Subsidi Tarif Dasar Listrik (TDL) bakalan dicabut Juli Tahun 2017 ini untuk pelanggan 900 VA yang mampu atau 6 Ampere. Sebuah kebijakan yang diambil dengan data yang tidak akurat, menurut saya. Kenapa, karena pengalaman ini terjadi dirumah tinggal saya sendiri. Dengan menggunakan TDL kapasitas 2 Ampere (400 VA) yang telah melekat di meteran listik rumah kami sejak tahun 1997 dan barulah diubah oleh Pihak PLN (sekitaran bulan November 2016 lalu) dengan setengah memaksa harus diganti dengan 4 Ampere (600 VA). Setengah memaksa karena keheranan saya kenapa rumah tangga yang katakanlah sejenis dengan rumah tangga kami tidak seluruhnya mesti diganti yang 4 Ampere, sasaran jitu sepertinya hanya ditujukan kerumah kami, dengan pemberitahuan secara tertulis dan lisan dengan pihak PLN langsung mendatangi rumah. Karena ini bagian dari tema sebagai warga yang taat hukum, maka saya segera mendatangi kantor PLN untuk mengkonfirmasi pemberitahuan tersebut.Â
Apa lacur, ketika telah berada dikantor PLN menghadap petugasnya yang cantik dan ramah, menerima penjelasan bahwa nama bapak sesuai dengan NIK (Nomor Induk Kependudukan) di KTP/KK tidak sesuai untuk menerima subsidi lagi, cocoknya harus menggunakan TDL yang 4 Ampere tapi si petugas kembali bilang bahwa yang 4 Ampere tidak ada lagi jatah fisik meteran ampere-nya, rumah kami harus menggunakan meteran 6 Ampere, yang berarti TDL nya pasti berbeda dengan yang 4 Ampere. JIka yang 4 Ampere tagihan per bulannya berkisar rata-rata dua ratus ribu rupiah dengan pemakaian normal dan yang 6 Ampere tagihannya berkisar di angka lima ratus ribu rupiah per bulannya pemakaian normal.
Wah..bagaimana mbak, petugas tadi bilang TDL yang 4 Ampere nanti juga akan dinaikan menyamai TDL yang 6 Ampere pak, jadi sekarang tak apa-apa jika bapak telah menggunakan meteran yang 6 ampere. Apanya tak apa-apa, selisih sekian ratus ribu rupiah itu sangat berarti bagi saya mbak.. Ya jadi terserah bapak, apakah mau dipasangkan yang 6 Ampere atau rumah bapak tidak ada listrik. Busyet...tak dapat dibayangkan tinggal diperkotaan dengan rumah tak ada listrik. Memangnya Indonesia sedang zaman perang apa..? gumam saya dalam hati. Akhirnya saya pun menyetujui penggantian meteran listrik dari 2 amper ke 6 ampere tersebut dengan mengisi beberapa formulir administrasi plus biaya yang berhubungan dengan hal tersebut.
Cerita diatas memang fakta yang saya alami dan bukannya bermaksud menyombongkan diri, syukurlah hingga hari ini kami bisa membayar tagihan sekitaran 500 ribu rupiah per bulannya. Saya bukannya ngiri dengan beberapa rumah tangga yang sejenis yang sepertinya tidaklah begitu dipaksakan harus mengganti ampere tersebut. Cuma sekedar mengkritisi, kenapa jika memang data yang digunakan melalui NIK + KTP/KK tadi tidak akurat atau tebang pilih. Sebenarnya, melalui NIK itu bisa diketahui apa pekerjaan seseorang dan tentu atas dasar itulah TDL yang mana yang sesuai untuk diberlakukan bagi rumah tangga si empunya NIK, ini artinya datanya akurat tidak salah apa dipaparkan data berdasar NIK itu. tapi ternyata masih dipilih-pilih juga, tebang pilih namanya.
Tapi sekali lagi saya tidak protes, karena syukur masih bisa membayar tagihan PLN. Ketika keterbacaan data berdasar NIK tadi sengaja dipelesetkan, tentu ada beberapa konsumen yang terasa dirugikan dan kerepotan untuk membayar tagihan PLN nya tiap bulan. Hal ini haruslah menjadi perhatian PLN agar segera berbenah dan laporan yang diberikan kepada Pak Bos (Dirut PLN ataupun Pak Presiden) menjadi akurat, jangan laporan yang ABS (Asal Bos Senang), senang karena yang di subsidi menjadi berkurang dan otomatis mengurangi "cost" beban Negara. Jikalau memang benar iya, kami pun yang tidak kena subsidi ini turut senang, artinya walaupun kecil tidak berarti, ternyata kami juga ikut menyumbang kepada pelanggan PLN yang mendapat subsidi. Adil dan berkeadilan artinya diterapkan dengan sempurna.
Tetap Semangat kepada PLN, menerangi keseluruh penjuru negeri.. Semoga.
