Petisi Referendum Papua, Hoaks antara Indonesia dan KNPB

Beberapa waktu lalu di Papua sempat ramai dibicarakan mengenai petisi referendum Papua yang kabarnya dibawa oleh petinggi Komite Nasional Papua Barat atau ULMWP ke komisi Dekolonisasi PBB. Petisi tersebut berisi persetujuan sebagian besar orang asli Papua yang meminta supaya Papua dimasukkan dalam komisi Dekolonisasi PBB agar mereka bisa menentukan pendapat sendiri yang ujungnya ingin memisahkan diri dari NKRI. 

Setelah kabar petisi referendum Papua dibawa ke PBB mulai terdengar, mulailah pemerintah Indonesia bergerak untuk mencari tahu perkembangan mengenai kebenaran berita tersebut. 

Melalui ketua komisi Dekolonisasi PBB yang juga adalah wakil tetap Venezuela di PBB, Rafael Ramirez terkonfirmasi bahwa isu penyerahan petisi referendum Papua merdeka adalah sebuah kabar yang tidak benar alias hoax. Namun berita ini pun ditanggapi oleh kelompok KNPB. 

Mereka mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Rafael Ramirez mengenai berita tidak benarnya isu petisi adalah sebuah rekayasa pemerintah Indonesia. Ada beberapa dalih yang disampaikan oleh KNPB:

1. Apa yang disampaikan oleh Rafael Ramirez itu bukan dalam kapasitas sebagai ketua komisi Dekolonisasi PBB tetapi dalam kapasitas sebagai wakil tetap Venezuela di PBB. Jadi Ramirez dalam kapasitas sebagai ketua komisi C24 tidak ingin membuka kebenaran mengenai isu petisi referendum tersebut (menurut KNPB).
2. Saat Ramirez diwawancarai untuk menanggapi isu petisi itu, tidak ada atribut PBB. Hal inilah yang semakin menguatkan pendapat KNPB bahwa Ramirez berbicara dalam posisi sebagai wakil Venezuela. 
3. Petinggi KNPB, Beny Senda mengatakan bahwa beliaulah yang membawa petisi referendum Papua merdeka itu ke komisi Dekolonisasi PBB. 

Diatas semua itu, bagi KNPB semua yang dilakukan oleh Indonesia untuk menanggapi isu petisi referendum Papua merdeka hanyalah sebuah rekayasa yang sia-sia sebab petisi yang dibawa ke komisi Dekolonisasi PBB adalah sebuah fakta yang tidak bisa dibantah. 

Lalu, siapakah yang telah berbohong? Pemerintah Indonesia? KNPB? atau Rafael Ramirez? Entahlah. Semua masalah ini belum jelas. Tapi ada 2 hal yang jelas lewat peristiwa ini. Pertama, sumber hoax bukan hanya bersumber dari rakyat jelata tetapi juga bisa bersumber dari petinggi (pemerintah atau KNPB). 

Hoax itu kadang diperlukan dalam kondisi tertentu yang bisa berguna bagi kepentingan pribadi atau organisasi. Untuk mencapai tujuan yang diinginkan orang bisa menghalalkan segala cara termasuk berbohong. Di sinilah kita bisa melihat etika dari para pembuat hoax itu, apakah mereka beretika atau tidak? Siapapun nanti yang ketahuan berbohong pasti adalah pihak yang tidak beretika karena telah menciptakan hoax. 

Kedua, siapapun yang menciptakan kabar hoax, yang menjadi korban adalah rakyat kecil orang asli Papua. Apakah pernah terpikir oleh pencipta kabar hoax  mama-mama Papua yang rela berjualan pinang di pinggir jalan dalam terik matahari hanya untuk mencari sesuap nasi bagi keluarga? Pernahkah terpikir, bapa-bapa pergi melaut di tengah malam untuk mencari ikan? 

Pernahkah terpikir oleh mereka,ibu-ibu asli Papua di pedalaman terpencil yang harus melahirkan generasi penerus bangsa dalam keadaan yang terbatas seperti mengandung tanpa asupan gizi yang tepat dan harus melahirkan dengan kondisi yang sangat terbatas? Apakah pernah terpikir, anak asli Papua di pedalaman yang sulit mengakses pendidikan bahkan mereka sama sekali tidak tahu akan perkembangan dunia di luar lingkungan mereka? 

Akan terlihat sangat tidak beradab jika masih ada pihak yang berusaha mengatasnamakan kepentingan rakyat kecil Papua namun menciptakan kabar bohong dalam keterbatasan hidup orang asli Papua. Sadar atau tidak, kalian menciptakan kabar bohong bukan hanya menambah penderitaan mereka tetapi juga membodohi mereka. 

Mereka mungkin dapat dibodohi. Tapi mereka jauh lebih baik dari kalian, orang yang menipu. Kalian hebat dalam berbohong dengan gelar dan status yang terhormat. Tapi kalian rendah dalam rasa kemanusiaan. Majulah Papua.

Salam.