Layu sebelum berkembang, mungkin inilah istilah yang cocok untuk menggambarkan kondisi Tim Transisi dan Relawan Jokowi. Karena Jokowi belum resmi dilantik sebagai Presiden, sudah menuai banyak kritikan. Tim Transisi dikritik karena sudah mendekati BUMN dan Relawan protes karena merasa disingkarkan (ingat kasus Boni Hargens). Mendekati BUMN orang pun jadi curiga, karena memang—Badan usaha ini sejak orde baru dan orde lama— merupakan tambang uang yang diincar pejabat maupun partai.
Secara internal Jokowi digerocoki oleh orang-orangnya yang berebut posisi, di luar tenyata Kubu mantan Capres-Cawapres Prabowo – Hatta, sudah bergerak. Mereka menguatkan soliditas dalam Koalisi Merah Putih, tidak larut dalam kesedihan. Koalisi Merah Putiha kompak tak hanya ditingkat pusat, tapi mengalir jauh sampai ke daerah.
Partai-partai politik pendukung bekas pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa bakal mengepung pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla. Mereka berupaya menguasai posisi penting di DPR dan mendominasi suara mayoritas DPRD. “Kami akan sapu bersih,” kata Bambang Soesatyo, anggota Fraksi Golkar, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 6 September 2014. “Kami satu suara.”
Koalisi Merah Putih bahkan sudah berbagi kursi di DPR dan MPR. Golkar rencananya diplot menduduki kursi Ketua DPR. Ketua MPR akan ditunjuk dari Partai Demokrat. Paket wakilnya diambil dari Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Persatuan Pembangunan.
Sesuai dengan tata tertib dan Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3), pimpinan dan alat kelengkapan DPR dan DPRD dipilih melalui sistem paket. Nama lima calon diusung oleh fraksi-fraksi yang berbeda dan dipilih melalui voting. PDI Perjuangan masih berharap pada hasil uji materi yang mereka ajukan ke Mahkamah Konstitusi. Mereka ingin penentuan pimpinan DPR kembali ke aturan lama, yakni dijabat oleh peraih suara terbanyak dalam pemilu legislatif.
Secara hitungan matematis, kursi koalisi PDI Perjuangan tak melampaui kubu Gerindra. PDI Perjuangan, yang ditopang tiga partai lain —Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Hanura, dan Partai NasDem— total memiliki 207 dari 560 kursi DPR. Mereka perlu satu partai lagi untuk memenuhi syarat paket lima orang pimpinan DPR. Demokrat memiliki 61 kursi netral. Sisa kursi lain diisi koalisi pro-Prabowo.
Partai pendukung Prabowo-Hatta memang mendukung pemilihan kepala daerah oleh DPRD. Mekanisme dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Pilkada ini mengakibatkan partai pendukung Jokowi-Kalla sulit memenangi pemilihan kepala daerah karena hampir mayoritas anggota DPRD dikuasai partai pendukung Prabowo-Hatta yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih. Dari hasil pemilu lalu, koalisi ini menguasai kursi DPRD 31 provinsi.Partai pendukung Jokowi-Kalla hanya akan menang di dua provinsi, yaitu Bali dan Kalimantan Barat. Aturan ini masih dibahas di DPR. Jika lolos, di atas kertas, koalisi Prabowo-Hatta bakal mengisi posisi kepala-kepala daerah.
Fraksi PDI Perjuangan menganggap manuver kubu Prabowo tak akan membuahkan hasil. Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Eriko Sotarduga, optimistis pendukung Jokowi-Kalla di DPR melampaui separuh kursi DPR. "Di parlemen sekarang kami masih 34 persen,” katanya kepada Tempo dalam acara temu fraksi di Hotel Dharmawangsa, Jakarta, kemarin. “Pasti nanti ada peningkatan."
Koalisi Merah Putih terus bergerak, Sekretaris Majelis Pakar Partai Persatuan Pembangunan Ahmad Yani mengemukakan partai-partai akan memberikan pembekalan untuk solidaritas Koalisi Merah Putih di tingkat daerah. Pernyataan ini terkait wacana pemilihan kepala daerah oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Rancangan Undang Undang Pemilu Kepala Daerah.
Yani mengatakan nantinya koalisi pendukung kandidat presiden Prabowo Subianto itu akan memberi orientasi prajabatan kepada setiap anggota DPRD partai mereka. Orientasi ini bertujuan menyamakan pandangan tiap anggota DPRD di setiap daerah di tingkat provinsi dan kota atau kabupaten. "Kami membentuk organizing committee untuk memperkuat solidaritas di daerah."
Pergerakan Koalisi Merah Putih sudah terlihat. Keinginan Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengembalikan pemilihan kepala daerah ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, mendapat persetujuan dari wakil rakyat di Kota Kediri, Jawa Timur. Alasannya, pemilihan langsung yang memakan biaya besar akan membuat kepala daerah bertindak korup saat menjabat.
Yudi Ayubkhan, anggota DPRD dari Partai Demokrat, menyatakan realitas pemilihan kepala daerah yang terjadi di Kota Kediri menunjukkan tingkat praktek politik uang yang tinggi. Bahkan, jumlah uang yang beredar di masyarakat, terutama menjelang pemilihan, sudah tak terhitung lagi.
Bahkan, sikap materialistis masyarakat, menurut Yudi, semakin meningkat dari tahun ke tahun. Jika sebelumnya mereka masih melihat figur calon yang muncul, meski tetap mempertimbangkan faktor uang yang dibagikan, saat ini masyarakatnya disebutnya benar-benar buta. Masyarakat benar-benar hanya melihat uangnya saja tanpa mendengar visi misi calon sama sekali.
Hal itu dirasakan Yudi yang telah mengikuti tiga kali proses pemilu sebagai anggota Dewan di Kota Kediri. Dia mengaku membutuhkan biaya besar untuk membiayai pemilihannya. Intensitas ini semakin meningkat saat berlangsungnya pemilihan wali kota yang dengan terang-terangan membagi-bagikan uang.
Sikap yang sama disampaikan pejabat sementara Ketua DPRD Kota Kediri dari Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Kediri, Kolifi Yunon. Menurutnya, lebih baik proses pemilihan kepala daerah dikembalikan seperti dulu. Sebab, kemampuan masyarakat untuk berpolitik dinilai masih rendah.
