Uday menyarankan, ke depan diskusi ini membahas terkait capaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang menjadi janji kampanye Irna Narulita dan Tanto Warsono Arban. Sebab, jika ada klaim dari pemerintah daerah bawah capaian RPJMD sudah 100 persen, maka perlu dipertanyakan. "Ini salah satu bagian kita dalam mengontrol kebijakan pemerintah," tutup Ketua Aliansi Lembaga Independen Peduli Publik (ALIPP) ini.
Sementara, Gun Gun Gunawan dari Nalar Pandeglang menyampaikan, momen seperti ini harus banyak disajikan untuk memotret realitas di tengah masyarakat.
"Semua hal bisa kita lakukan, semua hal bisa menjadi sarana ibadah bagi kita. Bagi wartawan mungkin ini sebagai tugas profesional mereka dan juga sarana ibadah dalam menginformasikan kepada masyarakat. Bagi akademisi ini bisa jadi tantangan untuk menyajikan data dan fakta kepada masyarakat," ungkap Gun Gun.
Dirinya melihat, selama ini terjadi gap antara masyarakat dengan pemerintah daerah. Jika pemerintah berbicara angka-angka yang tidak nyata, maka masyarakat berbicara realitas yang terjadi.
Pemantik diskusi, Abdul Hamid mengatakan, hasil survei yang dilakukan Lingkar Survei Indonesia (LSI) di Provinsi Banten, Kabupaten Pandeglang memiliki tingkat politik transaksional yang sangat tinggi. Dirinya pun pernah melakukan survei di Banten, meski tidak spesifik di Pandeglang, namun gambarannya kemungkinan sama.
"Dulu ada jargon 'ambil uangnya, pilih sesuai hati nurani.' Saya tanya ke masyarakat 'kalau dikasih uang saat kampanye diambil tidak?', masyarakat jawabnya 'diambil'. Kemudian saya tanya lagi 'dipilih tidak?', jawabnya 'dipilih.' Jadi politik transaksional itu memang terjadi dan berpengaruh," kata dia.
Menurutnya, tidak ada yang salah dalam sistem demokrasi. Karena demokrasi ibarat kotak kosong, isinya itu tergantung pada masyarakat yang ikut dalam pesta demokrasi. Kata dia jika saat kampanye, calon pemimpin sudah melakukan politik transaksional, maka bisa dilihat kebijakan yang akan diambil saat menjabat nanti.(*)
