Setidaknya hal itu dibuktikan dengan pernyataan resmi pemerintah yang menganggap alasan penolakan Omnibus Law sebagai hoax (kabar bohong).
Lantas pemerintah mengintruksikan sejumlah kepala daerah untuk menyosialisasikan UU tersebut. Apakah gerakan massa yang kecewa terhadap pemimpin negeri ini diilhami dari Hoax dan disinformasi seperti yang didengungkan oleh istana?
Beri Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!