Â
Belum lama, awal bulan Agustus ini beberapa media di Indonesia memberitakan bahwa Kerajaan Arab Saudi meluncurkan proyek pariwisata internasional yang dikenal sebagai 'Proyek Laut Merah', yang akan mengubah 50 pulau dan beberapa kawasan di Laut Merah menjadi resor wisata mewah. Rencana yang diumumkan di Riyadh, hari Selasa (01/08), tersebut merupakan bagian dari upaya Saudi menambah penerimaan negara dari luar minyak dan gas di tengah lesunya harga energi.
Wisata mewah ini mencakup area sepanjang 180 kilometer di pantai Saudi bagian barat, mulai dari Umm Lajj hingga Al-Wajh. Pendanaan proyek ini awalnya akan disediakan oleh Dana Investasi Publik (Public Investment Fund) sebelum pemerintah membuka pintu bagi para investor internasional. Konstruksi akan dimulai pada kuartal ketiga 2019 dengan memperluas bandara domestik dan membangun sejumlah hotel mewah, yang diharapkan selesai pada kuartal ketiga 2022.
Konon, demi menarik wisatawan asing, pemerintah Saudi mempertimbangkan untuk mengizinkan minuman beralkohol disediakan di kawasan wisata ini. Media juga menyimpulkan dibolehkannya wanita berjemur dan berenang dengan bikini.
Terlepas dari benar dan tidaknya informasi tersebut, memang menjadi kontoversi khusunya di Indonesia yang kini justru tengah menghangat bagaimana mengembangkan Wisata Halal. Tentu masyarakat mulai tidak asing mendengar istilah ini. Namun, sebenarnya bagaimana konsep wisata halal?
Konsep Wisata dalam Syariah
Sebagaimana dikemukakan oleh Priyadi, (2016) bahwa menurut Romli  Kepariwisataan berbasis syariah dipahami sebagai produk-produk kepariwisataan yang menyediakan layanan keramahtamahan yang memenuhi persyaratan syar'i. Hal ini berarti, orang yang berwisata harus mematuhi larangan-larangan agama seperti berasyik-asyik di pantai dan kolam renang (bahkan dengan pasangan syah sekalipun), dengan mengenakan pakaian yang tidak syar'i, makan-makan di Hotel atau restoran dengan menu hidangan yang mengandung babi dan alkohol dan makan lain yang haram, adanya tanda kiblat di kamar dan tempat ibadah.
Dalam konteks lebih luas, kepariwisataan berbasis syariah mencakup segala layanan yang bebas alkohol, keuangan Islami, makanan berbasis syariah, saluran TV yang bebas dari acara-acara yang tidak Islami, kolam renang yang terpisah antara laki-laki dan perempuan, fasilitas perbadatan, transportasi terpisah antara laki-laki dan perempuan, yang dapat diakses melalui udara, darat dan air; hotel yang memenuhi persyaratan syariah, sanitasi yang baik dan bersih dan lain sebagainya.
Adapun produk-produk atraksinya mencakup warisan Islami, musium dan seni Islami; pemandu wisata yang kompeten; harga yang terjangkau; komunikasi yang Islami (promosi melalui berbagai media cetak dan online).
Menurut Salama (2013), pada tahun 2011 belanja para wisatawan muslim di berbagai ujuan wisata di seluruh negara diperkirakan mencapai USD 126 miliar dan jumlah ini diharapkan naik hingga menjadi USD 192 pada tahun 2020. Oleh karena itu, sejumlah negara berinisiatif untuk menarik para wisatawan muslim agar berkunjung ke negaranya dengan mempersiapkan hotel berbasis syariah dengan menerapkan standar "hotel berbasisi syariah".
Segmen pasar produk dan jasa wisata halal tidak hanya untuk kaum muslimin saja, namun juga untuk non Muslim. Hal ini karena konsumsi produk dan jasa berbasis syariah berefek baik, sehat dan mengangkat gaya hidup.
