Pemerataan Kesenjangan Pendidikan Formal di Kota dan Desa

PEMERATAAN KESENJANGAN PENDIDIKAN  FORMAL DI KOTA DAN DESA 

Oleh : Arista Apriani Girsang

Universitas Amikom Purwokerto

PENDAHULUAN 

    Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Atau bahkan Pendidikan juga dapat diartikan  sebagai proses, cara dan perbuatan mendidik. Pendidikan umum atau pendidikan formal merupakan pendidikan di sekolah yang di peroleh secara teratur, sistematis, bertingkat atau berjenjang, dan dengan mengikuti syarat-syarat yang jelas. Selain dari pendidikan formal terbagi dari beberapa jenis yaitu : pendidikan akademik, pendidikan kejurusan, pendidikan khusus profesi dan masih banyak lagi jenis-jenis pendidikan lain sebagainya.

    Pendidikan merupakan salah satu aspek yang dimana sangat penting dalam kehidupan suatu bangsa karena diharapkannya dapat meningkatkan kecerdasan sumber daya manusia. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam era globalisasi seperti sekarang ini Indonesia akan terus menghadapi tantangan dan juga persaingan baik dalam negeri maupun internasional. Dalam hal ini peran pemerintah sangat diharapkan dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, pemerataan pendidikan juga sangat penting baik dalam memberikan bantuan/beasiswa terhadap siswa/i yang berprestasi mapupun siswa/i kurang mampu sehingga mereka dapat bersekolah, serta pemerintah diharapkan dapat lebih memperjuangkan akses-akses internet dalam suatu desa.     

    Salah satu yang menjadi faktor ketidakmerataan pendidikan yaitu tenaga pengajar atau guru, yang dimana banyak dari tenaga pengajar yang tidak bersedia untuk ditempatkan di sekolah pedesaan, mereka lebih memilih menjadi guru dikota. Karena menurut mereka akses untuk kesekolah lebih mudah, akses internet juga lebih gampang. Hal tersebut menyebabkan kurangnya tenaga kerja di sekolah maka tidak jarang banyak sekolah dipedesaan yang terpaksa menggabungkan siswanya walaupun sudah melebihi kapasitas murid dalam satu sekolah. 

    Faktor infrastruktur merupakan faktor yang sangat penting dalam pendidikan termasuk dalam pendidikan formal. Dengan adanya kerusakan sarana dan prasana akan mengganggu kegiatan belajar mengajar dalam sekolah. Jika sebuah fasilitas bagus maka membuat tenaga pengajar maupun murid merasa nyaman untuk belajar. Selain itu infrastruktur jalanan menuju ke sekolah masih banyak yang belum diperbaiki/mengalami kerusakan. Keterbatasan anggaran juga merupakan kendala dalam pemerataan pendidikan tidak jarang banyak murid lebih memilih untuk bersekolah di kota dibanding di desanya karena kurangnya fasilitas yang didapat, banyak sekolah swasta di desa dengan fasilitas yang bagus akan tetapi biaya sekolahnya juga sangat mahal. Beberapa upaya sudah dilakukan oleh para tenaga pengajar dan juga pemerintah agar terjadinya pemerataan pendidikan baik dalam kesenjangan infrastruktur, geografis, serta telekomunikasi agar pendidikan di pedesaan tidak jauh tertinggal dengan pendidikan dalam perkotaan. 

PEMBAHASAN

    Keberhasilan seorang murid tidak telepas dari peranan seorang guru dan peserta didik. Seperti yang kita ketahui guru merupakan seorang tenaga pendidik yang mendidik, mengajar  dan memberikan suatu ilmu, membimbing, melatih, memberikan penilaian, serta melakukan evaluasi kepada siswa. Implementasi kurikulum 2013 merupakan aktualisasi kurikulum dalam pembelajaran maupun pembentukan kompetensi serta karakter peserta didik, hal tersebut menuntut keaktifan para guru dalam menciptakan dan menumbuhkan berbagai kegiatan sesuai dengan rencana yang telah diprogramkan, serta keaktifan siswa/i dalam belajar.

    Peran pemerintah kurang maksimal dalam memeberikan fasilitas yang memadai, seperti: perbaikan bangunan sekolah, pengadaan buku-buku, perbaikan akses jalan menuju sekolah, serta pengadaan akses jaringan internet dan peralatan teknologi yang menunjang proses belajar-mengajar. Pemerintah juga sering mengubah kurikulum yang tentunya berdampak pada rekonstruksi fasilitas bahan ajar di sekolah pelosok. Solusi dari permasalahan ini yaitu perlunya pemerintah dalam memfokuskan peningkatan kualitas pendidikan di daerah pelosok sehingga tidak mendominasi di kota-kota besar serta mempertimbangkan perlakuan perubahan kurikulum.