Duet pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla akan menghadapi tantangan serius di pemerintahannya mendatang. Sebab koalisi Merah Putih sudah bulat menjadi kekuatan penyeimbang di parlemen.
Kebulatan tekad untuk menjadi penyeimbang di parlemen disepakati dalam pertemuan di kediaman Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, Puri Cikeas, Jakarta, Selasa (2/9).
Meskipun dalam pertemuan tersebut tidak dihadiri Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra dan Ketua Umum Partai Partai Golkar Aburzal Bakrie, karena sedang di luar negeri. Namun tidak mempengaruhi kesepakatan untuk menjadi penyeimbang.
Kekuatan untuk menjadi penyeimbang disampaikan, Ketua Harian PD Syarief Hassan, PD memastikan tidak akan bergabung dengan koalisi Jokowi-JK. Partai ini, bersama Koalisi Merah Putih, akan menjadi penyeimbang di luar pemerintahan mendatang.
Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Hatta Rajasa menyatakan, tujuan kita jelas untuk pembangunan ke depan yang terbaik bagi bangsa, kita harus menjadi satu kekuatan penyeimbang dengan begitu akan ada kontrol juga. “Sejauh ini yang disampaikan SBY kita bersama-sama mengimbangi kekuatan ke depan di parlemen. Saya kira tidak ada perubahan. Koalisi Merah Putih plus Demokrat. Kita ingin mengawal arah pembangunan ke depan,” tutur Hatta.
Sedangkan SBY dalam keterangannya mengatakan, Jokowi-JK memenangkan Pilpres 2014 dengan perolehan suara tertentu sekian puluh juta. Tapi jangan dilupakan bahwa pasangan Prabowo-Hatta juga memiliki perolehan suara cukup tinggi. Jaraknya tidak terlalu jauh antara kedua pasangan.
Calon Ketum Golkar yang Konsisten di Luar Pemerintahan
Meski elitnya sekarang ini kompak, namun masih ada kekhawatiran bahwa elit ini akan digoyang dalam Musyawarah kerja. Elit akan tergantikan oleh Pemimpin baru yang membawa gerbong partai Koalisi Merah Putih untuk menyeberang ke kubu Jokowi.
Hal inilah yang coba diantisipasi oleh Partai Golkar jauh-jauh hari. Keputusan Partai Golkar untuk di luar pemerintahan dan bergabung koalisi Merah Putih memiliki potensi besar secara politis dan harus dikelola dengan baik. Sebab, hal ini merupakan tangga kemenangan bagi Golkar pada pemilu yang akan datang. Kader yang konsisten dengan pilihan inilah yang pantas dipilih menjadi calon ketua umum Golkar.
“Siapa pun tokohnya yang dapat menjamin konsistensi Partai Golkar untuk tetap berada dalam koalisi Merah-Putih, visioner, memiliki rekam jejak yang terpuji, berprestasi, telah terbukti dedikasi dan loyalitasnya kepada partai, itulah calon ketua umum Partai Golkar berikutnya yang pantas dipilih,” kata Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional SOKSI, Ade Komarudin, saat diskusi panel Golkar, di Yogyakarta. Ahad (7/9).
Ade Komarudin mengatakan Partai Golkar yang saat ini berada dalam koalisi Merah Putih dan telah menyatakan diri menjadi kekuatan penyeimbang adalah konsekuensi logis dari sebuah kompetisi politik. Dengan demikian, melalui koalisi Merah-Putih yang menguasai kursi terbanyak di parlemen, Golkar harus mampu menjalankan fungsi-fungsinya sebagai partai politik dengan baik.
“Meskipun di luar pemerintahan, namun kekuatan koalisi Merah-Putih adalah mayoritas di parlemen, ini akan menentukan setiap pengambilan kebijakan. Oleh karena itu, Partai Golkar harus jeli melihat dinamika tersebut,” kata Sekretaris Fraksi Partai Golkar ini.
Di tingkat pusat, kata Ade, Partai Golkar harus mampu memaksimalkan perannya dalam koalisi Merah-Putih yang menguasai kursi mayoritas di parlemen. Sedangkan di daerah, dimana kader-kader Partai Golkar menempati jabatan sebagai Kepala Daerah yakni Gubernur, Bupati atau Walikota, maka Partai Golkar harus mampu bekerja dengan sebaik-baiknya sehingga dapat memenangkan hati rakyat.
Diyakininya, bahwa dengan pengalaman dan jam terbang yang tinggi, pelembagaan organisasi yang cukup baik, dan memiliki sumber daya kader yang berkualitas merupakan modal utama untuk Partai Golkar akan menjadi aktor utama baik dalam koalisi Merah-Putih maupun dalam skala yang lebih besar.
Dengan demikian, lanjutnya, maka kekuatan baru yang dipelopori Partai Golkar ini akan memberikan warna tersendiri dalam dinamika politik nasional 2014-2019.
