bagaimana kita kemudian mengabaikan ratusan ribu orang Papua Barat yang telah secara brutal dipukuli dan dibunuh? Lanjut Kalosil, orang-orang Papua Barat berharap kepada PBB sebagai harapan tertinggi. Jelas dari banyak catatan sejarah bahwa orang Melanesia Papua Barat adalah kambing hitam politik perang dingin dan dikorbankan untuk memuaskan nafsu makan untuk sumber daya alam yang memiliki negara ini, kata Mr Kalosil. Hari ini mereka masih menjadi korban ketidaktahuan PBB.
Moana Karkas pun, menyerukan kepada dunia “mari kita, para rekan pemimpin negara, dengan keyakinan moral yang sama menghasilkan dukungan kami terhadap penderitaan orang Papua Barat. Sudah saatnya bagi PBB untuk bergerak melampaui batas dan memperbaiki beberapa kesalahan sejarah.
Sementara itu, pada pertemuan Dewan Gereja Sedunia (WCC), 27 September 2013, Rev. Socratez Sofyan Yoman (berdiri di podium), juga berdebat soal masalah kemanusiaan di Papua. Dia mengatakan, Papua menginginkan perdamaian dan selalu menghormati manusia lain sepanjang zaman. Acara ini membawa bersama sejumlah organisasi masyarakat berbasis agama dan sipil, pemimpin gereja dari Tanah Papua, aktivis perdamaian dan pejabat PBB, 23-24 September di Jenewa, Swiss. Konsultasi mendesak perlindungan hak asasi manusia di Papua. Pdt Socratez Sofyan Yoman berbicara pada konsultasi hak asasi manusia dan perdamaian bagi Papua di Pusat Ekumenis, Jenewa.
Konsultasi di Jenewa disebut dialog politik sebagai satu-satunya jalan menuju perdamaian dan stabilitas di Tanah Papua, sebuah provinsi di Indonesia. Wilayah ini tetap fokus ketegangan antara pemerintah Indonesia dan orang-orang asli Papua selama bertahun-tahun yang mengakibatkan pelanggaran HAM berat. Konsultasi berjudul "Hak Asasi Manusia dan Perdamaian Papua" yang diselenggarakan oleh Koalisi Internasional untuk Papua (ICP), sekelompok organisasi masyarakat berbasis agama dan sipil.
Tentara Bayaran Papua Merdeka Bebas
Sebelumnya dari Australia dilaporkan bahwa Gerard Michael Little, 46 tahun, warga Melbourne, Australia, divonis bersalah dan dijatuhi hukum tujuh bulan penjara di pengadilan negeri Kota Brisbane, Kamis (26/9/2013) dengan tuduhan mempersiapkan diri menjadi tentara bayaran untuk Organisasi Papua Merdeka (OPM). Namun, karena vonis itu sejalan dengan lamanya masa tahanan, ia langsung dibebaskan. Hakim Douglas McGill mengatakan, upaya Little untuk menjadi pejuang kemerdekaan hanyalah fantasi. Masa tahanan selama 218 hari, kata Hakim McGill, sudah lebih lama dari vonis yang dijatuhkan atas perbuatannya itu.
Little, yang berupaya untuk menjadi tentara bayaran demi melawan militer dan polisi Indonesia di Papua, dinyatakan bersalah karena mempersiapkan diri untuk menerobos ke negara lain. Ia ditangkap saat akan terbang ke ibukota Papua Nugini, Port Moresby, Desember lalu. Sejak itu, ia ditahan dan menjalani proses persidangan. Little pernah menjalani pelatihan militer lima hari di Ukraina, dan sesumbar di media sosial bahwa dirinya berpangkat Kolonel di gerakan OPM.
Diplomasi OPM Versus Pemerintah RI
Pemerintah Indonesia terus berupaya agar masalah Papua tak ada lagi yang mengusiknya. Plebilisit PEPERA dari perjanjian Newyork melahirkan resolusi PBB 2405, pedoman sejarah bagi negara Indonesia. Namun, konteks Hak Asasi Masnusia, dunia, khususnya negara seperti Vanuatu terus mempersoalkannya di PBB.
Organisasi Papua Merdeka yang dahulunya dianggap gerakan pengacau keamana (GPK) oleh republik Indonesia, justru kini mengudara di belahan negara. Pasisifk Selatan (Vanuatu) sudah menunjukkan taringnya. Bukan lagi lembaga swadaya masyarakat yang bicara, tetapi negara dan "Konstitusional". Beda dengan kampanye Papua di Belanda, Inggris dan Australia, sampai sekarang masih sebatas suara para pemerhati dari kalangan NGO.
Dari dalam negri, pemerintah Indonesia sedang melakukan evaluasi perjalanan 12 tahun otonomi khusus Papua. Pada nantinya, apakah sesuai harapan atau tidak, namun, perhatian serius negara dalam bingkai otsus belum tentu menjadi intrumen peredam Papua merdeka.
Perlu diperhatian, mandeknya upaya solusi menyelesaikan masalah Papua ini memicu dunia menyatakan keberpihakan mereka terkait penentuan nasib sendiri orang Papua. Pemerintah dianggap “diam” menyanggupi tuntutan orang Papua selama ini agar duduk bersama bicara masalah Papua. Namun, dijawab oleh pemerintahan Jakarta, melalui regulasi UP4B, UPK, ruas Jalan, pembiayaan dari APBN meningkat dan seterusnya.
Militer yang tadinya dkritik pada forum PBB sebagai dalang dibalik menguatnya pelanggaran HAM, justru saat ini menjadi buruh “padat karya” di Papua. Apakah ini akan menjadi balasan diplomatik pemerintah bahwa tentara kami sudah tidak pukuli demonstran dan menakuti rakyat sipil Papua tetapi mereka sudah kami suruh urusin jalan di Papua.
[caption id="attachment_269230" align="alignnone" width="648" caption="Kiri: Gerald Little, Tentara Bayaran Papua Merdeka yang di Vonis Bebas. Kanan: Duduk pegang Bendera Papua Merdeka, Perdana Menteri Vanuatu bersama diplomat Papua dari WPNCL"]
http://www.un.org/apps/news/story.asp?
Sumber Genewa:
http://www.oikoumene.org/consultation-urges-protection-of-human-rights-in-papua
Sumber Australi:
http://www.radioaustralia.net.au/tentara-papua-merdeka-divonis-bebas/1196350
Sumber Kompasiana:
http://luar-negeri.kompasiana.com/sidang-umum-pbb-2013-sambut-papua