Dikabarkan dalam sebuah dokumen yang dideklasifikasi oleh Amerika Serikat, Â pada pertengahan 1960 silam, warga Papua pernah meminta bantuan Amerika Serikat untuk mendukung rencana mereka melawan tentara Indonesia. Gerakan Papua merdeka itu meminta bantuan uang dan senjata.
Dalam dokumen itu disebutkan bahwa pemimpin Papua, Markus Kaisiepo, mengadu pada pejabat senior Amerika tentang penderitaan yang dihadapi warga Papua di bawah kekuasaan Indonesia. Kaisiepo pun meminta Amerika membantu Papua untuk merebut kemerdekaan dengan memberikan pinjaman uang dan senjata secara diam-diam, namun niatannya ditolak.
Dokumen yang dibuka itu merupakan satu di antara ribuan kabel surat antara Departemen Luar Negeri AS dan Kedubes AS di Jakarta pada saat itu. Dokumen telah di buka satu per satu awal tahun ini.
Hingga saat ini, kebenaran data dalam dokumen tersebut belum bisa dipastikan. Selain juga belum ada data pendukungnya yang kuat.
Oleh karena itu, masyarakat sebaiknya tak perlu terprovokasi untuk segera mempercayai pemberitaan mengenai dokumen tersebut. Apalagi itu menyangkut isu Papua yang hingga kini masih dianggap 'seksi' oleh negara-negara asing.
Menjadi sebuah kepastian hingga saat ini, Papua adalah bagian yang terintegrasi dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal tersebut sudah diakui secara internasional sejak pelaksanaan Pepera tahun 1969 yang menyatakan bahwa sebagian warga Papua menginginkan hidup bersama di bawah naungan NKRI.
Untuk itu, sesuai dengan konstitusi Republik Indonesia, pemerintah memiliki kewajiban untuk menjamin melindungi segenap tumpah darah dari Aceh hingga Papua. Atas dasar itu, pemerintah terus melakukan penjagaan di wilayah Papua untuk melindungi warga negara Indonesia dari ancaman para separatis.
Kedaulatan Bangsa Indonesia adalah harga yang tak bisa dibeli. Kesatuan antara Sabang dan Merauke tak bisa lagi ditawar. Itulah NKRI.
