Sesuai dengan definisinya Demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi—baik secara langsung atau melalui perwakilan—dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara. Kemarin (25/9/2014), bangsa ini kembali mengalami kemunduran dalam hal sistem demokrasi. Lalu, apakah hal tersebut salah? tentu jika mengacu pada definisi demokrasi hal tersebut tidaklah sepenuhnya salah. Kendati demikian, kemunduran dipandang dari sudut mana pun harus diakui sebagai sebuah kesalahan. Ya, dalam hal ini Partai Demokrat menjadi bulan-bulanan masyarakat yang kecewa terhadap sikap partai besutan SBY itu. Jelas, kekecewaan masyarakat tidak salah alamat. Pasalnya, partai tersebut adalah partai yang menjadi kunci dalam sidang paripurna DPR yang menentukan sistem Pilkada. Langkah mencengangkan diambil oleh parpol berlambang bintang bak merek mobil mewah itu. Ya, seperti halnya Pinokio, SBY harus merelakan hidungnya terus memanjang. SBY, tidak dapat mengelak jika sebagian politisi menilai langkah Demokrat yang Wolk Out dari sidang DPR dalah skenario yang diciptakannya. Apalagi jika menoleh kebelakang ide munculnya RUU Pilkada adalah buah pikir dari rezimnya. Meski SBY sudah menyatakan kecewa dengan hasil akhir paripurna RUU Pilkada, dan menegaskan akan melakukan langkah hukum, entah ke MA ataupun ke MK. Tapi tetap saja akan tercatat dalam sejarah sistem politik. Di akhir masa pemerintahan SBY, demokrasi lokal dibunuh. Jika dalam pidato mendukung Pilkada langsung dan dianggap prestasi dalam pemerintahannya tetapi kenyataannya di parlemen Demokrat dibawah kendali SBY mengingkari. Lihat saja prilaku wakil rakyat di DPR dalam sidang paripurna penetapan UU Pilkada, yang tidak lagi memiliki rasa malu. Tak jarang celetukan-celetukan tak bermanfaat keluar dari mulut busuk mereka yang terbiasa mengeluarkan kebohongan. Miris memang, jika dalam lawatannya ke daerah, rakyat disuguhi tampiilan memesona penuh wibawa, diatas kursi yang dibeli dari uang rakyat tampilan memesona itu tak lagi nampak. wakil rakyat lebih menyerupai ongkkok tak berguna. Ya, itlah hasil dari demokrasi kita, harus diakui jika tabula rasa demokrasi harus dimulai. Persoalan apa yang akan dihasilkan nanti. Itulah wajah kita....
