Di antara tiga nama yang diajukan DPRD Jakarta di atas, saya melihat sosok Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Dr. Bahtiar, sebagai sosok yang pantas dan layak dipertimbangkan oleh Presiden Joko Widodo menjadi Pj Gubernur DKI Jakarta.
Setidaknya, saya melihat itu dari sisi rekam jejak, dan 3 alasan lainnya.
Dr. Bahtiar menjabat sebagai Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri (Eselon I) sejak medio 2020 lalu. Sebelumnya, Ia menjabat sebagai Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri. Jauh sebelumnya, lulusan STPDN tahun 1995 ini pernah menempati posisi Kasubdit Ormas Ditjen Polpum Kemendagri.
Dia juga pernah menjabat Kabag Perundang-Undangan Ditjen Polpum Kemendagri. Bahtiar pun aktif dalam perumusan peraturan perundangan-undangan terkait kepemiluan. Praktis, sebagai seorang birokrat dia sudah melalang buana dengan beragam pengalaman.Â
Tak hanya itu, Bahtiar sudah berpengalaman menjadi Pj Gubernur. Hal ini dilakoninya saat ditugaskan Mendagri Tito Karnavian menjadi Penjabat Sementara (Pjs) Gubernur Kepulauan Riau, menggantikan Isdianto yang cuti untuk mengikuti Pilkada 2020.
Selain soal rekam jejak, saya memperhatikan ada beberapa hal yang layak menjadikan Bahtiar ini sosok Pj Gubernur DKI Jakarta.
Pertama, Netral. Bahtiar jelas seorang birokrat murni yang berkarier di Kemendagri. Ia tidak memiliki latar belakang politik praktis.
Selain itu, sebagai eselon I Bahtiar juga kerap mengumandangkan pentingnya netralitas ASN.
Netralitas ini sangat urgen dipertimbangkan, mengingat pada 2024 mendatang akan ada hajatan politik akbar, yaitu Pemilu dan Pilpres 2024.
Dengan dipimpin seorang birokat tulen, pemerintahan DKI Jakarta bisa berjalan optimal tanpa ada sekat-sekat politik, dan/atau hanyut terbawa arus politik praktis.
