Kritik dan Solusi dalam Buku Keamanan Siber dan Pembangunan Demokrasi di Indonesia

Pada era industri 4.0 saat ini, di mana telah didukung perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang amat cepat, telah mengubah tatanan sosial dan bisnis serta perilaku masyarakat. 

Formalitas yuridis melalui UU ITE belum cukup sebagai bentuk antisipasi lembaga negara, mengingat pada tahun 2018 saja, pengguna internet di bumi telah mencapai 3,6 miliar manusia. 

Penataan dalam mengelola arus komunikasi dan informasi yang berkembang di masyarakat dengan adanya cyber security harus lebih ditekankan.

Buku yang bertajuk Keamanan Siber dan Pembangunan Demokrasi di Indonesia, membahas banyak hal di dalamnyaditerangkan dengan baik dan terperinci.

Bahasanya cukup ringan sehingga aman bagi pembaca awam yang mungkin, bahkan lepas dari permasalahan siber di Indonesia. 

Tidak hanya menjelaskan apa itu siber dan bagaimana keamanannya di Indonesia, dalam buku ini juga berisi kritikan, dilengkapi dengan solusi-solusi yang diberikan. 

Jelasnya, buku ini mengulas hal-hal mengenai cyber security, yang bertujuan untuk mewujudkan keberadaan lembaga formal yang serius, profesional, dan berkelanjutan sehingga melahirkan karakter bangsa dan nasionalisme yang kuat.

Hal yang cukup spesial dalam buku ini, juga menjelaskan bagaimana tata kelola cyber security di beberapa daerah di Indonesiadijelaskan secara terperinci bagaimana fakta yang ada pada daerah tersebut, bagaimana pengembangannya, dan sebagainya. 

Penjelasan mengenai kebijakan siber dari beberapa negara pun diterangkan dalam buku inisehingga pengetahuan tersebut, mungkin bisa dijadikan referensi atau contoh guna membangun keamanan siber di Indonesia.

Mengenai kelemahan dalam buku, sebenarnya tidak terlalu mengganggu dan berdampak pada isi yang ingin disampaikan oleh penulis. 

Beberapa kesalahan kata yang ditulis tidak sesuai dengan KBBI, tetap disayangkan karena mengurangi kesempurnaan buku ini.