Disaat belahan dunia mengedepankan politik ilmiah dan demokratis, Indonesia masih pakai gertak sambal dalam memburu kue kekuasaan.Dari politisi hingga konglomerat di Indonesia sama saja. Bahkan kaum muda yang cenderung menjadi bemper ikut pula dalam huru hara tersebut.
Secara acak, mari simak reportase dari pemberitaan media online yang dilakukan mereka yang memohon kue kekuasaan dengan cara gertak-gertak. Ada yang gertak pakai dalil separatis, pakai dalil daerahnya kaya raya, pakai dalil harus bicara merdeka supaya diperhatikan, trus pakai dalil penggulingan presiden hingga dalil cabul. Hampir merata gerakan pemohon tersebut. Dari Papua hingga Sumatra sampai ke DPR RI.
Berita dikutip dari JPNN (jawapos grub), kompas (grub kompas), jubi dan merdeka (grub tempo). Mereka adalah corong disaat pilpres berlangsung, dan sampai kutipan yang penuli katakana sebagai ingin kue kekuasaan ini, benar-benar diberitakan supaya harus ada kesadaran baru yang benar-benar menunjukan kualitas dan kuantitas berbangsa dan bernegara. Kalau sampai tahun 2015 masih watak seperti dibawah ini, bagaimana Negara ini hadapi beban globalisasi asia-pasifik?
Ingin dapat jatah di alat kelengkapan Dewan Rakyat Pusat, Fraksi-fraksi Koalisi Indonesia Hebat (KIH) curiga, fraksi-fraksi pendukung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa ingin menjatuhkan pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla.
http://www.jpnn.com/index.php?mib=berita.detail&id=266709
Kami anggap ini sama saja Pak Jokowi melecehkan Papua. Terus terang menteri dari Papua yang dia angkat tidak kami kenal. Tidak cukup mengakar di masayarakat Papua. Apalagi kalau bicara soal jembatan aspirasi antra Jakarta dan Papua pasti tidak bisa, kata Bupati Intan Jaya, Natalis Tabuni, beberapa waktu lalu (Senin, 27/10).
http://www.rmol.co/Jokowi-Dinilai-Lecehkan-Warga-Papua-dengan-Pilih-Yohana
Ratusan pemuda Maluku yang tergabung dalam Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Maluku berunjuk rasa dengan cara memblokade Jalan Sultan Khairun tak jauh dari kantor Gubernur Maluku, Senin (27/10/2014). Para demonstran mengecam sikap pemerintah yang dinilai selalu mengabaikan hak-hak masyarakat Maluku. Mereka menilai, pemerintah selama ini tidak mementingkan kepentingan masyarakat Maluku. Dalam aksi itu, mereka bahkan mengancam akan memerdekakan diri dan keluar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
http://regional.kompas.com/Protes.Pemerintah.Pemuda.Maluku.Ancam.Keluar.dari.NKRI?
Memalukan... Jokowi Salah Pilih Menteri? Ignasius Jonan Ternyata Ketahuan Berperilaku Cabul
http://www.suaranews.com/2014/10/memalukan-jokowi-salah-pilih-menteri.html
Ngaco mengangkat Susi sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. Sukses menjadi pengusaha ikan bukan berarti bisa memimpin KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan)," ungkap Muslim kepada Kompas.com, Senin (27/10/2014). Muslim mempertanyakan apakah Susi paham mengenai teknologi kelautan, marine products economics, coastal processes, dan underwater technology. Menurut Muslim, kepakaran Susi hanyalah tentang penangkapan dan penjualan ikan.
Pakar.Kelautan.ITB.Ngaco.Mengangkat.Susi.Jadi.Menteri.Kelautan.dan.Perikanan?
Koalisi Relawan Jokowi se-Provinsi Papua meminta klarifikasi Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) terkait posisi Prof Yohana Yembise sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak. “Setelah mengikuti proses pelantikan menteri dimana terdapat satu orang Perempuan Papua, yaitu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak yaitu Yohana Yembise, kami sangat kecewa,” kata Jefri Tabuni, Koordinator Koalisi Relawan Jokowi Papua kepada wartawan di Prima Garden Cafe, Abepura, Kota Jayapura, Senin (27/10).
http://tabloidjubi.com/2014/10/27/koalisi-relawan-jokowi-papua-minta-klarifikasi-jokowi/
Kita tetap menghargai hak preogratif Pak Jokowi sebagai Presiden RI dalam menentukan kabinetnya. Tetapi Pak Jokowi juga harus pertimbangkan keterwakilan daerah, dalam hal ini dari Kalsel,” kata Effendy. Kalsel memiliki sumber daya alam yang melimpah. Sumber daya alam di Kalsel, ujarnya, telah dieksploitasi secara besar-besaran hingga menjadi penyumbang devisa yang sangat besar untuk pemerintah pusat. Lalu, apa yang disumbangkan pemerintah pusat untuk Kalsel? Sementara penyusunan kabinet sendiri sama sekali tidak memasukkan keterwakilan dari Kalsel. Padahal, pemerintah pusat telah dapatkan devisa sangat besar dari Kalsel,” kata Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin ini.
http://berita.suaramerdeka.com/pemerintah-jokowi-dinilai-anaktirikan-kalsel/
Rupanya, bukan hanya Pejabat Papua saja yang pakai isu Papua merdeka sebagai dalil menuju kursi kekuasaan, fenomena tersebut merupakan budaya berdemokrasi Indonesia masa kini, bahkan paska era yang katanya revolusi mental pun, sama saja dengan cara-cara orba yang dipakai.
Masih ingat Riau merdeka di jaman Gusdur? Itu karena politisi golkar tra dapat jabatan di pusat, mereka pulang lalu usung Riau merdeka. Sekarang, politis Ambon tra dapat jabatan lalu pakai pemuda disana ancam keluar dari NKRI.
Berbeda dengan Kalsel dan Papua yang tra pakai ancaman keluar dari NKRI tapi lebih pada memakai alasan kekayaan alam dan alasan telah mengajukan nama mentri tapi yang dilantik malah lain sehingga minta penjelasan?
Parahnya lagi, demi kekuasaan pula, gerbong yang mengusung revolusi mental kini bikin DPR tandingan lantaran tra dapat kue di alat kelengkapan DPR RI. Mereka pakai isu penggulingan presiden sebagai bahan gertak sambal mereka. Padahal, sudah jelas presiden tra bisa sembarang digulingkan kecuali punya kasus pidana atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Belum apa-apa, rezim Jokowi-JK di Senayan sana sudah kampanye penggulingan presiden sebagai dalil mereka, toh keinginan mereka Cuma ingin dapat kue.
Artikel ini juga bagian dari protes terhadap kubu PDIP yang bagian dari revolusi mental bukannya melaporkan Freeport tapi malah tukang sate yang dilaporkan. Kualitas kedaulatan sebuah negara diukur dari sejauhmana tindakan anda-anda dalam menyikapi masalah yang tidak pokok dan mana yang pokok?
