Mohon tunggu...
ariel natanael
ariel natanael Mohon Tunggu... Mahasiswa - Mahasiswa

Hai Perkenalkan saya Ariel Natanael hobi saya suka membaca dan membuat artikel/ jurnal mengenai teknik sipil, keuangan, film, dsb. Jika berminat berdiskusi bisa email arielnatanael66@gmail.com terima kasih :)

Selanjutnya

Tutup

Ilmu Sosbud

Pemilu Proporsional Salahnya Dimana?

31 Mei 2023   09:21 Diperbarui: 31 Mei 2023   09:39 33
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Ilmu Sosbud dan Agama. Sumber ilustrasi: PEXELS

Pemilu proporsional merupakan sistem pemilihan umum di mana kursi parlemen atau legislatif ditempatkan secara proporsional berdasarkan persentase suara yang diperoleh oleh partai politik. Sistem ini berbeda dengan pemilihan mayoritas atau distrik tunggal, di mana partai atau kandidat dengan suara terbanyak memenangkan semua kursi di wilayah pemilihan tertentu. Namun, seperti halnya dengan setiap sistem pemilihan, pemilu proporsional juga memiliki kekurangan dan kritik yang diarahkan padanya. Berikut ini adalah beberapa masalah yang sering dikemukakan terkait dengan pemilu proporsional:

Representasi yang tidak langsung: Dalam pemilu proporsional, pemilih memilih partai politik, bukan individu kandidat. Akibatnya, pemilih mungkin merasa tidak memiliki kontrol langsung terhadap wakil mereka. Kekhawatiran ini muncul karena pemilih tidak dapat memilih secara langsung orang yang akan mewakili kepentingan mereka di parlemen.

Fragmentasi politik: Pemilu proporsional sering dikritik karena dapat menyebabkan fragmentasi politik. Dalam sistem ini, partai-partai politik cenderung membentuk aliansi atau koalisi untuk membentuk pemerintahan. Namun, perluasan partai dan aliansi yang seringkali diperlukan dalam sistem ini dapat menyebabkan pemerintahan yang lemah, tidak stabil, dan kurang efektif dalam mengambil keputusan.

Pengambilan keputusan yang lambat: Sistem pemilu proporsional dapat memperlambat proses pengambilan keputusan di parlemen. Dalam kondisi politik yang terfragmentasi, partai-partai politik harus mencapai kesepakatan dan kompromi yang memakan waktu untuk memutuskan kebijakan-kebijakan publik. 

Ini dapat memperlambat respons terhadap isu-isu mendesak dan membuat pemerintahan menjadi kurang efisien dalam mengatasi masalah. Kelemahan dalam sistem partai: Pemilu proporsional cenderung memperkuat peran partai politik dalam proses politik. Namun, sistem partai yang kuat juga dapat mengakibatkan korupsi, nepotisme, dan oligarki politik. Terkadang, kepentingan partai politik dapat menjadi prioritas utama daripada kepentingan rakyat secara keseluruhan.

Tidak mewakili kelompok minoritas: Meskipun pemilu proporsional bertujuan untuk mencerminkan keberagaman dan mengakomodasi kelompok minoritas, tetap saja ada kemungkinan bahwa suara kelompok minoritas akan terlupakan atau tidak diwakili dengan baik. 

Dalam sistem ini, partai-partai yang tidak mencapai ambang batas pemilu mungkin tidak mendapatkan kursi di parlemen, sehingga suara kelompok minoritas dapat terabaikan.  Kompleksitas sistem pemilu: Pemilu proporsional seringkali memiliki sistem penghitungan suara yang kompleks dan memerlukan perhitungan yang teliti untuk menentukan alokasi kursi. Hal ini dapat menyulitkan pemilih untuk memahami bagaimana suara mereka dihitung dan bagaimana kursi-kursi parlemen ditentukan. Kompleksitas ini juga dapat mempengaruhi proses pemilu dan meningkatkan risiko kesalahan atau kontroversi dalam penghitungan suara.

 Meskipun pemilu proporsional memiliki kekurangan dan tantangan, tidak ada sistem pemilihan yang sempurna. Setiap sistem pemilihan memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Penting untuk terus mengkaji dan memperbaiki sistem pemilihan secara berkala guna memastikan representasi yang lebih baik 

Mohon tunggu...

Lihat Konten Ilmu Sosbud Selengkapnya
Lihat Ilmu Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun